NEWS.BUSURNABIRE.ID ,Nabire: Papua Tengah | Pemerintah Provinsi Papua Tengah tidak hanya fokus membangun gedung pemerintahan, tetapi juga menyiapkan infrastruktur dasar secara menyeluruh di kawasan pusat pemerintahan Karadiri, mulai dari kelistrikan, jaringan telekomunikasi, hingga sistem penyediaan air bersih (SPAM).
Kepala Dinas PUPR Papua Tengah, Ir. Yulianus Manuel Mambrasar, menegaskan bahwa pembangunan fasilitas pendukung menjadi prioritas utama Gubernur Papua Tengah pada tahun 2026.
“Penataan kawasan pusat pemerintahan tidak hanya soal gedung. Kita juga siapkan jalan, listrik, sistem informatika, jaringan telekomunikasi, sampai air bersih,” jelas Yulianus.
Untuk sektor kelistrikan, Pemprov Papua Tengah telah menjalin kerja sama dengan PLN melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU). Meski penguatan jaringan membutuhkan proses bertahap, pemerintah memastikan layanan listrik akan tersedia selama masa pembangunan.
“Sambil menunggu penyesuaian jaringan permanen, akan disiapkan unit pelayanan sementara agar seluruh aktivitas pemerintahan tetap berjalan,” ujarnya.
Di bidang telekomunikasi, pemerintah juga melakukan koordinasi dengan penyedia layanan, termasuk Telkomsel, guna meningkatkan kualitas jaringan di kawasan Karadiri yang selama ini masih terbatas.
Sementara itu, untuk pemenuhan kebutuhan air bersih, kawasan pusat pemerintahan Karadiri sejatinya telah memiliki SPAM hasil pembangunan APBN, termasuk fasilitas di kawasan rumah susun ASN.
“SPAM sudah tersedia, sistem pengolahan air minum juga sudah ada. Tapi sesuai kebijakan Bapak Gubernur, pusat pemerintahan harus memiliki sumber air mandiri,” kata Yulianus.
Saat ini, Dinas PUPR Papua Tengah tengah melakukan survei dan identifikasi sumber air baru di wilayah Kali Biru atau Kali Jernih, yang berjarak sekitar 30–40 kilometer dari pusat pemerintahan.
“Mudah-mudahan tahun ini survei selesai. Jika memungkinkan, pertengahan tahun sudah mulai pembangunan. Harapannya, setelah gedung-gedung selesai, seluruh fasilitas pendukung juga siap,” tambahnya.
Selain kawasan Karadiri, pembangunan infrastruktur juga akan menyentuh delapan kabupaten di Papua Tengah, dengan fokus membuka akses jalan strategis, termasuk ke arah bandara dan pusat pemerintahan.
“Untuk sementara, arahan Gubernur adalah fokus pada kawasan pemerintahan. Program prioritas akan difinalkan dan diajukan ke Kementerian Dalam Negeri untuk disahkan,” tutup Yulianus.
