NEWS.BUSUR NABIRE.ID _ Nabire | – Kegiatan Badan Pengurus Wilayah Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) yang direncanakan berlangsung di Hotel Mutiara Black Nabire, Jumat Pagi (18/7/2025), resmi diberhentikan secara paksa oleh sekelompok orang yang mengklaim mewakili kepemimpinan sah KAPP Dari Kubuh Yosepina Pigai .
Acara yang sedianya membahas pengembangan teknologi informasi dan penandatanganan MoU bidang Sertifikasi Badan Usaha (SBU) antara KAPP dan Asosiasi Pengusaha Konstruksi Nasional (Aspeknas), harus dibatalkan di tengah persiapan.
Kericuhan terjadi menjelang dimulainya acara yang dihadiri oleh pejabat penting seperti Herman Kayame, ST.,MT. dari Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawennari, serta Ketua Umum KAPP Goodlief Wolter Baransano. Sekelompok massa yang tidak diundang terlebih dahulu mencabut umbul-umbul di sepanjang akses masuk ke lokasi acara.
Saat panitia mencoba menutup gerbang hotel, seorang pria memanjat pintu gerbang, memukul kaca pintu ruang acara, lalu masuk dan mencabut baliho kegiatan yang terpasang di depan ruangan. Insiden ini membuat suasana menjadi kacau, dan akhirnya acara dihentikan secara total.
Usai pembubaran, salah satu dari Kubuh Yosepina Pigai, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut dianggap tidak sah secara organisasi dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas.
“Yang kami bubarkan ini karena Ibu Fience Mofu menyalahgunakan kewenangan. Ia hanya pimpinan sektoril, bukan untuk bidang konstruksi. Maka kegiatan ini tidak punya legitimasi hukum yang diakui dalam AD/ART Kamar Adat Papua,” tegas dalam pernyataannya.
Ia juga menegaskan bahwa kepemimpinan dalam tubuh KAPP saat ini masih bermasalah secara internal. Bahkan, meminta manajemen Hotel Mutiara Black untuk tidak lagi mengizinkan kegiatan serupa tanpa klarifikasi struktural dari organisasi yang sah.
Pernyataannya juga menyentuh ketimpangan lokasi kegiatan KAPP yang dianggap terlalu terpusat di wilayah Mee Pago, khususnya Papua Tengah. Ia mempertanyakan kenapa semua kegiatan selalu diarahkan ke satu wilayah saja, padahal ada wilayah adat Lapago, Saireri, dan Domberai yang juga bagian dari struktur adat Papua.
“Semua kegiatan KAPP dipusatkan di Papua Tengah, ada apa ini? Kami minta kejelasan. Jangan sampai ada ambisi kekuasaan yang menabrak nilai-nilai adat,” tambahnya.
Menanggapi situasi tersebut, Ketua Umum Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP), Godlif Wolter Baransano, menyampaikan bahwa pihaknya tetap berkomitmen melanjutkan pelatihan untuk pengusaha lokal Papua, khususnya di 6 provinsi dan 42 kabupaten di Tanah Papua.
“Kami menyelenggarakan pelatihan gratis untuk pengusaha lokal agar mandiri secara administrasi dan siap bersaing secara modern. Meski kegiatan hari ini diberhentikan, semangat kami tidak akan surut,” tegas Baransano.
Ia menjelaskan bahwa pelatihan ini dirancang untuk mendorong kemampuan teknis dan legalitas pelaku usaha lokal, termasuk proses penerbitan dokumen SBU dan peluncuran sistem ATA. Baransano juga menegaskan keterbukaan KAPP terhadap siapa saja yang ingin bergabung, baik lembaga maupun individu.
“Kami tidak membatasi siapa pun yang mau ikut. Ini ilmu gratis dan terbuka untuk semua demi kemajuan OAP di dunia usaha,” tambahnya.
Baransano juga menanggapi isu dualisme dalam tubuh organisasi KAPP dengan bijak, menyatakan bahwa dokumen dan dukungan pemerintah menjadi indikator utama legalitas.
“Kami tidak ingin menciptakan konflik atau polemik. Mari bicara dari hati dan tinggalkan ego serta emosi. Perubahan harus terjadi demi masa depan pengusaha Papua,” ujarnya.
Peristiwa ini memperlihatkan konflik internal serius dalam tubuh KAPP yang berdampak pada citra kelembagaan dan kemitraan antarorganisasi. Kegiatan penting yang menyangkut pengusaha Orang Asli Papua (OAP) dan dunia konstruksi nasional akhirnya batal demi menjaga ketertiban.
Situasi ini juga menjadi pengingat pentingnya legalitas, kejelasan struktur organisasi, serta komunikasi terbuka untuk menghindari benturan sosial di tengah masyarakat adat dan dunia usaha Papua.
