NEWS.BUSURNABIRE.ID – Depok, Wakil Bupati Kabupaten Nabire, H. Burhanuddin Pawennari, menghadiri sekaligus mengikuti kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Sertifikat Elektronik bersama 18 Pemerintah Daerah yang dirangkaikan dengan Diskusi Panel, bertempat di Depok, Jawa Barat, Kamis (12/2/2026).
Kegiatan strategis ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), sekaligus meningkatkan keamanan dan keabsahan dokumen digital di lingkungan pemerintah daerah.
Dalam wawancara via Whatsapp usai kegiatan , Wakil Bupati Nabire, H. Burhanuddin Pawennari, menegaskan bahwa kerja sama sertifikat elektronik merupakan bagian penting dari percepatan transformasi digital di Kabupaten Nabire.
“Penandatanganan perjanjian kerja sama sertifikat elektronik ini adalah langkah maju bagi Pemerintah Kabupaten Nabire dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan akuntabel,” ujar Burhanuddin.
Menurutnya, penerapan sertifikat elektronik akan memberikan dampak besar terhadap efektivitas pelayanan publik, khususnya dalam proses administrasi pemerintahan yang selama ini masih banyak bergantung pada dokumen fisik.
Ia menjelaskan bahwa dengan adanya sertifikat elektronik, proses penandatanganan dokumen resmi dapat dilakukan secara digital dengan sistem keamanan yang terjamin dan diakui secara hukum.
“Ini bukan sekadar tanda tangan digital biasa. Sertifikat elektronik memiliki legitimasi hukum yang kuat dan sistem keamanannya berlapis. Dengan ini, proses administrasi akan lebih cepat, efisien, dan tentu saja lebih aman,” jelasnya.
Burhanuddin juga menambahkan bahwa kerja sama bersama 18 pemerintah daerah ini menunjukkan komitmen kolektif untuk membangun sistem pemerintahan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.
Selain penandatanganan perjanjian kerja sama, kegiatan di Depok tersebut juga diisi dengan diskusi panel yang menghadirkan berbagai narasumber kompeten di bidang keamanan siber dan tata kelola pemerintahan digital.
Dalam diskusi tersebut, dibahas berbagai tantangan implementasi sertifikat elektronik di daerah, mulai dari kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, hingga literasi digital aparatur sipil negara (ASN).
Wakil Bupati Nabire menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Nabire siap melakukan penyesuaian dan penguatan kapasitas agar implementasi sertifikat elektronik berjalan optimal.
“Kami menyadari bahwa transformasi digital tidak hanya soal teknologi, tetapi juga soal kesiapan SDM. Karena itu, setelah kerja sama ini, kami akan memperkuat pelatihan dan pendampingan bagi ASN agar sistem ini benar-benar berjalan efektif,” tegasnya.
Lebih lanjut, Burhanuddin Pawennari menegaskan bahwa penerapan sertifikat elektronik merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang sedang digencarkan Pemerintah Kabupaten Nabire.
Ia menyebut, digitalisasi dokumen dan layanan pemerintahan akan mengurangi potensi kesalahan administrasi, mempercepat proses pengambilan keputusan, serta meminimalisir praktik penyalahgunaan dokumen.
“Kami ingin memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat semakin cepat, transparan, dan bebas dari praktik yang tidak diinginkan. Digitalisasi adalah kunci menuju pemerintahan yang bersih dan profesional,” katanya.
Dengan mengikuti kegiatan nasional ini, Pemerintah Kabupaten Nabire menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung kebijakan transformasi digital secara nasional, sekaligus memperkuat sinergi antar pemerintah daerah.
Di akhir wawancara, Wakil Bupati Nabire berharap penerapan sertifikat elektronik dapat segera diimplementasikan secara menyeluruh di seluruh perangkat daerah.
“Kami berharap dalam waktu dekat, seluruh OPD di Kabupaten Nabire sudah dapat menggunakan sertifikat elektronik dalam setiap proses administrasi. Ini akan menjadi fondasi penting menuju Nabire yang maju dan berbasis digital,” tutupnya.
Kehadiran Wakil Bupati Nabire H. Burhanuddin Pawennari bersama Plt Sekda Yulianus Pasang dan Kadis Kominfo Yeremias Degey dalam kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Sertifikat Elektronik di Depok ini menjadi momentum penting dalam perjalanan transformasi digital Kabupaten Nabire menuju tata kelola pemerintahan yang lebih modern dan terpercaya.
Dalam kegiatan Penandatanganan PKS Sertifikat Elektronik ini menjadi momentum penting dalam perjalanan transformasi digital Pemerintah Kabupaten Nabire menuju tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berbasis teknologi.
Dalam rangkaian acara tersebut, juga dilakukan pemberian cenderamata sebagai simbol sinergi dan kerja sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Depok.
Cenderamata diserahkan oleh Pemda Kabupaten Nabire kepada pihak BSSN Depok, dan sebaliknya BSSN Depok juga memberikan cenderamata kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah.
Prosesi tersebut menjadi simbol komitmen bersama dalam memperkuat keamanan siber dan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik di daerah.
