NEWS.BUSURNABIRE.ID – INDONESIA | Layanan internet satelit Starlink milik miliarder teknologi Elon Musk resmi menghentikan sementara pendaftaran pelanggan baru di Indonesia sejak pertengahan Juli 2025. Keputusan ini mengejutkan publik, terutama masyarakat di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) yang sangat bergantung pada internet satelit untuk pendidikan, layanan publik, bisnis digital, hingga aktivitas sosial.
Langkah ini terjadi meski Starlink Indonesia baru beberapa belas bulan beroperasi secara resmi sebagai penyelenggara telekomunikasi berlisensi. Kini, setiap calon pelanggan yang mencoba mendaftar hanya akan mendapati pesan bahwa area mereka “sudah penuh”.
Penjelasan Starlink soal kapasitas penuh dipertanyakan banyak pihak. Teknologi satelit orbit rendah (Low Earth Orbit/LEO) yang diandalkan Starlink dikenal memiliki kemampuan dinamis dalam distribusi bandwidth. Kapasitas seharusnya bisa ditambah dengan menambah jumlah satelit di orbit.
Beberapa analis telekomunikasi Indonesia mencurigai bahwa penghentian ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan hasil dari tekanan bisnis dan regulasi.
“Starlink menjual internet langsung dari langit, tanpa perlu infrastruktur mahal seperti tower dan kabel. Ini membuat penyedia layanan lokal merasa terancam,” ujar seorang analis.
Yang paling menimbulkan kecemasan adalah paket Starlink Residential Lite. Dengan harga hanya Rp479.000 per bulan, pelanggan mendapat akses internet unlimited dengan kecepatan antara 50–100 Mbps, bahkan di daerah terpencil.
Bandingkan dengan layanan fiber optik dan VSAT lokal yang bisa mematok harga 2–3 kali lipat, belum lagi keterbatasan kuota dan stabilitas jaringan.
Starlink menjadi disrupsi nyata bagi ekosistem bisnis internet lokal yang belum bisa menyamai efisiensi dan skalabilitas yang ditawarkan Starlink.
Dengan teknologi mutakhir, Starlink membawa harapan besar untuk mempercepat pemerataan akses digital di seluruh Indonesia. Namun, realitas di lapangan memunculkan friksi:
- Apakah pemerintah harus membatasi Starlink demi melindungi operator lokal?
- Ataukah mendorong adopsi teknologi global demi menjangkau semua warga?
“Teknologi seharusnya membantu rakyat, bukan dijegal karena tarik-menarik kepentingan bisnis,” kata seorang tokoh masyarakat Papua.
Masyarakat dari Papua Tengah, Kalimantan, hingga Maluku menyatakan kekecewaan atas penghentian pendaftaran Starlink. Bagi banyak warga di daerah ini, Starlink adalah satu-satunya akses internet yang stabil.
“Di kampung saya, tidak ada jaringan seluler sama sekali. Hanya Starlink yang bisa dipakai. Tapi sekarang kami tidak bisa daftar lagi,” ungkap seorang warga pedalaman Papua.
Hingga berita ini diterbitkan, Starlink Indonesia belum memberikan keterangan resmi. Para distributor juga belum bisa memastikan kapan pendaftaran dibuka kembali. Isu seputar pembatasan kuota nasional dan penertiban reseller ilegal pun turut mencuat.
Kondisi ini memperburuk ketidakpastian, terutama bagi masyarakat yang sangat membutuhkan akses digital untuk pendidikan, usaha, dan komunikasi dasar.
Banyak pihak berharap agar pemerintah Indonesia bersikap adil dan transparan dalam menangani situasi ini. Di tengah gencarnya transformasi digital nasional, menutup akses ke teknologi murah dan cepat justru bisa memperdalam kesenjangan digital.
Teknologi seperti Starlink seharusnya menjadi solusi digital nasional, bukan korban tarik-menarik kepentingan bisnis dan regulasi.
Ditulis oleh:
Wendy Eko Suswinarko
Pengamat dan Pekerja Informasi Teknologi
