NEWS.BUSURNABIRE.ID – Nabire | Anggota DPR Kabupaten Intan Jaya dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dapil 2, Yustinus Wandagau, menyampaikan pernyataan keras menanggapi rangkaian kekerasan yang terus terjadi di Kabupaten Intan Jaya sejak tahun 2019 hingga memasuki tahun 2026. Dalam wawancara eksklusif yang dilakukan Rabu malam, 19 Juni 2025 di Nabire, Wandagau mengungkapkan keprihatinan mendalam terhadap kondisi rakyat di daerah pemilihannya yang terus menjadi korban konflik bersenjata.
“Saya sangat sedih dan mengecam keras tindakan penindasan yang menimpa rakyat saya di Intan Jaya. Sejak 2019 hingga sekarang, sudah ratusan orang menjadi korban. Mulai dari masyarakat sipil, hamba Tuhan, anak-anak, hingga ibu-ibu,” ujar Wandagau.
Menurutnya, situasi kemanusiaan di Intan Jaya sudah sangat mengkhawatirkan. Ia bahkan menyatakan bahwa populasi manusia di wilayah tersebut semakin menipis.
“Nama-nama yang tercatat di DPT itu tinggal nama. Yang hidup di sana kini hanya hutan, kayu, kali, dan gunung. Jika ini terus terjadi, dalam 2–3 tahun ke depan, manusia Intan Jaya akan punah,” tegasnya.
Wandagau secara khusus meminta Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintah pusat agar segera mengevaluasi penempatan pasukan TNI-Polri non-organik di wilayah perkampungan.
“Kami tidak menolak kehadiran negara, tetapi yang kami tolak adalah cara-cara militeristik yang merampas hak hidup rakyat. Operasi militer ini menghancurkan rumah warga, membakar gereja, dan menciptakan trauma berkepanjangan. Gereja dijadikan pos militer. Ini sangat tidak manusiawi.”
Ia juga menyampaikan bahwa dalam kunjungan tim DPRK dan pemerintah daerah ke sejumlah kampung yang menjadi lokasi penembakan seperti Zendapa, Sugapalama, Wabui, dan Zanamba, mereka mendapatkan informasi bahwa operasi tersebut merupakan instruksi langsung Presiden Prabowo dan Panglima TNI. Wandagau mempertanyakan kebenaran pernyataan tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Wandagau juga menyampaikan kekecewaannya terhadap Menteri Hukum dan HAM, Natalis Pigai.
“Dulu sebelum menjabat, beliau lantang bicara soal hak asasi manusia. Tapi sekarang ketika rakyat Papua tertindas, dia diam. Kami rakyat Papua sangat kecewa dan marah kepada beliau.”
Ia menyebut bahwa dalam waktu dekat, pihaknya bersama DPRK, Pemerintah Kabupaten Intan Jaya, DPR Papua Tengah, dan Gubernur Papua Tengah akan menemui Menteri HAM, Panglima TNI, dan Presiden RI untuk menyampaikan langsung kondisi yang terjadi.
Selain kekerasan bersenjata, Wandagau juga menyoroti buruknya pelayanan kesehatan bagi korban luka-luka akibat tembakan. Banyak warga yang terluka tidak bisa dirawat karena adanya intimidasi di rumah sakit maupun keterbatasan akses.
“Ada dua korban luka tembak yang tidak bisa dibawa ke Timika atau Nabire karena kendala keamanan. Tiga lainnya sudah meninggal. Mereka hanya dirawat dengan obat tradisional di kampung,” ungkapnya sedih.
Di akhir pernyataannya, Wandagau menegaskan bahwa jika negara tidak mampu menjamin keselamatan rakyat Papua, maka lebih baik kedaulatan dikembalikan.
“Kalau begini terus, untuk apa ada DPR, bupati, gubernur? Mau kasih makan siapa? Rakyat sudah habis. Lebih baik kita lepas Garuda, kembalikan ke NKRI. Cukup sudah.”
Pernyataan keras Yustinus Wandagau ini menambah panjang daftar kritik dari perwakilan rakyat Papua terhadap kebijakan keamanan negara di wilayah Papua Tengah. Ia menegaskan bahwa lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif harus berjalan seimbang demi keadilan dan kemanusiaan.
