NEWS.BUSURNABIRE.ID — Aksi demonstrasi damai yang digelar masyarakat Kabupaten Intan Jaya pada Selasa, 28 Oktober 2025, di ibu kota kabupaten mendapat dukungan penuh dan apresiasi dari salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Intan Jaya, Yustinus Wandagau, dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) daerah pemilihan II.
Dalam keterangan panjang yang disampaikan melalui pesan WhatsApp kepada awak media News.busurNabire.id , Yustinus menegaskan bahwa apa yang dilakukan masyarakat adalah bentuk perjuangan moral untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan di tanah sendiri. Ia menilai aksi tersebut berlangsung dengan damai, tertib, dan merupakan wujud nyata dari kesadaran rakyat akan hak-hak kemanusiaan dan konstitusional mereka.
“Saya sebagai anggota legislatif, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Intan Jaya, ikut apresiasi dan mendukung kepada rakyat. Terkait dengan demonstrasi yang dilakukan hari ini, 28 Oktober 2025, saya menilai ini adalah suara murni rakyat yang menuntut keadilan,” ujar Yustinus Wandagau.
Politisi PSI itu menyampaikan bahwa masyarakat Intan Jaya sudah terlalu lama hidup dalam situasi penuh tekanan sejak tahun 2019 hingga kini. Ia menyebut, selama enam tahun terakhir, wilayah Intan Jaya tidak pernah benar-benar aman dari konflik bersenjata, yang mengakibatkan korban jiwa, penderitaan, dan trauma mendalam bagi masyarakat sipil.
“Mulai dari tahun 2019 sampai 2025, masuk 2026, rakyat Intan Jaya sudah mengalami begitu banyak pengorbanan. Konflik terus terjadi, rakyat sipil menjadi korban, ratusan orang kehilangan nyawa, dan sampai hari ini tidak ada solusi nyata. Pemerintah harus duduk bersama untuk memulihkan daerah Intan Jaya,” tegasnya.
Menurut Yustinus, situasi yang semakin mencekam di lapangan disebabkan oleh penerjunan pasukan militer non-organik dalam jumlah besar ke berbagai distrik dan kampung di Intan Jaya. Ia mengungkapkan bahwa di delapan distrik dan 97 kampung terdapat pos-pos militer yang jumlah personelnya bahkan mencapai ratusan orang di setiap titik.
“Ada penteroban militer di beberapa wilayah, delapan distrik dan 97 kampung di Intan Jaya. Setiap desa ada pos, dan satu pos bisa lebih dari 200 sampai 300 orang. Ini menimbulkan pertanyaan besar, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa sampai begitu banyak pasukan dikirim ke Intan Jaya? Apakah ada sesuatu di balik semua ini?” ujarnya penuh tanya.
Yustinus menilai, kehadiran militer dalam jumlah besar tanpa pendekatan dialogis justru menimbulkan ketakutan baru bagi warga. Ia menegaskan, pembangunan tidak dapat berjalan di bawah bayang-bayang senjata.
“Masyarakat trauma, tidak bisa bergerak, tidak bisa beraktivitas bebas. Ini bukan situasi normal. Beberapa minggu lalu terjadi penembakan di Soangama dan Zanamba, 15 orang menjadi korban. Banyak warga akhirnya mengungsi ke ibu kota Distrik Itadipa. Ini persoalan kemanusiaan, bukan sekadar keamanan,” ungkapnya dengan nada kecewa.
Ia juga menegur keras pemerintah pusat yang menurutnya belum memberikan perhatian serius terhadap penderitaan masyarakat Papua, terutama di Intan Jaya.
“Media-media nasional selalu memantau, tetapi Presiden Prabowo Subianto seakan mengabaikan penderitaan rakyat di tanah Papua, khususnya di Intan Jaya. Ini sangat menyedihkan. Saya pribadi sakit hati melihat rakyat saya menderita di atas tanah mereka sendiri,” ujarnya dengan suara bergetar.
Dalam pernyataannya, Yustinus menegaskan bahwa nyawa manusia Papua bukan milik siapa pun selain Tuhan. Ia menolak keras logika pembangunan yang justru menimbulkan korban jiwa di pihak masyarakat sipil.
“Nyawa manusia bukan milik Presiden, bukan milik Gubernur, bukan milik siapa pun. Nyawa manusia adalah milik Tuhan. Hanya Tuhan yang punya hak untuk mencabut nyawa manusia. Jadi saya sangat mengecam jika ada tindakan yang mengorbankan rakyat dengan alasan pembangunan. Ini tidak masuk akal. Pembangunan tidak pernah lahir dari senjata,” tegasnya.
Ia pun menyerukan kepada Gubernur Papua Tengah dan pemerintah pusat untuk segera menarik seluruh pasukan non-organik dari wilayah Intan Jaya demi memulihkan keamanan dan kepercayaan masyarakat.
