NEWS.BUSURNABIRE.ID — Nabire: Bupati Kabupaten Nabire Mesak Magai Usai memimpin Apel Gabungan di lingkungan BLUD RSUD Nabire, Senin, (2/6/2025). Saat ditemui awak media Bupati Nabire menyampaikan bahwa dirinya menyambut serius permintaan Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa terkait audit menyeluruh terhadap RSUD Nabire, menyusul sejumlah keluhan terkait layanan, pengelolaan keuangan, dan kurangnya fasilitas vital di rumah sakit tersebut.
Dalam keterangannya Mesak Magai menyampaikan bahwa audit internal di RSUD Nabire sangat dibutuhkan untuk memastikan transparansi dan efektivitas pengelolaan keuangan dan pelayanan rumah sakit. Hal ini menyusul keberhasilan Pemerintah Kabupaten Nabire meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.
“Audit BPK sudah selesai dan kita bersyukur atas hasil WTP. Tapi RSUD butuh audit lanjutan, baik oleh BPK atau konsultan independen. Ini penting untuk perbaikan menyeluruh,” tegas Bupati Mesak Magai.
Sebelumnya, Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi belum bersedia mengambil alih pengelolaan RSUD Nabire jika belum dilakukan audit menyeluruh. Menurutnya, audit akan menjadi dasar supervisi dan pembenahan sistem rumah sakit secara terbuka.
“Tanpa audit, kami tidak bisa ambil alih. Kita tidak tahu akar persoalan RSUD jika belum ada pemeriksaan menyeluruh,” ungkap Meki Nawipa.
Salah satu masalah mendesak di RSUD Nabire adalah kekurangan alat medis, terutama ventilator untuk ruang anak, bayi, dan ICU. Bupati Mesak menyatakan pihaknya akan segera menyurati Gubernur Papua Tengah untuk meminta dukungan pengadaan alat-alat medis penting tersebut.
Selain itu, Pemkab Nabire tengah menyiapkan program pelatihan tenaga medis, termasuk pengiriman dokter untuk meningkatkan kompetensi pelayanan.
“Dokter kami ada dua. Satu akan kami kirim pelatihan, satu tetap bertugas. Tenaga medis lain juga kami optimalkan,” jelasnya.
RSUD Nabire saat ini berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 2 Tahun 2013 dan Nomor 56 Tahun 2022. Status ini memberikan otonomi pengelolaan keuangan kepada rumah sakit.
“Pendapatan langsung dikelola rumah sakit, tidak masuk ke BPD. Kami sebagai pemilik hanya mengawasi,” tutur Mesak Magai.
Meski begitu, Bupati mengakui masih terdapat tunggakan jasa medis tahun 2023, yang direncanakan akan dibayar melalui perubahan anggaran tahun ini.
Mengenai Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), Bupati Nabire mengungkapkan bahwa dana sudah tersedia dan pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri untuk menyelesaikan regulasi pencairan.
“Dana sudah ada, tinggal regulasi. Kami harap bulan depan sudah bisa dibayarkan untuk seluruh PNS, termasuk tenaga medis RSUD,” tambahnya.
Di akhir pernyataannya, Bupati Mesak Magai mengajak seluruh elemen, terutama tenaga medis, pegawai RSUD, dan masyarakat Nabire, untuk bersabar dan bersama-sama mendukung perbaikan layanan rumah sakit ke depan.
“Kami terus berusaha menyempurnakan pengelolaan RSUD Nabire dan meningkatkan kesejahteraan pegawai. Dukungan masyarakat sangat kami butuhkan,” pungkasnya.
