NEWS.BUSURNABIRE.ID – Nabire | Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah menggelar kegiatan Sosialisasi Bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM) Tahun 2025 dengan tema “Peningkatan Kesadaran dan Pemahaman dalam Bisnis yang Bertanggung Jawab dan Menghormati HAM bagi Pekerja dan Masyarakat”.
Acara yang berlangsung di Hotel Adamant, Nabire, Rabu (27/8/2025) ini dibuka secara resmi oleh Asisten II Setda Papua Tengah, H. Tumiran, mewakili Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, SH.
Dalam sambutannya, H. Tumiran menegaskan bahwa keberlangsungan dunia usaha tidak boleh mengorbankan nilai kemanusiaan.
“Tidak boleh ada dikotomi antara keuntungan bisnis dan perlindungan hak asasi manusia. Keduanya harus berjalan seiring. Papua Tengah harus menjadi contoh daerah dengan iklim investasi ramah, inklusif, dan berkelanjutan tanpa mengabaikan nilai-nilai HAM,” ujarnya.
Menurutnya, dunia usaha memiliki peran ganda, yaitu sebagai penggerak ekonomi sekaligus penyedia lapangan kerja, namun juga berpotensi menimbulkan dampak negatif bila tidak dikelola secara bijak.
Kepala Biro Hukum Setda Papua Tengah, Yulius Manurung, dalam laporannya menjelaskan bahwa pelaksanaan sosialisasi ini berlandaskan pada sejumlah regulasi penting, di antaranya:
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2016
- Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM
“Bisnis dan HAM adalah pengakuan atas tanggung jawab korporasi dalam menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Melalui sosialisasi ini, kami ingin memastikan agar pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat memiliki pemahaman yang sama tentang prinsip-prinsip HAM dalam bisnis,” tegas Yulius.
Kegiatan yang diikuti sekitar 100 peserta ini berlangsung selama dua hari, Rabu–Kamis (27–28/8/2025).
Pada hari pertama, materi yang disampaikan meliputi:
- Strategi Nasional Bisnis dan HAM (oleh Ditjen Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kemenkumham RI)
- Pengembangan kebijakan dan regulasi mendukung pemajuan HAM dalam bisnis (oleh Kanwil Kemenkumham Papua Barat)
- Panduan Pengisian Aplikasi PRISMA Bisnis dan HAM
Hari kedua difokuskan pada panduan pengisian format RANHAM B-04, B-08, dan B-12, dipandu langsung oleh pejabat teknis dari Kementerian Hukum dan HAM.
Melalui sesi materi, diskusi, dan tanya jawab, kegiatan ini diharapkan tidak hanya menjadi wacana, tetapi juga mendorong implementasi nyata prinsip bisnis yang bertanggung jawab, transparan, dan berorientasi pada penghormatan HAM di Papua Tengah.
Acara resmi ditutup pada Kamis siang (28/8/2025) dengan pesan penting agar seluruh peserta mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip Bisnis dan HAM di dunia kerja maupun usaha masing-masing.
