NEWS.BUSURNABIRE.ID – Nabire|Ratusan pencari kerja yang tergabung dalam Pencaker Kode R Papua Tengah menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Papua Tengah, Senin (15/9/2025).
Massa aksi yang didominasi oleh Orang Asli Papua (OAP) ini menuntut kejelasan status mereka sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang hingga kini belum mendapatkan kepastian. Aksi tersebut menjadi puncak dari perjuangan panjang yang sudah mereka lakukan selama 11 bulan terakhir.
Koordinator umum aksi, Yusak Nawipa, S.IP, dalam keterangannya menyampaikan bahwa perjuangan ini bukan sekadar soal pekerjaan, tetapi juga menyangkut hak dasar orang asli Papua yang harus diprioritaskan oleh pemerintah daerah.
“Kami sudah berjuang hampir setahun. Harapan kami sederhana, ada regulasi yang jelas dan berpihak kepada Pencaker Kode R. Skema Kode R ini memang dikhususkan bagi orang asli Papua, jadi seharusnya ada kebijakan khusus dari pemerintah provinsi,” tegas Yusak.
Menurutnya, ada tiga poin utama yang menjadi fokus tuntutan massa:
- Kebijakan Khusus: Pemerintah Provinsi Papua Tengah diminta segera mengeluarkan regulasi yang jelas agar Pencaker Kode R dapat diakomodasi.
- Prioritas CPNS 2025: Jika ada rekrutmen CPNS tahun 2025, kelompok Kode R diminta diprioritaskan tanpa harus bersaing secara terbuka dengan formasi umum. Tes hanya dilakukan sebagai formalitas.
- Dialog dengan Gubernur: Massa berharap dapat bertemu langsung dengan Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, untuk membahas solusi konkret atas persoalan ini.
Yusak menambahkan, perjuangan Pencaker Kode R sebenarnya sudah pernah dibahas di tingkat nasional. Mereka bahkan sudah difasilitasi oleh Panitia Khusus (Pansus) dan melakukan pertemuan langsung dengan pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) serta beberapa anggota DPR Papua Tengah.
“Hasil pertemuan itu menyatakan bahwa soal Kode R adalah ranah daerah. Artinya, tinggal bagaimana pemerintah provinsi mengakomodir dan menetapkan kebijakan. Jadi tidak ada alasan untuk menunda lagi,” jelas Yusak.
Aksi DEMO Pencaker Kode R ini mendapat perhatian publik karena menyuarakan keresahan OAP yang merasa terpinggirkan dalam proses seleksi CPNS. Mereka menegaskan bahwa perjuangan ini bukan sekadar janji politik, tetapi soal keberpihakan negara terhadap hak-hak masyarakat asli Papua.
“Harapan kami, suara ini bisa langsung didengar oleh Bapak Gubernur. Kami hanya ingin ada keadilan dan kepastian bagi anak-anak Papua,” tutup Yusak di hadapan wartawan.
