NEWS.BUSURNABIRE.ID -NABIRE, PAPUA TENGAH | Pemerintah Provinsi Papua Tengah memperkuat langkah penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) menyusul meningkatnya titik api dan mulai munculnya kabut asap di wilayah Kabupaten Nabire.
Respons cepat dilakukan melalui emergency meeting lintas instansi pada Jumat (21/8/2026) sore. Pertemuan tersebut menjadi langkah awal untuk menyatukan strategi penanganan Karhutla sekaligus mengantisipasi meluasnya dampak asap terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, hingga aktivitas penerbangan.
Pertemuan melibatkan sejumlah instansi terkait, di antaranya Dinas Kehutanan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kesehatan, Kepolisian, RRI, serta BMKG.
Pemerintah menyebut berdasarkan informasi dan analisis terkini, sejumlah hotspot atau titik panas teridentifikasi di Kabupaten Nabire dan beberapa wilayah lain di Provinsi Papua Tengah.
Kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena Agustus hingga September merupakan periode yang berpotensi mengalami puncak musim kemarau. Cuaca yang lebih kering dapat meningkatkan risiko muncul dan meluasnya kebakaran apabila tidak segera ditangani.
Karena itu, pemerintah menilai pemetaan kondisi di lapangan dan penguatan koordinasi lintas instansi menjadi langkah penting untuk mencegah kebakaran berkembang menjadi bencana yang lebih luas.
Di tengah keterbatasan sarana dan prasarana, pemerintah mengoptimalkan seluruh armada yang tersedia untuk mendukung operasi pemadaman.
Saat ini terdapat enam unit mobil pemadam kebakaran gabungan milik Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan Pemerintah Kabupaten Nabire, ditambah dua unit armada Kepolisian yang telah dimodifikasi untuk mendukung penyiraman di lokasi kebakaran.
Penjabat Sekretaris Daerah Papua Tengah, Silwanus Soemoele, mengakui masih terdapat sejumlah keterbatasan dalam penanganan Karhutla, khususnya dari sisi logistik dan dukungan armada.
“Memang masih ada kekurangan-kekurangan, tapi itulah posisi kita per hari ini,” ujar Silwanus.
Menurutnya, pemerintah akan terus mencari solusi agar kebutuhan operasional di lapangan dapat terpenuhi secara maksimal.
Salah satu langkah yang tengah didorong pemerintah adalah melibatkan masyarakat yang memiliki kendaraan tangki air untuk mendukung operasi pemadaman.
Silwanus mengatakan kendaraan tangki milik masyarakat dapat dimanfaatkan untuk membantu memasok air ke armada pemadam yang telah berada di lapangan.
“Kita akan terus mengupayakan memodifikasi dan memobilisasi jika ada masyarakat misalnya yang mempunyai mobil-mobil tangki dapat juga digunakan untuk membawa air dan memberikan itu kepada mobil-mobil yang ada,” katanya.
Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperkuat kemampuan petugas, terutama ketika menghadapi lokasi kebakaran yang sulit dijangkau kendaraan pemadam berukuran besar.
Selain mengerahkan personel dan armada, Pemerintah Provinsi Papua Tengah meminta masyarakat ikut berperan aktif mencegah munculnya titik api baru.
Masyarakat diimbau untuk:
- Tidak melakukan pembakaran lahan, kebun maupun kawasan hutan secara sembarangan.
- Tidak membuang puntung rokok di area yang mudah terbakar.
- Segera melakukan pemadaman apabila menemukan titik api kecil dan kondisi masih aman.
- Segera melapor kepada posko apabila api tidak dapat dikendalikan.
Silwanus menegaskan bahwa pencegahan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh masyarakat.
“Kepada masyarakat dipastikan satu, jangan membakar sembarangan, jangan membuang puntung rokok sembarangan. Jika melihat titik-titik api ya sepanjang masih bisa dipadam dilakukan, tapi tidak mampu segera menghubungi posko-posko yang ada,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut emergency meeting, Pemerintah Provinsi Papua Tengah akan menggelar Apel Siaga Personel Terpadu pada Senin mendatang.
Apel tersebut akan melibatkan unsur lintas instansi sebagai bagian dari pengecekan kesiapan personel, armada dan dukungan operasional dalam menghadapi potensi peningkatan Karhutla.
Setelah apel, pemerintah juga akan melaksanakan pertemuan teknis untuk menyusun langkah penanganan yang lebih terarah dan efektif, termasuk strategi menekan pertumbuhan titik api di sejumlah wilayah rawan.
Untuk mempercepat koordinasi dan menerima laporan masyarakat, seluruh penanganan darurat Karhutla dipusatkan di Posko Penanganan Darurat yang berada di Kantor BPBD.
Pemerintah juga akan segera menyebarluaskan nomor kontak darurat yang dapat digunakan masyarakat untuk melaporkan keberadaan titik api maupun kondisi lain yang berkaitan dengan Karhutla.
Dengan penguatan koordinasi lintas instansi, optimalisasi armada, serta partisipasi masyarakat, Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap kebakaran hutan dan lahan di Nabire dan wilayah lainnya dapat segera dikendalikan sehingga dampak kabut asap tidak semakin meluas.
