NEWS.BUSURNABIRE.ID – Nabire: Pemerintah Provinsi Papua Tengah resmi melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) sebagai bagian dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, pada Kamis (8/5/2025). Kegiatan berlangsung di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1, Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, dan direncanakan selama dua hari hingga 9 Mei 2025.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Baperida) Provinsi Papua Tengah, Elieser Yogi, menegaskan bahwa forum Musrenbangda ini menjadi momen strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah secara terpadu dan inklusif. Pelaksanaannya merujuk pada dasar hukum yang kuat, seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan pembangunan daerah.
Dengan tema “Penguatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bermartabat dan Efektif,” forum ini mengusung semangat untuk membangun Papua Tengah dari fondasi paling dasar: manusia yang unggul dan sistem pemerintahan yang profesional, transparan, serta berintegritas.
Elieser menyebutkan bahwa lima prioritas pembangunan Provinsi Papua Tengah tahun 2026 telah ditetapkan. Fokus utamanya mencakup peningkatan kualitas pendidikan dan SDM, reformasi tata kelola birokrasi, penguatan layanan kesehatan, pengelolaan keuangan yang efisien, serta penguatan demokrasi dan penegakan hukum yang berkeadilan.
Dalam sambutannya, Elieser menekankan bahwa Musrenbangda RKPD 2026 tidak hanya menjadi agenda rutin tahunan, melainkan forum kolaboratif untuk menyatukan persepsi seluruh pemangku kepentingan. Harapannya, perencanaan yang dihasilkan benar-benar aspiratif, responsif terhadap kebutuhan masyarakat Papua Tengah, serta menjadi dasar kuat dalam pengambilan kebijakan pembangunan.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Papua Tengah, perwakilan OPD dari delapan kabupaten, serta narasumber dari Kementerian Dalam Negeri dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Hadir pula perwakilan dari BUMN, BUMD, serta unsur masyarakat dan adat, yang semuanya turut memberikan kontribusi terhadap penyempurnaan RKPD Papua Tengah Tahun 2026.
Melalui sinergi ini, Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap tercipta arah pembangunan yang sejalan antara pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota, serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan program prioritas daerah secara merata dan berkelanjutan.
