NEWS.BUSURNABIRE.ID – Nabire : Papua Tengah | Pemerintah Provinsi Papua Tengah memperingati Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-30 Tahun 2026 dengan menggelar upacara resmi di halaman Kantor Gubernur Papua Tengah, Senin (27/4/2026).
Momentum tersebut menjadi penegasan penting bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah harus terus diperkuat demi menghadirkan pembangunan yang merata, berkualitas, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Upacara berlangsung dengan penuh khidmat dan dipimpin oleh Staf Ahli II Gubernur Papua Tengah, Herman Kayame, yang mewakili Gubernur Papua Tengah untuk membacakan amanat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
Dalam amanat tersebut, Hari Otonomi Daerah tahun ini mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”, yang menekankan bahwa otonomi daerah bukan hanya simbol desentralisasi pemerintahan, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mempercepat pemerataan pembangunan nasional.
Herman Kayame menyampaikan bahwa selama tiga dekade pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki peran sentral dalam memperkuat pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, serta mendorong kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Indonesia, termasuk di Papua Tengah.
Menurutnya, peringatan Hari Otda tidak boleh dipandang sekadar seremoni tahunan, melainkan harus menjadi ruang refleksi dan evaluasi terhadap sejauh mana pemerintah daerah mampu menghadirkan perubahan nyata bagi rakyat.
“Peringatan ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama agar pemerintah daerah semakin responsif, adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara konkret,” ujarnya.
Dalam sambutan tersebut juga dijabarkan enam langkah strategis sebagai arah penguatan otonomi daerah ke depan. Pertama, perlunya sinkronisasi antara perencanaan pembangunan nasional dan daerah agar program berjalan efektif dan tepat sasaran.
Kedua, reformasi birokrasi berbasis hasil harus terus diperkuat melalui digitalisasi layanan publik serta inovasi dalam tata kelola pemerintahan.
Ketiga, daerah didorong untuk meningkatkan kemandirian fiskal agar tidak sepenuhnya bergantung pada transfer pusat, melainkan mampu mengoptimalkan potensi lokal sebagai sumber pendapatan yang berkelanjutan.
Keempat, pentingnya kolaborasi antarwilayah dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks, terutama dalam pengembangan ekonomi dan konektivitas antar daerah.
Kelima, pemerintah daerah diminta tetap fokus pada pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pengurangan kesenjangan sosial sebagai prioritas utama pembangunan.
Sementara langkah keenam adalah menjaga stabilitas daerah dan memperkuat ketahanan wilayah sebagai fondasi keberlangsungan pembangunan jangka panjang.
Selain itu, pemerintah daerah juga didorong menjadi mitra aktif pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan yang sesuai dengan karakteristik dan potensi lokal, namun tetap sejalan dengan kepentingan nasional dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Sejumlah isu strategis nasional turut menjadi perhatian dalam peringatan tersebut, di antaranya penguatan swasembada pangan dan energi, pengelolaan sumber daya air, pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, pengembangan kewirausahaan, peningkatan kualitas pendidikan, pemerataan layanan kesehatan, hingga reformasi birokrasi dan penegakan hukum.
Menurut Herman, tantangan global seperti perubahan iklim, ketahanan pangan, dan dinamika ekonomi dunia menuntut pemerintah daerah untuk semakin inovatif dan cepat dalam mengambil langkah kebijakan.
Karena itu, keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah selama 30 tahun terakhir harus menjadi pijakan penting untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang.
Dalam kesempatan itu juga disampaikan arahan terkait efisiensi dan penghematan anggaran, termasuk dalam pelaksanaan kegiatan seremonial pemerintahan seperti Hari Otonomi Daerah.
Seluruh pemerintah daerah diminta untuk mengedepankan kegiatan yang sederhana, efektif, tidak berlebihan, dan memastikan setiap penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat langsung bagi pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Menutup amanat tersebut, seluruh jajaran pemerintah daerah, Forkopimda, serta elemen masyarakat diajak menjadikan semangat otonomi daerah sebagai energi bersama untuk membangun daerah yang mandiri, berdaya saing, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
“Semangat otonomi daerah harus terus menjadi energi kolektif untuk membangun daerah yang mandiri, berdaya saing, dan sejahtera,” tegas Herman Kayame saat menutup amanat tersebut.
