NEWSBUSURNABIRE.ID – Timika – Papua Tengah | Polemik batas wilayah Kapiraya kembali menjadi perhatian publik. Menanggapi berbagai tudingan yang dinilai menyudutkan Pemerintah Kabupaten Mimika dan Bupati Mimika, Johannes Rettob, Wakil Ketua I Lembaga Masyarakat Adat Kamoro (Lemasko) Bidang Hubungan Pemerintah dan Masyarakat, Marianus Maknaipeku, menegaskan bahwa konflik tersebut tidak pernah dibiarkan oleh pemerintah daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan Marianus kepada awak media usai mengikuti pertemuan yang berlangsung di Hotel 66 Timika, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, pada 14 Februari 2026. Ia menilai sejumlah opini yang berkembang di tengah masyarakat telah menimbulkan persepsi keliru terhadap upaya yang selama ini dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan batas wilayah Kapiraya.
Menurut Marianus, tuduhan yang menyebut Pemerintah Kabupaten Mimika sengaja membiarkan konflik berlangsung merupakan pernyataan yang tidak berdasar dan berpotensi memperkeruh situasi.
“Pernyataan bahwa konflik ini dibiarkan sangat menyesatkan. Jangan sampai muncul kesan bahwa pemerintah daerah memelihara konflik. Faktanya, pemerintah terus berupaya mencari jalan keluar melalui berbagai mekanisme yang tersedia,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa persoalan Kapiraya bukanlah masalah yang sederhana karena berkaitan dengan batas wilayah administratif antardaerah yang memerlukan keputusan pemerintah di tingkat lebih tinggi. Oleh sebab itu, penyelesaiannya tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh pemerintah kabupaten.
Marianus mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Mimika telah melakukan berbagai langkah koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk membahas persoalan tersebut secara menyeluruh.
Selain itu, komunikasi dan konsultasi juga dilakukan dengan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri guna mendapatkan kepastian hukum terkait batas wilayah yang menjadi sumber sengketa.
Menurutnya, langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak pernah menutup mata terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat di wilayah Kapiraya.
“Masalah ini sudah dibawa ke tingkat provinsi dan juga menjadi perhatian pemerintah pusat. Jadi tidak benar jika ada anggapan bahwa pemerintah daerah hanya diam atau tidak bekerja,” katanya.
Ia menambahkan, penyelesaian konflik batas wilayah membutuhkan proses yang melibatkan banyak pihak, termasuk pemerintah provinsi, pemerintah pusat, serta masyarakat adat yang memiliki hak historis dan kultural atas wilayah tersebut.
Dalam kesempatan itu, Marianus juga mengajak masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang dapat memicu perpecahan.
Menurutnya, sejumlah komentar dan pemberitaan yang berkembang belakangan ini cenderung menyederhanakan persoalan Kapiraya dan mengabaikan akar masalah yang sesungguhnya.
Ia menegaskan bahwa konflik yang terjadi bukan semata-mata persoalan politik atau kepentingan kelompok tertentu, melainkan masalah administratif yang telah berlangsung sejak lama.
Karena itu, ia berharap seluruh pihak dapat melihat persoalan tersebut secara objektif dan mendukung upaya penyelesaian yang sedang dilakukan pemerintah.
“Kita harus melihat persoalan ini secara utuh. Jangan membangun opini yang justru memperkeruh suasana atau menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat,” ujarnya.
Salah satu hal yang menjadi perhatian serius Lemasko adalah munculnya narasi yang mengaitkan konflik Kapiraya dengan identitas suku tertentu.
Marianus menilai pendekatan seperti itu sangat berbahaya karena berpotensi memecah persatuan masyarakat yang selama ini hidup berdampingan di Mimika.
Ia menegaskan bahwa kepemimpinan Bupati Mimika, Johannes Rettob, merupakan hasil pilihan masyarakat dan telah memperoleh legitimasi adat dari masyarakat Kamoro.
Karena itu, menurutnya, tidak ada alasan untuk mempertanyakan kepemimpinan Johannes Rettob berdasarkan latar belakang etnis atau identitas tertentu.
