NEWSBUSURNABIRE.ID – Nabire : Papua Tengah | Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Papua Tengah resmi menggelar Musyawarah Daerah (Musda) secara serentak untuk dua kabupaten, yakni Musda ke-IV DPD Golkar Kabupaten Intan Jaya dan Musda ke-VI DPD Golkar Kabupaten Puncak Jaya, di Nabire, Sabtu (23/5/2026).
Pelaksanaan Musda ini menjadi langkah strategis Partai Golkar Papua Tengah dalam mempercepat konsolidasi organisasi pasca terbentuknya kepengurusan definitif tingkat provinsi yang baru menerima Surat Keputusan (SK) usai pelantikan pada Oktober 2025 di Timika.
Agenda utama dalam musyawarah tersebut adalah memilih ketua dan jajaran pengurus baru untuk masa bakti lima tahun ke depan, menggantikan kepengurusan lama periode 2020–2025 sebagaimana diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) 02 Partai Golkar dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.
Sekretaris DPD I Partai Golkar Papua Tengah, Simson Kayame, menjelaskan bahwa pelaksanaan Musda ini merupakan tindak lanjut dari instruksi organisasi yang mewajibkan seluruh delapan kabupaten di Papua Tengah segera melakukan konsolidasi internal.
“Hari ini kita melaksanakan pembukaan Musyawarah Daerah ke-IV Partai Golkar Kabupaten Intan Jaya dan Musyawarah Daerah ke-VI Kabupaten Puncak Jaya. Agenda utama musyawarah ini adalah memilih ketua dan pengurus baru sesuai Juklak 02 dan AD/ART Partai Golkar, di mana masa kepengurusan berlaku lima tahun, dari 2020 sampai 2025,” ujar Simson Kayame kepada awak media usai pembukaan.
Menurutnya, setelah struktur DPD tingkat provinsi resmi terbentuk, maka tahapan berikutnya adalah memastikan seluruh kepengurusan kabupaten segera dibentuk melalui forum Musda.
“Setelah musda provinsi selesai di Timika dan SK sudah diterima, maka perintah organisasi jelas, seluruh kabupaten wajib melaksanakan konsolidasi. Kita memiliki delapan kabupaten dan semuanya telah menerima surat perintah nomor satu dari DPD Golkar Papua Tengah untuk membentuk panitia serta melaksanakan musyawarah daerah,” jelasnya.
Simson mengapresiasi kesiapan dua kabupaten tersebut yang dinilai sangat responsif menjalankan instruksi partai.
“Puncak Jaya dan Intan Jaya bergerak sangat cepat. Hanya dua sampai tiga hari setelah surat perintah keluar, mereka langsung membentuk panitia dan siap melaksanakan Musda. Ini menunjukkan komitmen organisasi yang luar biasa,” katanya.
Ia menambahkan, mekanisme musyawarah yang diterapkan Golkar kini mengedepankan prinsip mufakat sebelum forum resmi digelar, guna memastikan seluruh proses berjalan bersih, transparan, dan tanpa konflik internal.
“Kita sekarang ubah sistem. Bukan lagi musyawarah baru mufakat, tetapi mufakat dulu baru musyawarah. Semua dibicarakan secara clean and clear baru kita masuk forum resmi,” tegas Simson.
Dalam proses penjaringan calon ketua yang dibuka sehari sebelum pelaksanaan Musda sesuai aturan Juklak 02, masing-masing kabupaten hanya menghasilkan satu kandidat yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi oleh Steering Committee (SC).
Untuk Kabupaten Puncak Jaya, Mendi Wonerengga, S.IP maju sebagai calon tunggal, sementara Kabupaten Intan Jaya mengusung Elias Igapa, SE sebagai calon tunggal.
“Pendaftaran dibuka sehari penuh dan dari hasil verifikasi, masing-masing kabupaten hanya ada satu calon yang mendaftar, mengembalikan formulir, dan dinyatakan lengkap oleh panitia SC,” terang Simson.
Ia berharap, kepengurusan baru nantinya mampu bergerak cepat membangun konsolidasi hingga tingkat distrik sebagai bagian dari persiapan menghadapi tahapan politik nasional maupun daerah yang akan datang.
“Setelah Musda kabupaten selesai, ketua DPD kabupaten memiliki tugas untuk melaksanakan musyawarah distrik atau Musdist. Di Golkar kita sebut komisariat distrik. Ini penting agar struktur partai solid sampai akar rumput dalam menghadapi agenda politik ke depan,” pungkasnya.
Pelaksanaan Musda serentak ini menandai dimulainya percepatan konsolidasi Partai Golkar Papua Tengah di seluruh wilayah, dengan enam kabupaten lainnya dijadwalkan segera menyusul dalam waktu dekat.
