NEWS.BUSURNABIRE.ID – Nabire| Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, melalui Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan, SDM, dan Pengembangan Otsus, Ukkas, resmi membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) percepatan penerapan Sistem Manajemen Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN).
Kegiatan strategis yang digelar Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Papua Tengah ini berlangsung di Timika, Selasa (26/8/2025).
FGD ini melibatkan pimpinan dan perwakilan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dari 8 kabupaten di Papua Tengah serta bagian pengelola kepegawaian dari 22 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tingkat provinsi.
Membacakan sambutan Gubernur, Ukkas menekankan pentingnya percepatan penerapan sistem manajemen kinerja sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2022. Regulasi ini mengatur mulai dari perencanaan kinerja ASN, pelaksanaan, pemantauan, penilaian, hingga tindak lanjut hasil evaluasi.
“Keberhasilan pembangunan daerah dan nasional bergantung pada perencanaan yang tepat, uraian jabatan yang jelas, serta penggunaan aplikasi E-Kinerja yang memudahkan pengelolaan SKP dan penilaian ASN secara efektif, efisien, dan akuntabel,” ujar Ukkas.
Ia juga menyoroti pentingnya pemanfaatan Sistem Informasi ASN (SIASN) untuk layanan kenaikan pangkat, pemberhentian, dan pembayaran tunjangan kinerja yang terintegrasi tanpa proses manual.
Gubernur Meki Nawipa meminta para pimpinan BKD di kabupaten memanfaatkan forum ini untuk menyamakan persepsi dan menyelesaikan kendala teknis, termasuk masalah jaringan internet di daerah pelosok.
“Dari 2.000-an pegawai di Papua Tengah, baru sekitar 500 yang melakukan peremajaan data. Ini harus jadi perhatian serius seluruh OPD dan kabupaten,” tegasnya.
Kepala Kantor Regional IX BKN Jayapura, Hardianawati, SE, M.Si, menyoroti masih lemahnya obyektivitas pejabat dalam menilai Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
“Masih ada budaya tidak tegaan dalam memberikan penilaian. Ini harus diubah jika kita ingin maju. Penilaian harus obyektif agar tepat sasaran, termasuk rotasi atau peningkatan kompetensi pegawai,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan soal tantangan teknologi di daerah terpencil, meminta komitmen kepala daerah untuk meningkatkan fasilitas dan SDM pengelola kepegawaian.
Kepala BKPSDM Papua Tengah, Denci Meri Nawipa, S.IP, menegaskan pentingnya partisipasi aktif peserta.
“Jangan ragu bertanya. Forum ini kesempatan untuk memahami secara penuh pengelolaan kinerja ASN, termasuk pemanfaatan aplikasi E-Kinerja yang hanya tersedia di provinsi. Kabupaten harus memaksimalkan pemahaman ini untuk meningkatkan kualitas SDM,” tuturnya.
Kegiatan FGD ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas pengelolaan kinerja ASN di Papua Tengah, menjawab berbagai tantangan teknologi, serta menciptakan sistem kepegawaian yang lebih transparan, akuntabel, dan modern.