“Jangan lagi membawa persoalan ini ke isu suku, agama, ras, atau golongan. Beliau dipercaya masyarakat dan telah dikukuhkan secara adat. Itu adalah fakta yang harus dihormati,” tegas Marianus.
Ia mengingatkan bahwa konflik batas wilayah harus diselesaikan melalui pendekatan hukum, administrasi pemerintahan, dan dialog, bukan melalui sentimen identitas yang justru dapat menimbulkan ketegangan baru.
Marianus juga menjelaskan bahwa masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di wilayah Kapiraya memiliki latar belakang yang beragam.
Menurutnya, banyak warga yang sejak lama menetap di wilayah tersebut, membangun keluarga, serta memiliki hubungan sosial dan budaya yang kuat dengan Mimika.
Karena itu, ia menolak pandangan yang menggambarkan Kapiraya hanya sebagai wilayah milik satu kelompok masyarakat tertentu.
“Masyarakat di sana beragam. Ada yang lahir dan besar di Mimika, ada yang merantau untuk sekolah atau bekerja di luar daerah, tetapi mereka tetap kembali ke kampung halamannya. Jangan dipersempit menjadi persoalan satu kelompok saja,” katanya.
Ia menilai pendekatan yang terlalu sempit terhadap identitas masyarakat hanya akan mengaburkan substansi persoalan yang sebenarnya dan menghambat proses penyelesaian.
Lebih lanjut, Marianus menegaskan bahwa akar utama konflik Kapiraya adalah persoalan batas wilayah administratif yang muncul sejak proses pemekaran daerah pada masa lalu.
Menurutnya, sejumlah kebijakan administratif yang diambil saat pembentukan wilayah baru telah memunculkan perbedaan persepsi mengenai status wilayah tertentu, termasuk Kapiraya.
Ia menyebut bahwa pencantuman nama wilayah dalam administrasi daerah lain untuk memenuhi persyaratan pemekaran pada masa itu menjadi salah satu faktor yang memicu sengketa hingga sekarang.
Akibatnya, masyarakat adat yang telah lama mendiami wilayah tersebut harus menghadapi ketidakpastian terkait status wilayah yang mereka anggap sebagai tanah leluhur.
“Masalah ini bukan muncul hari ini. Ini merupakan dampak dari kebijakan pemekaran yang terjadi di masa lalu dan sekarang dirasakan langsung oleh masyarakat adat,” ujarnya.
Sebagai representasi masyarakat adat Kamoro, Marianus menegaskan bahwa keberadaan masyarakat di wilayah Kapiraya bukan untuk menciptakan konflik atau memperpanjang perselisihan.
Sebaliknya, menurutnya, masyarakat adat berupaya mempertahankan hak-hak mereka atas tanah yang diwariskan secara turun-temurun.
Ia menegaskan bahwa masyarakat Kamoro memiliki ikatan historis yang kuat dengan wilayah tersebut dan merasa memiliki tanggung jawab untuk menjaga tanah adat mereka.
“Kami bukan ingin menciptakan konflik. Yang kami perjuangkan adalah harga diri dan hak masyarakat adat atas tanah yang diwariskan oleh leluhur,” katanya.
Marianus menilai penyelesaian persoalan Kapiraya harus dilakukan secara adil dengan mempertimbangkan aspek sejarah, adat istiadat, dan hak-hak masyarakat adat yang selama ini hidup di wilayah tersebut.
“Kami merasa tanah adat kami diambil. Bagi masyarakat Kamoro, wilayah itu adalah bagian dari identitas dan sejarah kami. Karena itu, penyelesaian masalah ini harus dilakukan secara bijaksana dan memberikan keadilan bagi masyarakat adat,” tegasnya. Di akhir pernyataannya,
Marianus berharap seluruh pihak dapat menahan diri dan mendukung langkah-langkah dialog yang sedang dilakukan pemerintah. Ia juga mengajak masyarakat untuk menjaga persatuan serta mengedepankan pendekatan damai demi terciptanya solusi yang dapat diterima oleh semua pihak terkait konflik batas wilayah Kapiraya.
