NEWS.BUSURNABIRE.ID ,Nabire : Papua Tengah | Pemerintah Provinsi Papua Tengah mulai merealisasikan pembangunan pusat pemerintahan terpadu di Karadiri, ditandai dengan peletakan batu pertama pada 27 Desember 2025. Pembangunan ini mencakup gedung utama pemerintahan dan fasilitas penunjang yang dirancang menjadi jantung administrasi Provinsi Papua Tengah.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Papua Tengah, Ir. Yulianus Manuel Mambrasar, S.ST., M.Si., M.T., menjelaskan bahwa pembangunan tersebut merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Gubernur Papua Tengah saat apel perdana ASN Tahun 2026.
“Peletakan batu pertama sudah dilakukan tanggal 27 Desember 2025 di Karadiri, pusat pemerintahan Provinsi Papua Tengah. Ini atas dukungan penuh Bapak Gubernur dan Kementerian Pekerjaan Umum,” ujar Yulianus kepada awak media.
Ia mengungkapkan, melalui pendanaan APBN, Kementerian Pekerjaan Umum membangun tiga gedung utama, yakni Kantor Gubernur Papua Tengah, Gedung DPR Papua Tengah, dan Gedung Majelis Rakyat Papua Tengah (MRPT). Ketiga bangunan tersebut kini sudah masuk tahap pelaksanaan fisik.
Selain itu, atas kebijakan Gubernur Papua Tengah, pemerintah provinsi juga secara paralel membangun tiga gedung tower untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dibiayai melalui APBD.
“Untuk pemerintahan, pada tanggal yang sama juga dilakukan peletakan batu pertama pembangunan tiga tower OPD. Kontraknya sudah berjalan dan bersifat multiyears contract,” jelasnya.
Pembangunan tiga tower OPD tersebut menelan anggaran sekitar Rp400 miliar dan merupakan bagian dari rencana besar pembangunan delapan tower ASN di kawasan pusat pemerintahan. Targetnya, seluruh instansi Pemerintah Provinsi Papua Tengah sudah dapat berkantor terpusat pada awal tahun 2029.
“Untuk tahap pertama dibangun tiga tower. Ke depan direncanakan penambahan dua tower lagi, menyesuaikan kebijakan dan pembahasan dengan Bapak Gubernur,” tambah Yulianus.
Seluruh pembangunan berlokasi di kawasan pusat pemerintahan Karadiri dan dirancang terpadu, termasuk penataan kawasan, akses jalan, serta infrastruktur pendukung lainnya. Pemerintah menargetkan seluruh pembangunan tahap awal dapat rampung pada akhir tahun 2026.
