NEWS.BUSURNABIRE.ID -NABIRE, Papua Tengah – Wakil Ketua IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Papua Tengah, John NR Gobai, mendesak Pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama pemerintah kabupaten untuk mengambil langkah konkret dalam mengatasi keterisolasian wilayah melalui penyediaan angkutan udara dan laut perintis yang didukung subsidi pemerintah daerah.
Desakan tersebut disampaikan John NR Gobai melalui keterangan tertulis kepada awak media, Sabtu (24/10/2026), sebagai bentuk perhatian terhadap masih terbatasnya akses transportasi di sejumlah distrik, terutama wilayah pegunungan, pesisir, rawa, dan kepulauan di Papua Tengah.
John Gobai menegaskan bahwa pembangunan transportasi tidak boleh hanya dipandang sebagai pembangunan infrastruktur fisik, melainkan harus menjadi bagian dari kebijakan strategis untuk menjamin pemerataan pelayanan dasar bagi seluruh masyarakat.
Menurutnya, kondisi geografis Papua Tengah yang beragam membutuhkan sistem transportasi terpadu, baik melalui jalur udara, laut, sungai, maupun darat.
“Di Papua Tengah terdapat wilayah pesisir, rawa, pegunungan, dan kepulauan yang sampai sekarang belum seluruhnya terhubung dengan akses jalan darat. Transportasi laut dan sungai juga belum merata. Karena itu, diperlukan kebijakan nyata untuk membuka keterisolasian daerah-daerah tersebut,” kata John Gobai dalam keterangannya kepada awak media, Sabtu (24/10/2026).
John Gobai menjelaskan bahwa salah satu persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat di wilayah terpencil adalah sulitnya menghadirkan tenaga kesehatan, guru, serta aparatur pemerintahan distrik secara tetap dan berkelanjutan.
Ia menilai pelayanan kesehatan dan pendidikan tidak akan berjalan maksimal apabila tenaga pelayanan publik kesulitan menjangkau lokasi penugasan akibat keterbatasan transportasi.
Karena itu, pemerintah harus memastikan adanya sarana transportasi yang memungkinkan tenaga kesehatan, guru, dan pegawai distrik berangkat ke tempat tugas, menetap, serta memiliki akses perjalanan menuju pusat perkotaan ketika diperlukan.
“Pelayanan kesehatan harus dimulai dari distrik. Tenaga kesehatan, guru, dan pegawai distrik harus ada dan menetap di semua distrik. Untuk mewujudkan itu, pemerintah wajib memastikan ketersediaan transportasi agar mereka bisa bertugas dengan baik dan kebutuhan masyarakat dapat didistribusikan sampai ke pelosok,” tegasnya.
Menurut Gobai, keberadaan sarana transportasi yang memadai juga akan memperlancar distribusi obat-obatan, bahan makanan, perlengkapan pendidikan, serta berbagai kebutuhan masyarakat lainnya.
Ia mengingatkan bahwa tanpa dukungan transportasi yang teratur dan terjangkau, kesenjangan pelayanan antara masyarakat perkotaan dan masyarakat di wilayah terpencil akan sulit diatasi.
Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah itu turut menyoroti pentingnya program angkutan perintis yang selama ini dijalankan pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan.
Menurutnya, kehadiran layanan angkutan udara perintis telah memberikan manfaat bagi masyarakat di wilayah terdepan, terluar, tertinggal, dan perbatasan (3TP).
John Gobai menyebut transportasi udara merupakan salah satu tulang punggung konektivitas bagi masyarakat yang tinggal di kawasan pegunungan dan lembah, sedangkan angkutan laut dan sungai memiliki peran penting bagi masyarakat pesisir, rawa, dan kepulauan.
Namun, ia menilai dukungan pemerintah pusat harus diimbangi dengan komitmen anggaran pemerintah daerah.
“Pemerintah pusat telah membantu melalui subsidi angkutan perintis darat, udara, dan laut. Tetapi pemerintah daerah juga harus hadir melalui subsidi transportasi bagi masyarakat yang tinggal jauh dari pusat kota,” ujarnya.
Ia berharap Pemerintah Provinsi Papua Tengah tidak hanya mengandalkan program pemerintah pusat, tetapi turut merancang kebijakan subsidi transportasi daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di setiap kabupaten dan distrik.
Lebih lanjut, John Gobai mengungkapkan bahwa masih banyak wilayah di Papua Tengah yang menghadapi keterbatasan sarana transportasi.
Sejumlah wilayah yang disebutnya antara lain Distrik Sukikai Selatan, Piyaiye, Dipa, Menou, Duma-Dama, Bogobaida, Siriwo, Tomosiga, Agisiga, Yamo, Wangbe, Jila, Potowaiburu, Kokonao, Jita, Agimuga, Yaur, Teluk Umar, dan Wapoga.
