NEWS.BUSURNABIRE.ID – Nabire | Pemerintah Kabupaten Nabire menunjukkan terobosan baru dalam tata kelola Dana Kampung. Bupati Nabire, Mesak Magai, S.Sos., M.Si., memastikan penyaluran Dana Kampung dilakukan secara langsung dan terbuka, di hadapan masyarakat penerima manfaat.
Komitmen itu ditunjukkan pada penyerahan Dana Kampung untuk tiga distrik kepulauan, yakni Moora, Wapoga, dan Napan, yang dipusatkan di Kampung Mambor, Distrik Moora, Jumat (5/9/2025).
“Dana ini kita serahkan langsung di kampung, disaksikan masyarakat, supaya jelas penggunaannya. Harapan kami, anggaran ini benar-benar dikelola dengan baik untuk membangun kampung masing-masing,” tegas Bupati Mesak.
Dalam arahannya, Bupati mengingatkan agar Dana Kampung tidak semata digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Menurutnya, dana tersebut harus menyentuh kebutuhan dasar masyarakat seperti penanganan stunting, penguatan posyandu, PAUD, dan pelayanan kesehatan.
Penyaluran Dana Kampung, kata Mesak, akan dilakukan bertahap di seluruh distrik. Mulai dari Siriwo dan Uwapa pada Selasa, dilanjutkan ke Makimi, Teluk Kimi, dan Nabire pada Rabu, serta ke Nabire Barat, Yaur, Dipa, dan Menou pada Kamis.
“Semua kita serahkan langsung di hadapan masyarakat. Transparansi ini penting, agar warga tahu persis bahwa dana benar-benar sampai di kampung mereka,” jelasnya.
Bupati juga menekankan bahwa Bank Papua sebagai mitra penyalur wajib mengantarkan Dana Kampung hingga ke desa. Menurutnya, model ini adalah bagian dari inovasi tata kelola setelah suksesnya pemilihan kepala kampung serentak tahun 2022 di Kabupaten Nabire.
Dalam visi besarnya, Bupati Mesak membagi pembangunan Nabire ke dalam tiga zona utama:
- Zona Pesisir dan Kepulauan, fokus pada sektor perikanan dan nelayan.
- Zona Perkotaan, meliputi lima distrik dengan kekuatan pada perdagangan, pertanian, peternakan, dan jasa.
- Zona Pegunungan, diarahkan pada pengembangan komoditas kopi, kakao, bawang merah, dan bawang putih.
Namun, Mesak menyoroti kondisi beberapa distrik pegunungan yang masih terisolir dan minim penduduk. Generasi mudanya lebih banyak hijrah ke perkotaan, sehingga sulit berkembang.
Bupati mengajak pemuda pegunungan untuk tidak hanya mencari kehidupan di kota, melainkan mengembangkan usaha produktif di sekitar jalan Trans Nabire.
“Daripada anak muda tidak jelas aktivitasnya di kota, lebih baik kita arahkan mereka tanam cabai, bawang, sayuran, atau pelihara ternak. Tahun lalu kita sempat alami krisis produksi, sampai harus mendatangkan cabai dan bawang dari luar daerah. Itu tidak boleh terulang,” ujarnya.
Mesak Magai menegaskan bahwa kesejahteraan masyarakat Nabire harus dibangun dari kekuatan sendiri, bukan dari ketergantungan.
“Asap dapur harus keluar dari hasil kebun, bukan dari pinjaman atau sumber yang tidak jelas. Dengan begitu kita bisa membangun pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat secara mandiri,” pungkasnya.
Terobosan Bupati Nabire dalam penyaluran Dana Kampung yang transparan dan berbasis kebutuhan masyarakat ini bisa menjadi contoh baik bagi daerah lain di Papua maupun Indonesia. Model ini tidak hanya memperlihatkan akuntabilitas, tetapi juga membangun partisipasi warga dalam mengawal pembangunan kampung.
