NEWS.BUSURNABIRE.ID – Nabire |Usai membuka kegiatan Car Free Day perdana di Jalan Pepera, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah pada Sabtu (14/6/2025), Bupati Nabire Mesak Magai, S.Sos., M.Si menegaskan komitmennya untuk membenahi RSUD Siriwini Nabire, yang merupakan rumah sakit rujukan utama di wilayah Papua Tengah.
Ketika ditemui awak media di sela-sela kegiatan, Bupati Mesak mengungkapkan bahwa saat ini RSU Nabire telah memulai proses pembenahan melalui pergantian manajemen dan direktur baru, yang dipercaya akan membawa perubahan signifikan terhadap kualitas pelayanan rumah sakit tersebut.
“Soal Rumah Sakit sekarang kita sudah mulai benahi dengan manajemen baru, sehingga saya percaya bahwa pengelolaan dana keuangan yang sangat terbuka sekali dengan direktur baru, itu pelayanan kesehatan pasti akan meningkat,” ujarnya.
Menurut Bupati Mesak, RSUD Nabire bukan hanya melayani warga lokal di Kabupaten Nabire saja, tetapi juga melayani ribuan ASN dan keluarga mereka yang berdomisili di Nabire namun bertugas di kabupaten-kabupaten sekitar, seperti Paniai, Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, Puncak, dan Puncak Jaya.
“Saya pikir warga masyarakat Kabupaten Nabire saja kita bisa cukup, tetapi Kabupaten Nabire ini melayani beberapa kabupaten. ASN yang tugas di kabupaten atas, rumahnya di Nabire. Mereka kerja di luar, tapi anak istri mereka berobat di sini,” tegasnya.
Kondisi inilah yang menurut Bupati menjadi salah satu alasan penting mengapa RSU Nabire perlu ditingkatkan fasilitas dan layanannya, karena menjadi pusat layanan kesehatan utama di Provinsi Papua Tengah.
Bupati juga menyampaikan apresiasinya kepada Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa yang telah menunjukkan perhatian terhadap peningkatan mutu layanan kesehatan di Nabire.
“Saya percaya, terima kasih kepada Bapak Gubernur yang akan bantu kita meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan di RSU Nabire,” kata Bupati Mesak Magai.
Selain fokus pada peningkatan mutu, Bupati Mesak juga menegaskan pentingnya penegakan hukum terkait temuan BPK soal pengelolaan keuangan RSUD Nabire di masa lalu. Ia mengapresiasi langkah tenaga medis yang telah melaporkan dugaan penyimpangan kepada Kejaksaan dan Kepolisian.
“Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua tenaga medis RSUD karena mereka sudah laporkan tentang kasus RSUD kepada Kejaksaan dan Kepolisian,” ucapnya.
Ia menegaskan bahwa proses hukum terhadap kasus tersebut harus dijalankan secara transparan agar tidak ada anggapan publik bahwa dirinya ikut terlibat atau membekingi pihak tertentu.
“Saya juga sudah minta laporan dari tenaga medis itu kepada Kepolres dan Kejaksaan untuk segera ditindaklanjuti. Jangan sampai ada yang pikir ini Bupati sendiri yang turut bermain. Benang merah itu harus jelas, harus kejar,” tegasnya.
“Temuan BPK sudah jelas. Kalau tidak dikembalikan, kita akan serahkan ke pihak hukum untuk menegakkan keadilan,” lanjut Bupati dengan nada serius.
Pernyataan Bupati Mesak ini menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Nabire untuk melakukan perbaikan struktural dan transparansi tata kelola keuangan rumah sakit, yang selama ini menjadi sorotan masyarakat.
Langkah ini juga menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah tidak tinggal diam atas berbagai laporan publik, termasuk hasil audit resmi, dan berkomitmen menindaklanjuti dengan pendekatan hukum dan manajerial.
