NEWS.BUSURNABIRE.ID -Nabire |Aula Gubernur Papua Tengah di Jalan Merdeka, Kabupaten Nabire, Senin (11/8/2025), menjadi saksi pelaksanaan rapat koordinasi Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
Acara ini dihadiri langsung oleh Kepala BGN, Dr. Ir. Dadang Indaryana, yang menyampaikan arahan penting terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tersebut.
Dalam sambutannya, Dadang memulai dengan ungkapan rasa syukur dan menegaskan bahwa kunjungan ini adalah kali pertama ke Nabire, namun sudah keempat kalinya ia menginjakkan kaki di Papua.
“Kunjungan ini bagian dari amanat Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin dan mengawal langsung pelaksanaan program pemenuhan gizi bagi kelompok rentan,” ujarnya.
Kelompok rentan yang menjadi sasaran utama intervensi gizi BGN meliputi ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, serta anak usia sekolah dari PAUD hingga SMA. Dadang menegaskan, periode kehamilan dan usia dini merupakan masa emas perkembangan otak dan tubuh anak.
“Bapak Presiden menekankan intervensi gizi sejak dini agar anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan berdaya saing,” katanya.
Selain itu, pemenuhan gizi pada anak usia 8–18 tahun juga mendapat perhatian khusus, karena periode ini merupakan masa pertumbuhan kedua yang berpengaruh pada kesehatan dan prestasi mereka di masa depan.
Tahun ini, BGN mengalokasikan anggaran Rp121 triliun untuk program ini, dan tahun depan jumlahnya meningkat menjadi Rp334 triliun, yang akan menjangkau 82,9 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia mulai Januari 2026. Saat ini, Program MBG telah berjalan di 38 provinsi dan 700 kabupaten/kota dengan cakupan 88% wilayah.
Mekanisme pendaftaran mitra dibedakan berdasarkan jumlah penerima manfaat. Untuk wilayah dengan lebih dari 1000 penerima, pendaftaran dilakukan melalui portal pgn.id dan diverifikasi oleh gubernur. Sedangkan wilayah di bawah 1000 penerima akan dikelola Satgas lokal melalui koordinasi langsung dengan pemerintah daerah.
BGN juga siap membangun Rumah Pelayanan Gizi (RPG) berukuran minimal 10 x 15 meter di desa terpencil, bahkan jika jumlah penerima manfaatnya sedikit, asalkan ada ibu hamil, ibu menyusui, atau anak sekolah di lokasi tersebut. Pembangunan bisa dilakukan oleh pemerintah daerah, BUMD, BUMDes, atau pengusaha lokal, yang biayanya akan diganti melalui kontrak sewa 3–4 tahun.
Dadang mengajak semua pihak di Papua Tengah untuk bersinergi. “Kerja sama solid antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat adalah kunci agar generasi Indonesia menjadi sehat, cerdas, dan berdaya saing,” pungkasnya.
