NEWS.BUSURNABIRE.ID – Nabire: Papua Tengah | Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara operasional Dapur SPPG 2 Siriwini di Kabupaten Nabire. Kebijakan ini dipastikan telah melalui prosedur resmi dan evaluasi berjenjang, menyusul adanya laporan dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan program di lapangan.
Koordinator Wilayah BGN, Marcel Asyerem, menegaskan bahwa keputusan tersebut merujuk pada surat resmi dari BGN Pusat setelah menerima laporan dari tingkat daerah. Ia menyebut, penghentian ini bukan tanpa dasar, melainkan hasil dari proses verifikasi menyeluruh terhadap aduan masyarakat.
“Langkah ini diambil berdasarkan mekanisme yang berlaku. Kami menerima laporan dari daerah, kemudian dilakukan evaluasi hingga akhirnya keluar keputusan dari pusat,” jelas Marcel dalam keterangannya.
Menurutnya, laporan awal berasal dari masyarakat setempat yang mengadukan adanya dugaan ketidaksesuaian dalam operasional dapur. Aduan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pengecekan langsung di lapangan oleh pihak terkait.
Dalam proses verifikasi, turut ditemukan indikasi pelanggaran oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire, Arvan. Salah satu temuan penting adalah penggunaan mobil box MPG yang tidak sesuai dengan peruntukan dalam program BGN.
Marcel menegaskan, dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) BGN, seluruh sarana operasional telah diatur secara ketat, termasuk kendaraan distribusi. Mobil box MPG dirancang khusus untuk mendukung pengiriman makanan bergizi dari dapur ke sekolah-sekolah penerima manfaat.
Selain itu, kendaraan tersebut juga digunakan untuk mengangkut kembali wadah makanan (ompreng) dari sekolah ke dapur setelah proses distribusi selesai. Di luar fungsi tersebut, penggunaan kendaraan tidak diperkenankan.
“Dalam SOP sudah sangat jelas. Mobil operasional hanya untuk distribusi makanan dan pengangkutan kembali wadah. Jika digunakan untuk keperluan lain, seperti membuang sampah, itu merupakan pelanggaran,” tegas Marcel.
Ia mengingatkan bahwa pelanggaran sekecil apa pun terhadap SOP berpotensi berdampak pada kualitas layanan serta menurunkan kepercayaan publik terhadap program pemerintah. Oleh karena itu, penghentian sementara operasional dapur dilakukan sebagai langkah korektif sekaligus evaluatif.
BGN, lanjutnya, berkomitmen menjaga integritas program dan memastikan seluruh mitra serta pelaksana di daerah bekerja sesuai aturan. Evaluasi terhadap Dapur SPPG 2 Siriwini masih terus berjalan hingga semua temuan ditindaklanjuti secara tuntas.
“Operasional dapur dapat kembali dibuka jika seluruh rekomendasi telah dipenuhi dan dinyatakan sesuai standar,” ujarnya.
Langkah tegas ini diharapkan menjadi peringatan bagi seluruh unit pelaksana program di berbagai daerah agar lebih disiplin dalam menjalankan prosedur. Selain itu, kebijakan ini juga menjadi upaya menjaga kualitas layanan gizi agar tetap aman, higienis, dan tepat sasaran bagi masyarakat penerima manfaat.
Dengan evaluasi yang terus dilakukan, BGN menargetkan program pemenuhan gizi nasional tetap berjalan optimal dan mampu memberikan dampak positif yang berkelanjutan, khususnya bagi anak-anak sekolah sebagai penerima utama manfaat program tersebut.
