NEWS.BUSURNABIRE.ID. NABIRE. Aksi demonstrasi itu digelar oleh masyarakat Kabupaten Puncak yang tergabung dalam Forum Peduli Kabupaten Puncak Papua di Nabire (FPKPPN) di Jalan Merdeka, Nabire, Papua Tengah. Aksi tersebut menolak di lantiknya Darwin H Lumban Tobing Jadi Pj Bupati Puncak senin 9/10/2023. Pagi tadi.
Koordinator Aksi Delis Murib mengatakan, aksi damai yang digelar untuk mendesak Penjabat (Pj) Gubernur Papua membatalkan pelantikan Penjabat Bupati Puncak.
Dalam tuntutannya berdasarkan Forum Peduli Kabupaten Puncak Papua di Nabire (FPKPPN) pada tanggal 25 September 2023 di Jakarta ,Nabire & Puncak (Ilaga) menuntut bahwa Pj kabupaten Puncak adalah asli Papua yang secara administrasi memenuhi syarat adalah Yopi Murib SE.,MM dan Nenu Tabuni S.sos.,Tetapi Menteri dalam negeri telah mengesampingkan anak Hak sulung Orang Asli Papua (OAP). Berdasarkan Undang Undang nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
Berdasarkan Hal tersebut Forum Peduli Kabupaten Puncak Papua di Nabire (FPKPPN) meminta penjelasan dan pertanggung jawaban ke pada PJ Gubernur provinsi Papua Tengah.
Kami minta pelantikan ini harus dibatalkan,” tegas Murib saat berorasi di depan sejumlah masa.
Karena, menurutnya Penjabat Bupati yang dilantik adalah Darwin Tobing bukan Orang Asli Papua (OAP). Darwin Tobing diketahui menjabat sebagai Sekertaris Daerah (Sekda) Puncak yang diusulkan oleh DRPD setempat.
“FPKPPN minta Penjabat Gubernur Papua Tengah harus membatalkan pelantikan saudara Darwin Tobing sebagai Pj Bupati Puncak. Karena dia bukan orang Asli Papua yang tahu tentang kondisi dan situasi di wilayah kami. Kami tolak Darwin Tobing sebagai Pj Bupati Puncak,”tegas Delis Murib.
Ia menjelaskan, jika Darwin Tobing dilantik sebagai Penjabat Bupati Kabupaten Puncak, maka situasi di daerah tersebut akan tidak kondusif. Karena seluruh masyarakat di kabupaten Puncak menolak non Papua menjadi Pj Bupati. Apalagi, pelantikan tidak sesuai dengan amanat UU Otsus.
“Semua orang tahu bahwa Kabupaten Puncak adalah daerah rawan konflik. Sering banyak masyarakat kecil yang menjadi korban. Karena masalah begini. Coba pemerintah dalam hal ini Pj Gubernur Papua Tengah bisa pertimbangkan hal ini. Pelantikan harus ditunda. Kita harus beraudiensi dengan Pj Gubernur soal pelantikan Pj bupati Puncak karena tidak sesuai amanat UU Otsus,”katanya.
Ia mengatakan, jika terjadi konflik horizontal di Kabupaten Puncak, maka Penjabat Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, dan Presiden Indonesia Joko Widodo harus bertanggungjawab.
PJ Sekda Papua Tengah Anwar Damanik menanggapi aspirasi para pendemo penolakan pelantikan Ir. Darwin Haratua Lumban Tobing, MM menjadi Penjabat Bupati Puncak yang tergabung dalam Forum Peduli Kabupaten Puncak Papua di Nabire (FPKPPN)
Ia pun mengatakan bahwa nama yang telah di usulkan dari kabupaten sudah di serahkan kejakarta. Semua proses dan penilaian semua di kementrian Dalam Negeri .
Kami sudah maksimalkan nama nama tersebut untuk diusulkan ke Jakarta semua langsung di dorong dari Provinsi Papua telah sesuai usulan dari kabupaten Puncak dan aspirasi pun kami sudah sampaikan di Jakarta. “Ucap Anwar Damanik.
Kapolres Nabire AKBP I Ketut Suharnaya ke awak media mengatakan pelantikan tersebut merupakan suatu keputusan dari Pemerintah Pusat sehingga masyarakat harus mengerti karena kebijakan pemerintah pusat. Ditingkat provinsi hanya menjalankan atau melaksanakan perintah Pemerintah.
Kami berharap harus sabar dan jaga kondisi tetap kondusif dan terkendali. Karena di kabupaten Nabire ini beragam suku bukan hanya sekelompok orang saja harap Kapolres.
Kapolres Nabire AKBP I Ketut Suharnaya Dalam pengamanan tersebut menurun kan 400 personi yang sudah ditempatkan di berbagai titik yang berpotensi rawan ganguan.’Imbuhnya
Usai bernegosiasi dengan Pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama aparat keamanan, perwakilan Forum Peduli Kabupaten Puncak Papua di Nabire (FPKPPN) 3 orang diizinkan masuk bertemu dengan Pj Gubernur Papua Tengah.(FN)
