NEWS.BUSURNABIRE.ID – Nabire: Senin, 13 Januari 2025 menjadi momen penting bagi Kabupaten Mimika. Penjabat Gubernur Papua Tengah, Anwar Harun Damanik, secara resmi melantik Yonathan Demme Talingditin, SH., MM sebagai Penjabat Bupati Mimika dalam sebuah upacara khidmat yang berlangsung di Aula Kantor Gubernur Papua Tengah, Nabire.
Pelantikan ini turut dihadiri oleh tokoh nasional, termasuk Anggota Dewan Pengawas KPK, Irjen Pol. (Purn.) Dr. Benny Jozua Mamoto, SH., M.Si., Sekretaris Jenderal KPK Cahya H. Harefa, jajaran Forkopimda Papua Tengah, pejabat daerah, serta tokoh masyarakat dari berbagai wilayah.
Dalam sambutannya, Pj Gubernur Anwar Damanik menyampaikan bahwa pelantikan pejabat merupakan dinamika pemerintahan yang dijalankan secara profesional dan berlandaskan hukum. Ia menekankan pentingnya kesiapan dan integritas Penjabat Bupati dalam menghadapi berbagai tantangan strategis di Mimika.
Berikut empat arahan utama yang disampaikan Pj Gubernur:
- Pelaksanaan Pilkada Serentak
Mengingat masih berlangsungnya proses hukum di Mahkamah Konstitusi terkait hasil Pilkada Mimika, Pj Bupati diminta untuk memberikan dukungan penuh terhadap tahapan pelantikan kepala daerah terpilih atau pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU), termasuk memastikan pengamanan bersama penyelenggara, TNI, dan Polri. - Pengendalian Inflasi dan Stabilitas Harga
Dengan inflasi Mimika yang mencapai 3,99% akibat wabah ASF (African Swine Fever), intervensi pasar dan pengamanan stok pangan menjadi agenda prioritas. Pemerintah daerah diinstruksikan untuk menjamin ketersediaan komoditas pokok dan kebutuhan masyarakat. - Menjaga Netralitas ASN dan Reformasi Birokrasi
Pj Gubernur menggarisbawahi pentingnya menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam tahun politik. Semua kebijakan mutasi dan rotasi pejabat ditegaskan bukan hasil tekanan politik, tetapi berdasarkan kebutuhan organisasi pemerintahan. - Evaluasi APBD Mimika Secara Menyeluruh
Berdasarkan laporan dan temuan, alokasi mandatory spending untuk sektor pendidikan belum mencapai 20%, serta terdapat inkonsistensi dalam pengelolaan anggaran. Pj Bupati diminta segera melakukan evaluasi guna mendorong efisiensi dan keadilan pembangunan.
Hadirnya Dewan Pengawas dan Sekretaris Jenderal KPK dalam acara pelantikan turut memperkuat pesan moral dan hukum mengenai pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Para pejabat daerah diimbau untuk menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan.
Mengakhiri arahannya, Pj Gubernur Damanik mengajak seluruh masyarakat Mimika untuk bersama-sama mendukung kepemimpinan Pj Bupati Yonathan Talingditin dalam menjalankan program-program pembangunan.
“Mari kita lanjutkan program yang telah berjalan baik dan benahi yang masih kurang. Dengan semangat kolaborasi, Mimika akan lebih maju dan sejahtera,” ujarnya.