Menurut John Gobai, keterbatasan konektivitas menuju wilayah-wilayah tersebut berdampak pada upaya pemerataan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan.
Ia menekankan bahwa pemerintah tidak boleh hanya mengandalkan pola kunjungan berkala oleh pejabat, tenaga kesehatan, maupun tenaga pendidik tanpa membangun sistem transportasi yang berkelanjutan.
“Yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar kunjungan pemerintah atau pelayanan dokter dan guru yang datang menggunakan pesawat maupun kapal secara berkala. Yang lebih penting adalah tersedianya sarana transportasi agar aparat distrik, guru, dan tenaga kesehatan dapat menetap serta melayani masyarakat secara terus-menerus,” jelasnya.
Gobai menilai pembangunan sarana transportasi yang berkelanjutan akan memberikan dampak lebih luas terhadap pelayanan publik sekaligus mendorong aktivitas perekonomian masyarakat setempat.
Sebagai langkah konkret, John NR Gobai menyampaikan lima usulan strategis kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan pemerintah kabupaten untuk memperkuat konektivitas wilayah 3TP.
Pertama, pembangunan dan peningkatan fasilitas lapangan terbang.
Pemerintah daerah diminta membangun lapangan terbang di wilayah yang membutuhkan serta memperpanjang landasan pacu dan melakukan pengerasan atau pengaspalan pada fasilitas penerbangan yang sudah tersedia.
Kedua, pengerukan alur pelayaran dan peningkatan fasilitas dermaga.
Pemerintah perlu melakukan pengerukan alur kapal serta melanjutkan pembangunan dan peningkatan fasilitas dermaga di sejumlah lokasi, antara lain Air Madidi, Sipu-Sipu, Kokonao, dan Pulau Mambor.
Ketiga, pembangunan dermaga baru di wilayah terpencil.
Gobai meminta pemerintah memperhatikan kawasan pesisir, sungai, dan kepulauan yang belum memiliki dermaga sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan transportasi laut dan sungai secara lebih baik.
Keempat, penyediaan subsidi penerbangan dan kapal perintis.
Pemerintah Provinsi Papua Tengah didorong menyediakan subsidi angkutan pesawat untuk daerah pegunungan, sementara kapal perintis maupun kapal cepat disiapkan untuk melayani masyarakat pesisir dan pulau-pulau, termasuk di wilayah Nabire dan sekitarnya.
Kelima, percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan dermaga menuju wilayah 3TP.
Pembangunan infrastruktur penghubung harus dilakukan secara terpadu agar akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, pemerintahan, dan kegiatan ekonomi dapat semakin terbuka.
Menurut John Gobai, kelima usulan tersebut perlu masuk dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, sehingga tidak berhenti sebagai wacana, tetapi benar-benar diwujudkan melalui program yang dapat dirasakan masyarakat.
John Gobai juga mendorong pemerintah untuk membuka trayek penerbangan dan pelayaran perintis baru serta menambah jumlah pelabuhan singgah di daerah yang selama ini belum memperoleh layanan transportasi secara memadai.
Ia menilai kebijakan subsidi harus diarahkan untuk menjamin keterjangkauan biaya perjalanan sekaligus memastikan keberlanjutan layanan transportasi bagi masyarakat pedalaman, pesisir, dan kepulauan.
Menurutnya, tanpa campur tangan pemerintah melalui subsidi, masyarakat di wilayah terpencil akan terus menghadapi kesulitan mobilitas akibat keterbatasan pilihan transportasi.
“Sarana transportasi merupakan kunci utama untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, trayek baru harus dibuka, pelabuhan singgah perlu ditambah, dan subsidi penerbangan serta kapal perintis harus diberikan bagi daerah 3TP,” tegasnya.
Gobai berharap Pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama pemerintah kabupaten dan Kementerian Perhubungan dapat memperkuat koordinasi untuk menghadirkan sistem transportasi yang terencana, terjangkau, dan berkelanjutan.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan Papua Tengah tidak hanya diukur dari kemajuan wilayah perkotaan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjangkau masyarakat di distrik-distrik yang selama ini menghadapi keterbatasan akses.
Bagi Gobai, pemerataan transportasi merupakan fondasi penting dalam mewujudkan pemerataan pendidikan, pelayanan kesehatan, serta kehadiran pemerintah hingga ke pelosok Papua Tengah.
“Transportasi harus menjadi prioritas pembangunan karena melalui akses transportasi yang memadai, pelayanan pemerintah dapat menjangkau masyarakat sampai ke daerah paling terpencil di Papua Tengah,” pungkasnya. (**)
