NEWS.BUSURNABIRE.ID – Nabire, Papua Tengah – Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah (MRP PPT) melalui Kelompok Kerja (Pokja) Perempuan menggelar kegiatan Penyaringan Aspirasi Triwulan I bersama perempuan Papua dan masyarakat umum di Gedung Sekolah TK Imanuel, Nabire, Selasa (12/5/2026).
Kegiatan tersebut dipimpin langsung Wakil Ketua I MRP Papua Tengah Pokja Perempuan, Paulina Marey, dan dihadiri Kepala Distrik Nabire, Pendeta GKI Imanuel, Kepala Sekolah TK Imanuel, serta puluhan perempuan Papua dari berbagai wilayah di Kabupaten Nabire.
Forum ini menjadi ruang terbuka bagi perempuan Papua untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi di tengah masyarakat, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, gereja, hingga maraknya peredaran minuman keras (miras).
Paulina Marey menegaskan, kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen MRP Papua Tengah dalam mendengar langsung kebutuhan masyarakat, khususnya perempuan asli Papua, tanpa memberikan janji politik.
“Kami hadir bukan untuk menjanjikan sesuatu, tetapi untuk mendengar apa yang menjadi kebutuhan dan harapan perempuan Papua bagi pembangunan Papua Tengah, khususnya di Nabire,” ujar Paulina Marey.
Menurutnya, meski jumlah perempuan Papua di wilayah Papua Tengah cukup besar, namun keterlibatan mereka dalam proses pengambilan kebijakan masih belum maksimal. Karena itu, MRP terus membuka ruang dialog agar suara perempuan dapat masuk dalam kebijakan pemerintah daerah.
Dalam sesi dialog, berbagai aspirasi disampaikan peserta. Salah satu persoalan yang paling banyak disoroti adalah ketidakmerataan bantuan pendidikan dan layanan kesehatan bagi Orang Asli Papua (OAP).
Paulina menyebutkan, keluhan tersebut akan ditindaklanjuti melalui koordinasi bersama pemerintah daerah agar program bantuan dapat dikaji ulang dan menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Bantuan pendidikan dan kesehatan ini akan kami tindak lanjuti ke pemerintah daerah supaya dikaji kembali, sehingga anak-anak Papua yang belum terakomodir bisa mendapatkan hak yang sama,” jelasnya.
Selain itu, persoalan status keaslian Orang Asli Papua juga menjadi perhatian serius. Paulina menjelaskan bahwa MRP telah mengeluarkan surat keterangan terkait pengakuan anak asli Papua, namun masih diperlukan penguatan regulasi melalui Peraturan Daerah Khusus (Perdasi).
Ia menyoroti dinamika sosial yang berkembang, termasuk status anak dari perkawinan campuran antara orang Papua dan non-Papua, maupun keluarga pendatang yang telah lama menetap di Papua.
“Anak-anak yang lahir dan besar di Papua tetap harus mendapat kepastian hukum. Ini sedang kami perjuangkan melalui Perdasi agar dapat disahkan dan dipakai pemerintah daerah sebagai dasar kebijakan,” katanya.
Paulina juga menegaskan perlunya pengawasan ketat terhadap administrasi kependudukan untuk mencegah penyalahgunaan data kependudukan menjelang penerimaan atau proses administrasi tertentu.
Menurutnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan validitas data penduduk, terutama bagi warga yang baru datang dari luar Papua.
“Tidak boleh ada praktik mendadak mengurus dokumen hanya untuk kepentingan tertentu. Ini harus diawasi secara serius karena menyangkut hak masyarakat asli Papua,” tegasnya.
Tak hanya itu, isu peredaran minuman keras (miras) juga menjadi salah satu keluhan utama peserta. Paulina mengungkapkan bahwa persoalan tersebut sebenarnya telah dibahas dalam regulasi daerah, namun implementasinya membutuhkan dukungan semua pihak.
“Masalah miras ini sudah kami dorong masuk dalam peraturan daerah. Tinggal bagaimana pengawasan dan kesadaran bersama untuk menjalankannya,” ujarnya.
Melalui kegiatan penjaringan aspirasi ini, MRP Papua Tengah berharap berbagai persoalan perempuan Papua dapat direspons secara nyata melalui kebijakan pemerintah daerah.
Paulina berharap perempuan Papua terus bangkit, memperkuat peran dalam keluarga, gereja, pendidikan, dan pembangunan sosial demi masa depan generasi Papua yang lebih baik.
“Harapan kami, perempuan Papua bisa terus maju, sejahtera, dan menjadi kekuatan utama dalam membangun keluarga serta masa depan Papua Tengah,” tutupnya.
