NEWS.BUSURNABIRE.ID –NABIRE, Papua Tengah- Kepolisian Daerah (Polda) Papua Tengah turut mengambil peran dalam penyempurnaan regulasi daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas kepolisian dan penguatan kesempatan bagi Orang Asli Papua (OAP) untuk berkarier di institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Keterlibatan tersebut diwujudkan melalui pemberian sejumlah saran dan masukan dalam rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi (Raperdasi) tentang Kepolisian Daerah Papua Tengah yang diselenggarakan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPR Papua Tengah, Selasa (10/11/2026).
Dalam rapat tersebut, Kapolda Papua Tengah diwakili Kepala Bidang Hukum (Kabidkum) Polda Papua Tengah, Kompol Dr. Subekti Wibowo, S.H., M.Si., yang hadir untuk memberikan pandangan hukum serta masukan terhadap substansi rancangan regulasi yang tengah dibahas.
Pembahasan Raperdasi ini menjadi salah satu langkah penting dalam upaya menerjemahkan amanat Otonomi Khusus Papua ke dalam kebijakan daerah, khususnya mengenai pelaksanaan tugas kepolisian serta pengembangan sumber daya manusia Polri yang memperhatikan karakteristik dan kekhususan masyarakat Papua.
Raperdasi tentang Kepolisian Daerah Papua Tengah merupakan hasil penyusunan DPR Papua Tengah melalui kerja sama dengan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Mimika.
Sebelum memasuki tahap harmonisasi, rancangan peraturan tersebut telah melalui sejumlah proses, termasuk sosialisasi dan dengar pendapat yang melibatkan masyarakat serta berbagai pemangku kepentingan di Kabupaten Nabire dan Kabupaten Mimika, khususnya wilayah Timika.
Tahapan tersebut dilakukan untuk menghimpun aspirasi, pandangan, dan kebutuhan masyarakat sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan regulasi.
Rapat harmonisasi ini juga dihadiri perwakilan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah, Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah John NR Gobai, serta jajaran staf DPR Papua Tengah.
Melalui forum tersebut, seluruh pihak yang terlibat berupaya memastikan rancangan peraturan memiliki dasar hukum yang jelas, selaras dengan ketentuan perundang-undangan, serta dapat diterapkan sesuai kebutuhan daerah.
Dalam kesempatan itu, Kompol Dr. Subekti Wibowo memaparkan sejumlah saran dan pertimbangan hukum terhadap materi yang tercantum dalam Raperdasi.
Masukan dari Polda Papua Tengah menjadi bagian penting dalam proses penyempurnaan rancangan regulasi, terutama untuk memastikan pengaturan mengenai kepolisian di Papua Tengah tetap sejalan dengan sistem hukum nasional dan ketentuan mengenai Otonomi Khusus Papua.
Keterlibatan unsur kepolisian juga diperlukan agar substansi regulasi yang disusun dapat memperhatikan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Polri di lapangan.
Dengan demikian, Raperdasi tersebut diharapkan tidak hanya menjadi dokumen hukum daerah, tetapi juga mampu memberikan arah kebijakan yang jelas serta manfaat nyata bagi masyarakat Papua Tengah.
Pembentukan Raperdasi tentang Kepolisian Daerah Papua Tengah merujuk pada ketentuan Pasal 48 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021.
Ketentuan tersebut menjadi salah satu dasar dalam pembahasan pengaturan kepolisian di wilayah Papua, termasuk aspek pelaksanaan tugas kepolisian serta kebijakan penerimaan anggota Polri yang memperhatikan kekhususan daerah.
Dalam konteks Papua Tengah, pengaturan ini diharapkan mampu mengakomodasi nilai-nilai budaya, adat istiadat, kondisi sosial masyarakat, serta kebutuhan pembangunan sumber daya manusia lokal.
Raperdasi tersebut juga diarahkan untuk mendukung terciptanya keamanan, ketertiban, dan ketenteraman masyarakat melalui kebijakan yang memperhatikan karakteristik wilayah Papua Tengah.
Salah satu perhatian dalam pembahasan Raperdasi adalah penguatan kebijakan afirmasi bagi Orang Asli Papua dalam proses penerimaan dan pengembangan karier di lingkungan Polri.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat memperluas kesempatan putra-putri asli Papua Tengah untuk mengikuti seleksi penerimaan anggota kepolisian melalui berbagai jalur pendidikan dan jenjang kepangkatan.
Peluang yang menjadi perhatian dalam pembahasan ini meliputi penerimaan anggota Polri pada jenjang Tamtama, Bintara, dan Perwira, termasuk pendidikan Taruna Akademi Kepolisian (Akpol) serta jalur Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS).
Melalui pengaturan yang lebih terarah, diharapkan semakin banyak generasi muda Orang Asli Papua memperoleh kesempatan mengembangkan kemampuan, meningkatkan kompetensi, dan mengabdikan diri kepada masyarakat melalui institusi Polri.
Meski demikian, pelaksanaan kebijakan tersebut tetap perlu diselaraskan dengan ketentuan dan mekanisme penerimaan anggota Polri yang berlaku secara nasional.
Wakil Ketua Bapemperda DPR Papua Tengah, Ardi, S.T., M.T., menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran Polda Papua Tengah, khususnya Bidang Hukum, atas keterlibatan serta berbagai masukan yang diberikan dalam proses harmonisasi.
Menurutnya, pandangan dan pertimbangan hukum dari Polda Papua Tengah sangat diperlukan untuk menyempurnakan materi Raperdasi sebelum memasuki tahapan pembahasan berikutnya.
Masukan tersebut diharapkan dapat memperkuat kualitas regulasi sehingga ketentuan yang nantinya ditetapkan tidak hanya memiliki landasan hukum yang kuat, tetapi juga dapat dilaksanakan secara efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ardi juga berharap Raperdasi tersebut dapat mendukung pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat sekaligus memperjelas arah kebijakan pengembangan sumber daya manusia kepolisian, khususnya bagi Orang Asli Papua.
Pembahasan Raperdasi tentang Kepolisian Daerah Papua Tengah mencerminkan upaya membangun kebijakan daerah yang mampu menjembatani ketentuan hukum nasional dengan kebutuhan serta kekhususan masyarakat Papua.
Melalui keterlibatan DPR Papua Tengah, pemerintah daerah, akademisi, masyarakat, dan institusi kepolisian, rancangan regulasi ini diharapkan dapat disusun secara komprehensif dan memiliki dasar pelaksanaan yang jelas.
Selain mendukung penyelenggaraan tugas kepolisian, pengaturan tersebut juga diharapkan menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat keterlibatan Orang Asli Papua dalam institusi Polri, tanpa mengabaikan prinsip profesionalisme dan ketentuan hukum yang berlaku.
Rapat harmonisasi ini merupakan bagian dari proses pembentukan produk hukum daerah. Selanjutnya, Raperdasi tentang Kepolisian Daerah Papua Tengah akan mengikuti tahapan legislasi sesuai mekanisme dan ketentuan perundang-undangan sebelum dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Dengan adanya regulasi yang matang, penyelenggaraan kepolisian di Papua Tengah diharapkan semakin mampu menjawab kebutuhan masyarakat, menjaga stabilitas keamanan, serta mendukung pelaksanaan Otonomi Khusus Papua secara berkelanjutan.
