NEWS.BUSURNABIRE.ID – Sugapa | Ketua Fraksi Gabungan DPRK Intan Jaya, Tianus Bagau, S.Sos, menyatakan penolakan tegas terhadap penempatan TNI non organik di wilayah Intan Jaya, Papua Tengah. Pernyataan itu disampaikan langsung melalui rilis resmi kepada awak media pada Rabu malam, 24 September 2025.
Menurut Tianus Bagau, keberadaan pasukan non organik yang masuk hingga ke distrik-distrik dan menetap di kampung maupun hutan telah menjadi tekanan hidup bagi warga setempat.
“Kehadiran TNI non organik di Distrik Sugapa, Distrik Hitadipa, dan beberapa distrik lain membuat masyarakat semakin tertekan. Mereka menempati tempat-tempat strategis sehingga masyarakat sulit bergerak,” ujarnya.
Ia menilai kondisi tersebut sangat berdampak terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat Intan Jaya yang menggantungkan hidup dari berkebun dan berburu.
“Dulu masyarakat bebas beraktivitas. Sekarang mereka susah berkebun atau berburu karena lokasi yang dulunya aman kini ditempati pos-pos TNI. Situasi ini membuat masyarakat takut dan trauma,” tegas Tianus.
Tianus menambahkan, keberadaan tambahan pasukan bukan jaminan keamanan bagi masyarakat sipil. Sebaliknya, hal itu justru menjadi tekanan baru.
“Intan Jaya adalah daerah konflik. Kehadiran pasukan bukan memberi rasa aman, tapi tekanan. Saya melihat langsung kondisi warga yang tidak lagi bebas menjalani aktivitas hidupnya,” katanya.
Ia juga menyoroti sulitnya membedakan masyarakat sipil dengan anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB). Hal ini, menurutnya, kerap memicu penangkapan warga sipil yang tidak bersalah.
Sebagai solusi, Tianus Bagau mendesak aparat keamanan untuk menarik pasukan dari kampung maupun hutan ke wilayah ibukota distrik.
“Oleh karena itu, kami meminta Kapolres Intan Jaya dan Dandim Intan Jaya untuk menarik pasukan ke ibukota distrik. Jangan ditempatkan di kampung atau hutan. Dengan begitu, masyarakat bisa kembali beraktivitas seperti biasanya,” pungkas Tianus Bagau.
