NEWS.BUSURNABIRE.ID – Nabire : Papua Tengah | Pemerintah Provinsi Papua Tengah mempercepat pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dengan menambah jumlah tenaga kerja pada proyek pembangunan tiga menara perkantoran di Wanggar, Kabupaten Nabire. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pekerjaan selesai sesuai target kontrak pada 31 Desember 2026.
Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley, mengatakan jumlah pekerja yang sebelumnya hanya 65 orang kini telah meningkat menjadi 210 orang. Penambahan tenaga kerja tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah untuk mengejar progres pembangunan agar tidak mengalami keterlambatan.
“Gubernur dan Wakil Gubernur berkomitmen menyelesaikan pengerjaan KIPP tahun ini, sehingga kita lakukan penambahan tenaga kerja agar selesai sesuai dengan kontrak kerja,” ujar Deinas Geley saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) pembangunan KIPP, Senin (21/9/2026).
Deinas menjelaskan, pemerintah daerah terus melakukan pemantauan secara berkala terhadap progres pembangunan tiga tower perkantoran tersebut. Pengawasan dilakukan untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai jadwal, sekaligus menjamin ketersediaan material pembangunan di lapangan.
Menurutnya, kunjungan langsung pemerintah bukan bertujuan memberikan tekanan kepada para pekerja, melainkan sebagai bentuk dukungan dan motivasi agar target pembangunan dapat tercapai.
“Kami datang bukan untuk menakut-nakuti pekerja, tetapi memberikan motivasi agar pekerjaan selesai sesuai kontrak kerja,” jelasnya.
Ia menegaskan, tenaga kerja yang telah ditambah harus didukung dengan ketersediaan material yang cukup. Pemerintah meminta pihak penyedia memastikan seluruh kebutuhan pembangunan tersedia agar proses pekerjaan dapat berjalan maksimal.
“Tenaga sudah siap, tetapi kalau barangnya kurang maka pekerjaan akan lambat. Karena itu pihak ketiga harus memastikan material tersedia sesuai kebutuhan,” katanya.
Pembangunan tiga menara perkantoran KIPP Papua Tengah merupakan salah satu proyek strategis daerah yang bertujuan mendukung kebutuhan perkantoran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Papua Tengah.
Proyek tersebut dikerjakan oleh Kerja Sama Operasi (KSO) PT PP (Persero) Tbk dan PT Penta Rekayasa dengan nilai kontrak mencapai Rp384,49 miliar.
Pembangunan menggunakan sistem design and build dengan luas lahan sekitar 68.001 meter persegi dan luas bangunan mencapai 18.094 meter persegi.
Selain tiga tower perkantoran tersebut, pemerintah juga mempercepat pembangunan tiga gedung utama KIPP yang terdiri dari Kantor Gubernur Papua Tengah, DPR Papua Tengah, dan Majelis Rakyat Papua (MRP).
Pembangunan gedung utama tersebut dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum melalui pembiayaan APBN dengan nilai kontrak Rp355,36 miliar. Proyek ini memiliki luas lahan sekitar 71.009 meter persegi dengan luas bangunan sekitar 20.172 meter persegi.
Selain pembangunan tiga tower, Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga meminta kontraktor pembangunan gedung utama KIPP menambah jumlah tenaga kerja.
Deinas mengatakan, sebelumnya pembangunan tiga gedung utama dikerjakan oleh sekitar 300 pekerja. Pemerintah meminta jumlah tersebut ditambah agar pekerjaan dapat dipercepat.
“Awalnya tiga gedung itu dikerjakan oleh 300 tukang, tetapi kami meminta kontraktor menambah lagi sekitar 300 tukang agar pekerjaan bisa selesai lebih cepat,” ungkapnya.
Menurut Deinas, percepatan pembangunan juga menjadi perhatian pemerintah agar para pekerja dapat menyelesaikan tugasnya sebelum akhir tahun dan memiliki kesempatan berkumpul bersama keluarga saat perayaan Natal.
Pemerintah Provinsi Papua Tengah menilai penyelesaian KIPP memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik di daerah otonomi baru tersebut.
Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa bersama Wakil Gubernur Deinas Geley terus melakukan pengawasan langsung untuk memastikan seluruh pembangunan berjalan sesuai target.
“Kita akan terus monitor, terus mendorong, dan melakukan sidak agar pekerjaan harus selesai,” tegas Deinas.
Dengan percepatan pembangunan tersebut, Pemprov Papua Tengah berharap kawasan pusat pemerintahan di Wanggar dapat segera digunakan sebagai pusat aktivitas pemerintahan sekaligus menjadi simbol perkembangan Papua Tengah.
