NEWS.BUSURNABIRE.ID – Nabire | Aksi demonstrasi menolak investasi dan eksploitasi Blok Wabu kembali digelar oleh Solidaritas Mahasiswa dan Rakyat Papua Tolak Blok Wabu Intan Jaya di Kabupaten Nabire, Kamis, 17 Juli 2025.
Aksi penyampaian aspirasi ini berlangsung tertib dan damai, menjadi simbol meningkatnya kesadaran demokrasi masyarakat Papua Tengah.
Demonstrasi berjalan dengan baik dan menjadi contoh penyampaian pendapat yang sehat di ruang publik. Hal ini mendapat apresiasi dari Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John NR Gobai, yang menilai bahwa masyarakat telah menunjukkan kedewasaan dalam berdemokrasi.
“Kami memberikan apresiasi kepada masyarakat yang telah menyampaikan pendapatnya dengan baik, serta kepada pihak kepolisian, khususnya Kapolres Nabire dan jajarannya, yang telah mengawal adik-adik mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi mereka ke DPR Papua Tengah,” ujar John Gobai.
Tidak hanya massa aksi dan aparat keamanan, Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah juga mendapat apresiasi atas koordinasi yang baik dengan DPR Papua Tengah. Beberapa perwakilan dari mahasiswa dan masyarakat bahkan telah diterima langsung dalam rapat dengar pendapat bersama Gubernur dan DPR Papua Tengah.
“Koordinasi yang kami bangun sejak malam sebelum aksi hingga pelaksanaan hari ini berjalan dengan baik. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, kami menyampaikan permohonan maaf. Yang terpenting, aspirasi telah tersampaikan dengan damai,” lanjut Gobai.
Menurut John Gobai, aspirasi yang disuarakan oleh mahasiswa dan masyarakat akan dikawal dengan serius untuk disampaikan kepada pihak yang memiliki kewenangan. Ia menegaskan bahwa pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk Blok Wabu adalah kewenangan Kementerian terkait di pemerintah pusat.
“Penyampaian aspirasi hari ini adalah bagian dari rangkaian panjang perjuangan rakyat Papua. Sebelumnya juga telah dilakukan melalui aksi di Jakarta pada 2023 dan di Nabire pada Januari 2024. Hari ini menjadi kelanjutan dari komitmen masyarakat untuk menolak izin pertambangan Blok Wabu di Intan Jaya,” tegasnya.
Demonstrasi yang berjalan tertib dan penuh kedewasaan ini menunjukkan bahwa ruang demokrasi di Papua Tengah semakin terbuka. Koordinasi antara masyarakat, DPR Papua Tengah, aparat Polri, dan Gubernur Papua Tengah menjadi kunci utama dalam menjaga keamanan dan kelancaran aksi damai.
DPR Papua Tengah menegaskan komitmennya untuk terus mengawal aspirasi rakyat, dan mendorong pemerintah pusat agar memperhatikan suara masyarakat dalam setiap keputusan strategis, khususnya terkait wilayah Papua.
