NEWS.BUSURNABIRE.ID – Nabire: Badan Pengelola Perbatasan, Otonomi Khusus, dan Kepegawaian Papua Tengah (BP3OKP) menggelar rapat evaluasi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024 di Aula Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kabupaten Nabire. Rapat ini bertujuan untuk mempertegas kuota penerimaan CPNS dan PPPK di Papua Tengah, yakni 80 persen untuk Orang Asli Papua (OAP) dan 20 persen untuk Non-OAP.
Rapat ini dihadiri oleh BP3OKP Papua Tengah, BKPSDM Nabire, BKPSDM Papua Tengah, Dinas Pendidikan dan Pengajaran (P & P) Nabire, Dinas P & P Papua Tengah, serta Dinas Kesehatan Papua Tengah.
Kepala BP3OKP Papua Tengah, Irjen Pol (Purn) Pietrus Waine, menyampaikan bahwa seleksi CPNS dan PPPK tahun 2024 dilaksanakan secara online dengan pendaftaran yang terpusat di tingkat nasional.
“Semua harus mengikuti aturan, di mana penerimaan OAP tetap 80 persen dan Non-OAP 20 persen,” ujarnya Usai mengikuti Rapat Evaluasi Selasa 11 Februari 2025
Dari hasil rapat evaluasi, salah satu rekomendasi yang diusulkan adalah agar admin Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat yang menyeleksi CPNS dan PPPK harus melibatkan Orang Asli Papua guna memastikan kuota 80 persen tetap terjaga. Sementara itu, penerimaan Non-OAP sebesar 20 persen diharapkan dilakukan dengan lebih selektif.
“Kami berharap bahwa hasil kesepakatan dalam rapat ini dapat diterapkan dengan baik. Minimal harus ada Orang Asli Papua di tingkat pusat yang dapat memastikan kuota 80 persen tetap diperuntukkan bagi OAP,” tambah Irjen Pol (Purn) Pietrus Waine.
Lebih lanjut, beliau menekankan agar BKPSDM dalam pelaksanaan penerimaan CPNS dan PPPK dapat lebih selektif, baik untuk kuota 80 persen OAP maupun 20 persen Non-OAP, guna memastikan proses rekrutmen berjalan transparan dan adil sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
