NEWS.BUSURNABIRE.ID – Nabire – Tim Srena Mabes Polri lakukan studi kelayakan dalam rangka pembentukan Polda Papua Tengah, Selasa (7/3) bertempat di aula RBP Polres Nabire.
Adapun selaku ketua tim studi kelayakan adalah Karo Lemlata Srena Mabes Polri Brigjen Pol. Drs. Budi Yuwono, M.H, serta didampingi oleh Karo Rena Polda Papua Kombes Pol. Mulyadi, S.E., A.K, bersama tim, Kabid Propam Polda Papua selaku LO Provinsi Papua Tengah Kombes Pol. Gustav R. Urbinas, S.H, S.I.K. M.Pd, dan dihadiri oleh para Kapolres se Provinsi Papua Tengah bersama perwira dan operator, Danyon C Pelopor Kompol D. A. Puhiri, S.I.K, Wakil Bupati Nabire Ismail Jamaluddin, DPRD Kab. Nabire yang diwakili Plt. Kasubag perlengkapan dan protokoler Setwan Markus Palulungan, S.Ip, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat provinsi Papua Tengah.
Dalam sambutannya, Karo Rena Polda Papua mengatakan bahwa menindak lanjuti hasil rapat secara daring yang di pimpin oleh bapak Waka Polri di bulan Januari, untuk Polda Papua segera menyusun rencana dan usulkan pembentukan-pembentukan Polda di jajaran DOB.
“Mudah-mudahan ke depan, disamping rencana pembentukan Polda kami dari biro Rena akan meminta data dari para Kapolres di distrik yang memang sudah siap dibentuk Polsek atau Polsubsektor segera diajukan dan akan kami ajukan ke Mabes Polri karena masyarakat sangat berharap pelayanan Kepolisian khususnya pada aspek keamanan,”
Selanjutnya dalam paparannya, Kapolres Nabire menyampaikan bahwa dengan terbentuknya Ibu Kota Provinsi Papua Tengah di Kabupaten Nabire berarti permasalahan makin banyak seperti sengketa lahan, Konflik antar Kelompok suku, curanmor, pemalangan dan tindak kejahatan lainnya.
Nabire ini sebagai penyangga dari Kabupaten atas kecuali Mimika, Puncak dan Puncak Jaya, kalau Intan Jaya, Dogiyai, Deiyai dan Paniai semua bahan sembako, bahan pangan dan bahan bangunan semua dari Kabupaten Nabire, apabila di Kabupaten Nabire tersendat makan Kabupaten yang ada diatas akan tersendat juga untuk itu Kabupaten Nabire ini kita jaga bersama, sehingga kami berharap pembetukan Polda Papua Tengah untuk dapat memback up Polres Nabire,” kata AKBP I Ketut.
Ditempat yang sama, LO Provinsi Papua Tengah dalam paparannya menyampaikan bahwa untuk keamanan sampai sejauh ini di Kabupaten Nabire relatif Kondusif dan terkait kesiapan pembentukan Polda Papua Tengah, kami sudah mendapat beberapa persetujuan serta dukungan dari Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama serta didukung penuh oleh pemerintah Kabupaten Nabire.
“Secara keseluruhan semua elemen masyarakat serta stakeholder mendukung pembangunan Polda Papua Tengah,” ungkap Kombes Pol Gustav Urbinas.
Dalam kesempatannya, Karo Lemlata Srena Mabes Polri selaku ketua tim studi kelayakan pembentukan Polda Papua Tengah mengatakan bahwa Kita harus bangga karena kita bagian daripada sejarah pembentukan Polda Papua Tengah dengan otonomi baru tentu harus diimbangi dengan kehadiran Kepolisian setingkat Polda untuk mewujudkan rasa keamanan.
“Arah program Kapolri yaitu menyelaraskan tingkat Kesatuan Kewilayahan Kepolisian dengan pengembangan Kewilayahan tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota maupun Distrik/Kecamatan, terkait pemekaran wilayah, sehingga harus didukung dengan pembentukan kepolisian tingkat daerah,” ucap Karo Lemlata Srena Mabes Polri.
“Semoga apa yang menjadi harapan kita kedepan dapat terwujud dandapat meningkatkan nilai positif pada setiap aspek kehidupan dengan menjalin kerja sama dengan semua pihak,” tutup Brigjen Pol. Drs. Budi Yuwono, M.H.
Studi kelayakan tersebut dilaksanakan untuk mengetahui sampai sejauh mana kesiapan pembentukan Polda Papua Tengah yang dilanjutkan dengan pemeriksaan terkait kelengkapan administrasi melalui aplikasi SIK3.(Adm)
