NEWS.BUSURNABIRE.ID – Nabire |Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah, Andarias Kambuaya, melakukan pertemuan bersama Kepala LPP RRI Nabire, Surya S. Thalib, S.AP., M.Si, pada Kamis (9/10/2025) di ruang kerja Kepala RRI Nabire, Jalan Merdeka, Kabupaten Nabire.
Pertemuan tersebut membahas kerja sama dalam penyiaran informasi dan edukasi publik terkait program penurunan angka stunting di Papua Tengah.
Dalam pertemuan itu, Andarias Kambuaya menjelaskan program intervensi gizi yang sedang dijalankan pihaknya melalui pemberian Bantuan Makanan Tambahan (BMT) bagi ibu hamil dan anak balita (baduta) di bawah usia lima tahun.
“Kami biasa menyerahkan dana kepada gereja-gereja dan masjid untuk dikelola secara mandiri. Tim kami juga turun langsung mengarahkan dan mengontrol kegiatan BMT tersebut,” ungkapnya.
Andarias menambahkan, salah satu program inovatif yang kini dijalankan adalah gerakan orang tua asuh bagi anak-anak stunting. Setiap pejabat di dinas, mulai dari kepala dinas, kepala bidang, hingga kepala seksi, diwajibkan untuk menjadi orang tua asuh bagi satu anak penderita stunting.
“Ini bukan program berbasis dana, tapi tugas kemanusiaan. Setiap bulan kami bantu anak asuh dengan telur dan beras, agar kebutuhan gizinya terpenuhi. Setiap tiga bulan kami evaluasi perkembangannya,” jelas Kambuaya.
Lebih lanjut, ia berharap agar RRI Nabire dapat menjadi mitra strategis dalam mendampingi serta meliput berbagai kegiatan penanganan stunting di lapangan.
“Kami ingin kegiatan seperti ini diliput dan disiarkan melalui radio, agar masyarakat tahu dan ikut mendukung. Selain itu, kami juga berharap bisa membuat kerja sama resmi atau MoU antara Dinas Kesehatan dengan RRI Nabire,” ujar Kambuaya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala LPP RRI Nabire, Surya S. Thalib, menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan inisiatif kerja sama yang disampaikan oleh pihak Dinas Kesehatan Papua Tengah.
“Di kami ada dua pola kerja sama, yaitu PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dan pelayanan informasi publik non-berbayar. Untuk kegiatan sosial seperti stunting, kami siap membantu menyiarkan,” tutur Surya.
Namun, untuk kerja sama yang bersifat komersial, pihak RRI Nabire akan menyiapkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) lengkap dengan daftar tarif dan mekanisme sesuai aturan dari pusat.
“Nanti kami jadwalkan pertemuan lanjutan dengan tim Dinas Kesehatan, agar dapat dibahas bersama dengan para kepala bidang. Setelah itu, baru kami bisa tindak lanjuti dalam bentuk MoU resmi,” jelas Surya S. Thalib.
Kedua institusi berkomitmen memperkuat kolaborasi strategis dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang dan pencegahan stunting di Papua Tengah.
