NEWS.BUSURNABIRE.ID – Nabire | Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Provinsi Papua Tengah, Denci Meri Nawipa, S.IP, akhirnya angkat bicara terkait aksi demonstrasi yang dilakukan kelompok “Pencari Kerja Kode R” di Kantor BPKSDM Papua Tengah pada Senin, 15 September 2025.
Aksi tersebut sempat menjadi sorotan publik dan viral di media sosial. Kelompok Kode R diketahui merupakan pelamar formasi Orang Asli Papua (OAP) yang tidak lulus dalam Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Papua Tengah 2024.
Dalam keterangan pers di ruang kerjanya, Rabu (17/9/2025), Denci Nawipa menegaskan bahwa seluruh tuntutan yang disampaikan massa tidak bisa dipenuhi karena bertentangan dengan regulasi yang berlaku.
“Mereka meminta diakomodir masuk K2, PPPK, hingga formasi honorer di provinsi. Semua itu tidak ada di Papua Tengah. PPPK pun sesuai aturan hanya ada di kabupaten, khusus untuk tenaga kesehatan dan guru honor lama. Jadi tegas, tidak bisa dipenuhi,” ujar Denci Nawipa.
Ia menambahkan, demonstrasi serupa sudah berulang kali dilakukan oleh kelompok Kode R, meski mereka sudah memahami bahwa secara aturan, mereka gugur pada seleksi CPNS 2024.
“Kalau mau ikut lagi, ya tunggu ada penerimaan baru. Siapkan diri baik-baik, belajar, lalu ikut tes. Karena yang menentukan lulus atau tidak ya nilai peserta sendiri,” tegasnya.
Denci Nawipa juga menyayangkan keterlibatan sejumlah pihak yang tidak berkepentingan dalam aksi tersebut. Menurutnya, ada oknum honorer dari Puskesmas Obano, karyawan PT Pelni Nabire, bahkan CPNS Kabupaten Paniai yang ikut bergabung dalam demo.
“Kalau sudah pegawai negeri, lalu ikut demo seperti itu, tujuannya apa? Ini yang kami sesalkan,” ucap mantan Kepala BKD Kabupaten Paniai itu.
Terkait video viral yang memperlihatkan dirinya membuka palang kantor dan mencabut baliho tuntutan, Denci Nawipa mengaku memang langsung turun tangan. Alasannya, aktivitas pelayanan di BPKSDM tidak boleh terhambat karena semua pegawai tengah fokus menjadi panitia Latsar CPNS Papua Tengah di tiga lokasi Nabire.
“Hari Senin mereka pasang palang, Selasa saya bawa martelu dan buka sendiri. Karena tuntutan mereka tidak sesuai aturan. Jadi supaya pelayanan tetap jalan, palang saya buka,” jelasnya.
Denci juga meminta maaf apabila ada ucapannya yang menyinggung, terutama kepada masyarakat Paniai Barat. “Kemarin saya salah sebut, mohon maaf. Tapi yang hadir memang sebagian besar dari Desa Beko, jadi saya kira ada unsur politik yang dimainkan,” ungkapnya.
Pantauan media, hingga Rabu (17/9/2025) siang, Kantor BPKSDM Papua Tengah di Jalan Sisingamangaraja, Kompleks Bandara Lama Nabire, sudah kembali normal. Baliho dan palang kayu yang sebelumnya terpasang telah dilepas.
Aksi kelompok Kode R pada 15 September lalu sempat menempelkan baliho berisi enam poin tuntutan, termasuk desakan agar mereka diakomodir sebagai K2 atau jalur khusus lainnya. Namun, semua tuntutan tersebut telah ditegaskan tidak bisa dipenuhi karena bertentangan dengan aturan kepegawaian nasional.
