NEWS.BUSURNABIRE.ID – Nabire: Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Nabire bertema Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan Provinsi Papua Tengah Tahun 2025. Kegiatan strategis ini berlangsung di Aula Hotel Mahavira Rabu 4/6/2025 dan dihadiri Langsung Ketua TP PKK Papua Tengah Ny. Nurhaidah Meki Nawipa, SE dan berbagai pemangku kepentingan.
FGD ini menjadi tonggak penting dalam perumusan kebijakan pemberdayaan perempuan yang berbasis data, pengalaman hidup nyata, serta kearifan lokal Papua. Dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Penjabat Sekretaris Daerah, Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa, S.H., menegaskan bahwa pemberdayaan perempuan bukan hanya tugas sektoral, melainkan pondasi pembangunan lintas generasi.
“Perempuan Papua bukan sekadar pelengkap pembangunan. Mereka adalah penjaga nilai adat, penggerak ekonomi komunitas, dan simbol ketahanan sosial. Namun, masih banyak perempuan—khususnya Orang Asli Papua yang menghadapi hambatan struktural,” tegas Gubernur.
Gubernur menekankan bahwa FGD Nabire 2025 bukanlah ajang seremonial, tetapi forum peradaban untuk menyusun ulang narasi pembangunan yang selama ini cenderung maskulin dan elitis. Ia mendorong semua peserta untuk membuka ruang dialog yang mendengarkan langsung suara perempuan, terutama mereka yang selama ini terpinggirkan.
“Kita hadir bukan untuk menggugurkan kewajiban administratif, tetapi untuk mendengar dan belajar. Setiap perempuan Papua Tengah berhak untuk dihargai dan diberdayakan,” lanjutnya.
Dalam arahannya, Gubernur menyampaikan tiga keyakinan utama:
- Keadilan sosial harus hidup dalam setiap kebijakan.
- Pemberdayaan perempuan adalah pondasi pembangunan jangka panjang.
- Papua Tengah tidak akan bangkit tanpa kehadiran dan kepemimpinan perempuan di ruang-ruang strategis.
Melalui FGD ini, diharapkan muncul gagasan konkret dan rekomendasi kebijakan yang responsif terhadap realitas lapangan serta berakar kuat pada budaya lokal. Gubernur juga menegaskan pentingnya pendekatan bottom-up, bukan sekadar data statistik, melainkan kebijakan yang memulihkan martabat dan harapan perempuan Papua.
“Ketika satu perempuan diberdayakan, satu keluarga memiliki masa depan. Dan ketika perempuan Papua berdiri tegak, seluruh tanah Papua akan berjalan lebih jauh.”
Dengan semangat tersebut, FGD Nabire 2025 resmi dibuka sebagai langkah awal menyusun arah baru pemberdayaan perempuan Papua Tengah yang lebih adil, setara, dan kontekstual.
