NEWS.BUSURNABIRE.ID – Papua Tengah – Gerakan Pelajar Mahasiswa Intan Jaya Se-Indonesia (GPMI-I) secara resmi menyampaikan pernyataan sikap terkait situasi konflik yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Koordinator Emsol Duwitau dalam rilis kepada awak media pada Jumat, 13 Maret 2026 pukul 17.41 WIT.
Dalam rilis tersebut, Emsol Duwitau menegaskan bahwa kondisi di Intan Jaya saat ini dinilai telah memasuki fase darurat militer dan krisis kemanusiaan yang serius, yang diduga berkaitan dengan kepentingan investasi di wilayah tersebut.
Ia menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang merdeka sejak 1945, memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Selain itu, kewajiban negara juga ditegaskan dalam berbagai instrumen hukum internasional, termasuk Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR 1966), yang mewajibkan perlindungan terhadap hak asasi manusia tanpa diskriminasi.
Namun demikian, menurut Emsol, realitas di lapangan menunjukkan kondisi yang berbanding terbalik, khususnya di Tanah Papua. Meskipun Papua telah mendapatkan status Otonomi Khusus sejak tahun 2001, berbagai persoalan mendasar seperti ketimpangan pembangunan, konflik sosial, hingga pelanggaran HAM masih terus terjadi.
“Sejak tahun 2019 hingga 2026, Kabupaten Intan Jaya terus mengalami eskalasi konflik bersenjata yang berdampak langsung terhadap masyarakat sipil,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti adanya militerisasi ruang sipil melalui penambahan personel militer dan pembangunan pos-pos keamanan di tengah pemukiman warga. Kondisi ini, kata dia, telah menciptakan rasa takut dan trauma mendalam di tengah masyarakat.
“Ruang-ruang sipil seperti kampung, kebun, sekolah, fasilitas kesehatan, hingga rumah ibadah tidak lagi menjadi tempat yang aman bagi masyarakat,” tegasnya.
Konflik berkepanjangan tersebut juga berdampak pada meningkatnya jumlah pengungsi, hilangnya mata pencaharian, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.
Situasi semakin memburuk setelah terjadinya tragedi pembunuhan terhadap 12 warga sipil di Kampung Soangama, Kabupaten Intan Jaya. Hingga saat ini, kasus tersebut dinilai belum diusut secara transparan dan tuntas.
“Atas dasar itu, kami menilai pendekatan keamanan yang dilakukan selama ini belum mampu menyelesaikan akar konflik, bahkan justru memperparah krisis kemanusiaan,” tambahnya.
Dalam pernyataan sikapnya, GPMI-I menyampaikan sejumlah tuntutan penting kepada pemerintah, di antaranya:
- Mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya dan DPRD segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kemanusiaan untuk mengusut tuntas tragedi Soangama yang menewaskan 12 warga sipil.
- Mendesak pemerintah pusat untuk menarik militer non-organik dari wilayah sipil di Intan Jaya guna menghentikan militerisasi dan menjamin rasa aman masyarakat.
- Mendesak pemerintah daerah dan DPRD untuk memfasilitasi Komnas HAM melakukan investigasi independen dan transparan terhadap tragedi tersebut.
- Mendesak pemerintah daerah dan DPRD memfasilitasi dialog antara mahasiswa, tokoh masyarakat Intan Jaya dengan Presiden Republik Indonesia atau Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan guna mencari solusi atas konflik kemanusiaan yang terjadi.
- Menyatakan akan melakukan konsolidasi nasional dan mobilisasi besar-besaran apabila tuntutan tersebut tidak segera ditindaklanjuti.
Di akhir pernyataannya, Emsol Duwitau menegaskan bahwa sikap ini merupakan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa terhadap kondisi kemanusiaan di Intan Jaya.
“Pernyataan ini kami sampaikan sebagai bentuk keberpihakan terhadap keadilan dan kemanusiaan bagi masyarakat Intan Jaya,” pungkasnya.
