Pj. Bupati Puncak Bantah Tuduhan Tak Tanggap Kasus HAM
NEWS.BUSURNABIRE.ID- NABIRE – Pj. Bupati Kabupaten Puncak, Nenu Tabuni, membantah keras tuduhan terkait pelanggaran HAM di Sinak. Ia menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak benar dan sangat menyesatkan publik secara keseluruhan.
Menurut Tabuni, Mis Murib, yang mengklaim sebagai Ketua Tim Investigasi, harus bertanggung jawab atas tuduhan tersebut. Tabuni menyatakan bahwa tuduhan tersebut tidak memiliki dasar kuat dan merusak reputasinya.
Tabuni menegaskan, pemerintah selalu menjaga hubungan baik dengan penggiat HAM serta terbuka untuk berdialog. Ia juga menekankan pentingnya tidak menyebarkan berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak-pihak tertentu.
Meski ada dua orang yang menemui Tabuni di kediamannya, pertemuan tersebut tidak terkait pembahasan HAM. Menurut Tabuni, mereka hanya meminta bantuan dana tiket untuk keperluan pribadi pergi ke Jakarta.
Kedua orang tersebut menyebutkan tujuan ke Jakarta terkait kegiatan HAM, namun tidak menjelaskan detailnya. Tabuni mengatakan, mereka tidak membahas kasus HAM di Sinak yang menjadi fokus pemberitaan.
Kelompok yang mengaku sebagai Tim Investigasi HAM datang dari Mahasiswa Puncak se-Indonesia dan Lembaga Bantuan Hukum. Namun, Tabuni menegaskan, mereka hanya dua orang dan bukan bagian dari lembaga resmi.
Tabuni menilai pernyataan Mis Murib yang mengatakan dirinya tidak menanggapi sebagai pembohongan publik. Ia berencana memanggil Murib untuk mempertanggungjawabkan tuduhan yang mencemarkan nama baiknya sebagai Pj. Bupati.
Pemerintah Puncak selama ini telah bekerja sama dengan Komnas HAM dan penggiat kemanusiaan lainnya di Papua. Komunikasi yang baik dibangun untuk menyelesaikan berbagai masalah HAM di Tanah Papua.
Sebagai Pj. Bupati Puncak, Tabuni menyatakan bahwa pemerintah terbuka untuk dialog dengan berbagai kelompok. Ia juga menolak tuduhan bahwa pemerintah tidak responsif dalam menangani masalah HAM yang terjadi.
Tabuni menegaskan, isu terkait permintaan dana tidak bisa dijadikan alasan menyerang pemerintah. Ia mengingatkan bahwa masalah HAM dan urusan pribadi harus dibedakan secara jelas dalam setiap narasi.
Ia meminta semua pihak berhati-hati dalam menyampaikan informasi agar tidak terjadi provokasi. Pemerintah Puncak selalu berkomitmen menjaga keamanan dan kedamaian di Kabupaten Puncak serta Tanah Papua.
Tabuni berharap tidak ada lagi berita atau informasi yang dapat memicu kesalahpahaman di publik. Pemerintah akan selalu bekerja sama dengan pihak terkait untuk menjaga stabilitas keamanan di Puncak.
