NEWS.BUSURNABIRE.ID – Nabire | Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nabire kembali turun langsung ke masyarakat melalui kegiatan Hearing atau Reses Kelompok VI yang digelar di Kelurahan Kalibobo, di dua Tempat RT 13 dan RT 17 dengan Garis besar Aspirasi Masyarakat yang sama pada Sabtu (11/10/2025).
Kegiatan yang dipimpin H. Irsul Jamaluddin, selaku Ketua Kelompok VI DPRK Nabire, ini bertujuan untuk menyerap secara langsung aspirasi dan keluhan masyarakat di wilayah tersebut.
Turut hadir Ketua DPRK Nabire Tan Kim Hoa Nanci Karolin Worabay, S.Sos., M.I.P., Wakil Ketua III DPRK Nabire Hengki Wakei, serta anggota Edmondus Madai dan Sefnat Maniawasi. Kehadiran para wakil rakyat ini disambut antusias oleh warga Kalibobo yang datang mewakili berbagai kelompok masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan setempat.
Suasana hearing berlangsung hangat dan penuh keterbukaan, di mana masyarakat bebas menyampaikan beragam persoalan yang mereka hadapi sehari-hari.
Dalam sesi dialog, warga menyoroti sejumlah persoalan mendesak, antara lain penyaluran minyak tanah yang tidak merata, perbaikan infrastruktur jalan lingkungan, penerangan umum, keamanan wilayah, serta keterbatasan lahan pemakaman umum yang dinilai sudah penuh.
Ketua RT 13 Kalibobo, Robert Kapissa, menyampaikan agar pemerintah segera membangun pos keamanan permanen guna menciptakan rasa aman dan meningkatkan ketertiban masyarakat.
Sementara itu, kelompok pemuda meminta perhatian terhadap penyediaan sarana olahraga, agar generasi muda memiliki wadah positif untuk beraktivitas. Kelompok ibu-ibu mengusulkan bantuan kontainer jualan pinang sebagai dukungan ekonomi rumah tangga, serta bantuan speedboat bagi nelayan lokal untuk menunjang aktivitas melaut.
Menanggapi berbagai usulan warga, H. Irsul Jamaluddin menegaskan bahwa seluruh aspirasi akan ditindaklanjuti melalui pembahasan internal di rapat komisi DPRK Nabire.
“Kami akan memanggil pihak Pertamina untuk melakukan dengar pendapat bersama DPRK terkait persoalan minyak tanah ini. Kami ingin memastikan pasokan minyak tanah bagi masyarakat Kalibobo benar-benar cukup dan tepat sasaran,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa DPRK Nabire akan membentuk tim pemantau distribusi minyak tanah yang melibatkan ketua RT dan warga setempat. Tim ini bertugas memastikan proses distribusi berjalan transparan, adil, dan tepat sasaran, sekaligus menjadi sarana kontrol publik terhadap kebijakan pemerintah daerah.
Lurah Kalibobo, Robert Kapissa, mengapresiasi kehadiran para anggota DPRK Nabire. Menurutnya, kegiatan hearing semacam ini sangat penting sebagai ruang komunikasi dua arah antara pemerintah, wakil rakyat, dan warga.
“Kami berterima kasih kepada DPRK Nabire, khususnya Kelompok VI, yang sudah datang langsung dan mendengarkan aspirasi warga. Kami berharap hasil dari kegiatan ini benar-benar bisa ditindaklanjuti demi kesejahteraan masyarakat Kalibobo,” ungkapnya.
Kegiatan hearing ini menjadi momentum penting bagi masyarakat Kalibobo untuk menyampaikan kebutuhan dan harapan mereka secara langsung. Antusiasme warga menunjukkan adanya kepercayaan dan harapan besar kepada DPRK Nabire untuk terus mengawal kebijakan publik yang berpihak kepada rakyat.
Melalui kegiatan ini, DPRK Nabire menegaskan komitmennya untuk selalu hadir di tengah masyarakat menjadi penyambung aspirasi rakyat, pengawas kebijakan pemerintah, serta motor penggerak pembangunan daerah demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh warga Kabupaten Nabire.
