NEWS.BUSURNABIRE.ID – NABIRE | Pemerintah Provinsi Papua Tengah menegaskan kembali komitmennya dalam menangani bencana alam dan konflik sosial melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Bencana dan Konflik yang digelar di Aula Kantor Gubernur Papua Tengah pada Kamis, 12 Juni 2025.
Acara Rakor ini secara resmi dibuka oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Papua Tengah, Dr. Silwanus Sumule, mewakili Gubernur Papua Tengah. Turut hadir para pejabat penting, seperti Staf Ahli II Setda Papua Tengah Herman Kayame, S.T., M.T., Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, Penanggulangan Bencana, dan Satpol PP Victor Fun, S.Sos., M.Si., unsur Forkopimda, serta perwakilan dari kabupaten terdampak bencana dan konflik.
Dalam sambutan Gubernur Papua Tengah yang dibacakan oleh Dr. Silwanus Sumule, ditegaskan bahwa Papua Tengah merupakan wilayah rawan bencana karena berada dalam ring of fire. Oleh sebab itu, penanganan bencana harus dilakukan secara sistematis dan terpadu, sesuai dengan Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) Tahun 2024-2025.
“Bencana adalah kenyataan sehari-hari di wilayah kita, dan dampaknya bisa sangat besar. Oleh karena itu, kita membutuhkan koordinasi yang disiplin dan konsisten dari semua pihak agar Papua Tengah menjadi wilayah yang tangguh terhadap bencana,” ujar Sumule.
Ia juga menekankan pentingnya pengarusutamaan kebijakan pembangunan yang tangguh terhadap bencana serta penguatan edukasi kebencanaan sejak dini. Menurutnya, semua program pembangunan harus mempertimbangkan risiko bencana agar tidak memperparah kondisi di masa mendatang.
Selanjutnya, Viktor Fun, M.Si., Kepala Satpol PP sekaligus Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Papua Tengah, dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penanganan bencana di Nabire, Puncak, Puncak Jaya, dan Intan Jaya.
“Penanganan bencana tidak selesai hanya dengan memberikan bantuan. Kita harus membangun kesiapsiagaan jangka panjang melalui edukasi, peringatan dini, dan infrastruktur yang tangguh,” kata Viktor.
Ia juga menyebutkan lima langkah penting dalam penguatan penanganan bencana, yakni: peningkatan kesadaran masyarakat, pengembangan sistem peringatan dini, peningkatan kapasitas infrastruktur, pengembangan program mitigasi, dan penguatan koordinasi antar stakeholder.
Dalam sesi presentasi, Viktor Fun memaparkan bahwa Pemerintah Provinsi Papua Tengah telah mengirimkan bantuan logistik ke wilayah-wilayah terdampak konflik, seperti Intan Jaya dan Puncak. Bantuan tersebut dikirim melalui dua penerbangan pesawat Smart Air dari Nabire ke Intan Jaya, yang membawa lebih dari 12 ton logistik.
Bantuan terdiri atas kebutuhan pokok seperti beras, gula pasir, susu kental manis, garam, sarden, daun teh, mie instan, dan obat-obatan. Distribusi dilakukan bekerja sama dengan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, serta melibatkan Tim Krisis dan tenaga medis.
Namun demikian, Viktor mengakui bahwa akses ke wilayah terdampak masih sangat terbatas karena kondisi keamanan yang belum sepenuhnya kondusif. “Sebagian warga masih memilih tinggal di rumah-rumah penduduk, belum ada titik pengungsian resmi. Ini menjadi tantangan dalam distribusi bantuan dan layanan kesehatan,” jelasnya.
Melalui Rakor ini, Pemerintah Provinsi Papua Tengah memperkuat koordinasi lintas sektor dan menegaskan bahwa negara harus hadir dalam kondisi darurat untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan seluruh warga.
Rakor tersebut ditutup dengan seruan bersama untuk memperkuat sinergi dan komitmen dalam menghadapi bencana serta konflik sosial di Papua Tengah secara lebih efektif dan terstruktur.
