NEWS.BUSURNABIRE.ID -Nabire: Sejumlah perempuan yang tergabung dalam Solidaritas Perempuan Papua Tengah menggelar aksi long march pada Sabtu, 8 Maret 2025, dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional (International Women’s Day). Aksi ini dimulai dari titik kumpul di Lampu Merah Kusuma dan berakhir di Lampu Merah depan Antonius, Jalan Merdeka, Nabire, Papua Tengah.
Aksi tersebut dipimpin oleh Koordinator Solidaritas Perempuan Papua Tengah, Paola Pakage, dan diikuti oleh puluhan perempuan yang membawa spanduk serta poster bertuliskan pesan-pesan kuat seperti “Hentikan Penindasan terhadap Perempuan dan Wujudkan Kesetaraan Gender”, “Stop Stigma dan Diskriminasi”, serta “Tingkatkan Inklusi Gender terhadap Waria”.
Wakil Koordinator Solidaritas Perempuan Papua Tengah, Melodi Gobai, membacakan pernyataan sikap di depan masyarakat yang melintasi jalan. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa Hari Perempuan Internasional, yang diperingati setiap 8 Maret, adalah momentum bersejarah bagi gerakan perempuan di seluruh dunia untuk melawan penindasan yang dilanggengkan oleh sistem kapitalisme.
Berikut adalah poin-poin penting dari pernyataan sikap yang dibacakan:
Solidaritas Perempuan Papua Tengah mengecam praktik penindasan dan militerisme yang terus terjadi di Papua. Dalam laporan HAM berjudul “Stop Sudah”, tercatat 138 perempuan mengalami kekerasan seksual seperti perkosaan, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual, serta 98 perempuan mengalami kekerasan fisik, psikis, dan seksual dalam rumah tangga.
Kasus pembunuhan Ibu Tarina Murib di Sinak, Puncak Papua, pada 4 Maret 2023, disebut sebagai bukti nyata kekerasan militer terhadap perempuan Papua. Operasi militer di daerah seperti Nduga, Intan Jaya, Maybrat, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo telah menyebabkan 60 ribu orang mengungsi, termasuk perempuan dan anak-anak yang harus menghadapi kondisi mengerikan seperti kelaparan, penyakit, dan melahirkan di tempat tidak layak.
Perempuan Papua juga terdampak oleh proyek-proyek strategis nasional (PSN) dan investasi yang merampas lahan adat, menghancurkan ekosistem, dan menyebabkan krisis pangan serta gizi buruk.
Kekerasan seksual secara virtual melalui media sosial dan penyebaran HIV/AIDS menjadi ancaman serius bagi perempuan Papua. Data menunjukkan total 23.042 kasus HIV/AIDS di Papua Tengah, dengan korban terbanyak adalah perempuan usia produktif.
Dalam pernyataan sikapnya, Solidaritas Perempuan Papua Tengah menuntut:
- Pengusutan tuntas kasus pembunuhan Mama Tarina Murib dan penarikan militer dari Kabupaten Puncak Papua.
- Penghentian kekerasan seksual terhadap perempuan dan hukuman berat bagi pelaku.
- Penghentian Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke yang merusak lingkungan.
- Penolakan terhadap Blok Wabu, penutupan PT. Freeport Indonesia (FI), BP Migas, dan perusahaan multinasional kapitalis di Papua.
- Penghentian diskriminasi terhadap perempuan di berbagai bidang kehidupan.
- Penyediaan pasar yang layak bagi mama-mama pasar Papua.
- Pemenuhan hak anak dan perempuan dalam kebijakan publik.
- Pemberian subsidi kesehatan bagi anak dan ibu hamil di Papua Tengah.
- Penghentian seksisme dan kebijakan patriarki dalam kebijakan publik.
- Penghentian kekerasan berbasis digital terhadap perempuan.
- Penanganan serius kasus HIV/AIDS yang mengancam generasi muda Papua.
Pernyataan sikap tersebut ditutup dengan tekad Solidaritas Perempuan Papua Tengah untuk terus melakukan perlawanan terhadap segala bentuk penindasan terhadap perempuan. Aksi ini menjadi bukti nyata komitmen perempuan Papua dalam memperjuangkan hak-hak mereka dan menuntut keadilan.
