NEWS.BUSURNABIRE.ID – Nabire | Pemerintah Provinsi Papua Tengah menegaskan komitmennya dalam menangani konflik sosial dan bencana alam di wilayah rawan, seperti Puncak Jaya, Intan Jaya, Sinak, hingga Gome. Penegasan ini disampaikan langsung oleh Penjabat Sekretaris Daerah Papua Tengah, Dr. Silwanus Sumule, dalam Rapat Koordinasi Penanganan Bencana dan Konflik Sosial yang digelar di Aula Kantor Gubernur, Kamis (12/6/2025).
Dalam wawancaranya, Sekda Papua Tengah menyampaikan bahwa sejak November 2024, konflik yang terjadi di Puncak Jaya telah menjadi perhatian serius pemerintah.
“Puji Tuhan, saat ini kita sudah menyelesaikan sebagian besar persoalan. Dan minggu depan akan ada pelantikan Bupati Terpilih Puncak Jaya. Kami berharap ini menjadi awal dari pemulihan penuh,” jelasnya.
Dr. Silwanus menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan kehidupan masyarakat kembali berjalan normal. “Anak-anak kembali sekolah, puskesmas kembali beroperasi, dan aktivitas kemasyarakatan berjalan sebagaimana mestinya,” tambahnya.
Ia juga menyinggung konflik lanjutan pasca pertemuan terakhir PJ Bupati Puncak Jaya. Namun pemerintah tetap optimistis bahwa pelantikan yang akan datang menjadi titik balik pemulihan keamanan dan sosial.
Sebagai bagian dari langkah konkret, Provinsi Papua Tengah telah membentuk Pusat Krisis Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur. Lembaga ini menjadi pusat koordinasi penanganan segala bentuk krisis, baik konflik sosial maupun bencana alam.
“Ketika krisis terjadi, negara harus hadir. Kami adalah wakil dari pemerintah pusat dan harus hadir di tengah masyarakat,” tegas Sekda.
Merespons konflik di wilayah lain seperti Intan Jaya, Sinak, dan Gome, ia menjelaskan bahwa pelayanan dasar masyarakat tetap diutamakan. Pemerintah menjamin tersedianya makanan, layanan kesehatan, dan pendidikan di titik pengungsian masyarakat.
“Kami sudah evakuasi 175 warga dari daerah konflik sejak 26 November lalu. Itu bukan dengan kendaraan biasa, tapi menggunakan pesawat carter. Karena mereka warga negara yang harus kita selamatkan,” ujar Dr. Silwanus.
Dalam rapat tersebut, ia menekankan pentingnya sinergi antar elemen, mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten, TNI-Polri, tokoh adat, hingga gereja. Menurutnya, penanganan konflik tidak bisa diselesaikan satu pihak saja.
“Saya percaya, kuasa Tuhan akan menyertai. Tapi secara teknis, kita juga harus kompak. Kita atur mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga eksekusi di lapangan. Siapa lakukan apa harus jelas,” katanya.
Saat ditanya soal kondisi terkini, Sekda menyebutkan bahwa masih ada masyarakat yang mengungsi di beberapa titik. Namun, laporan dari Ilaga dan Gome menunjukkan bahwa penanganan terus berjalan dan dipantau secara intensif.
“Keselamatan warga adalah hukum tertinggi. Itu prinsip kami. Pemerintah Papua Tengah hadir untuk rakyat. Bukan karena sekadar kewajiban, tapi karena itu adalah tugas moral dan konstitusional,” tutupnya.