“Saya minta Gubernur Papua Tengah segera negosiasi dengan pemerintah pusat untuk menarik militer non-organik dari Intan Jaya. Jumlah mereka ribuan, setiap pos ada 200–300 orang. Ini harus dihentikan. Biarkan rakyat hidup tenang, kembali berkebun, kembali ke gereja, kembali ke sekolah,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Yustinus juga menanggapi hubungan antara eksekutif dan legislatif di Kabupaten Intan Jaya yang dinilainya kurang harmonis. Ia menyesalkan pernyataan Bupati yang dianggap melempar tanggung jawab terhadap aspirasi rakyat kepada lembaga DPR.
“Saudara Bupati tidak boleh membantah aspirasi rakyat. Jangan lemparkan semua tanggung jawab ke lembaga DPR. Kita ini harus duduk bersama, DPR dan Bupati, eksekutif dan legislatif, untuk mendengarkan jeritan rakyat. Selama ini kita belum pernah duduk membicarakan hal-hal penting seperti ini,” ujarnya.
Yustinus menegaskan bahwa aspirasi rakyat bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan, karena rakyat adalah dasar keberadaan seluruh lembaga negara.
“Ingat, kalau tidak ada rakyat, tidak mungkin ada negara. Kalau tidak ada rakyat, tidak mungkin ada Presiden, Gubernur, atau DPR. Negara ini ada untuk rakyat, bukan sebaliknya. Karena itu, tugas kita adalah memastikan keselamatan dan kesejahteraan rakyat, bukan membungkam suara mereka,” katanya dengan nada tegas.
Ia juga menolak keras pandangan yang menyamakan pembangunan dengan pengorbanan manusia.
“Nyawa manusia tidak bisa ditukar dengan pembangunan, aspal, atau sembako. Pembangunan itu tidak ada gunanya kalau rakyat kita menangis dengan air mata dan darah. Tidak bisa kita bicara tentang pembangunan ketika rakyat sedang mengungsi, kehilangan keluarga, kehilangan rumah, kehilangan rasa aman,” tegasnya lagi.
Dalam bagian akhir pernyataannya, Yustinus menyoroti bahwa pembangunan sejati tidak mungkin berjalan di atas penderitaan rakyat. Menurutnya, keamanan yang dibangun dengan ketakutan hanya akan menciptakan jarak antara negara dan warganya.
“Saya tidak pernah dengar bahwa keamanan membawa pembangunan, atau bahwa senjata membawa kesehatan dan pendidikan. Ini tidak masuk akal. Pembangunan sejati harus dimulai dengan cinta kasih, bukan dengan teror. Saya mohon kepada pemerintah pusat dan provinsi, pulihkan dulu hati rakyat, baru bicara tentang pembangunan,” katanya dengan nada reflektif.
Ia pun menegaskan kembali dukungannya terhadap aksi damai masyarakat Intan Jaya sebagai bentuk perjuangan moral untuk kemanusiaan.
“Hari ini rakyat saya sedang aksi damai di ibu kota Kabupaten Intan Jaya. Saya mendukung mereka sepenuhnya. Apa yang mereka sampaikan adalah benar. Tidak ada yang salah dengan rakyat yang bersuara. Mereka ingin kedamaian, ingin keadilan, ingin kehidupan yang layak seperti rakyat Indonesia lainnya,” ucapnya.
Yustinus menutup pernyataannya dengan pesan mendalam bagi semua pihak agar lebih menghargai nilai kemanusiaan di atas segalanya.
“Nyawa manusia Papua, khususnya rakyat Intan Jaya, adalah milik Tuhan. Jangan jadikan rakyat korban atas kebijakan yang tidak manusiawi. Saya sangat sedih, saya sakit hati ketika melihat anak-anak kecil, ibu-ibu, pendeta, bahkan orang gila pun menjadi korban konflik. Ini tidak boleh terus terjadi,” katanya dengan lirih.
Sebagai wakil rakyat, Yustinus menegaskan komitmennya untuk terus menyuarakan penderitaan masyarakat di forum resmi DPRK Intan Jaya serta berkoordinasi dengan lembaga eksekutif agar aspirasi rakyat bisa ditindaklanjuti secara nyata.
“Saya akan terus bersuara di lembaga DPR. Kita harus bekerja sama, bukan saling menyalahkan. Saya tidak mau bicara soal makan dan minum, saya mau bicara soal nyawa manusia. Karena nyawa manusia jauh lebih berharga daripada segala bentuk pembangunan,” tutupnya.
Dengan suara yang tegas namun penuh kepedihan, Yustinus mengakhiri pernyataannya dengan sebuah refleksi yang menggugah:
“Terima kasih kepada rakyat Intan Jaya yang hari ini bersuara untuk kebenaran. Suara kalian adalah suara hati nurani bangsa. Saya apresiasi dan saya dukung sepenuhnya. Semoga Tuhan menyertai langkah kita untuk memulihkan tanah Intan Jaya.”
