NEWS.BUSURNABIRE.ID – Nabire : Papua Tengah | Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, melayangkan kritik tajam kepada Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah karena tidak menghadiri forum penting Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus (Musrenbang Otsus) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.
Forum strategis yang digelar di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah sejak Selasa hingga Kamis (30/4/2026) itu menjadi ruang utama dalam menyusun arah kebijakan pembangunan daerah berbasis Otonomi Khusus (Otsus), sekaligus mengevaluasi pelaksanaan program prioritas di Papua Tengah.
Dalam sambutannya, Meki Nawipa menegaskan bahwa ketidakhadiran MRP bukan sekadar persoalan absensi formal, melainkan mencerminkan lemahnya komitmen kelembagaan terhadap tugas utama mereka sebagai pengawal Otsus.
Menurutnya, MRP merupakan elemen penting dalam menjaga roh Otonomi Khusus agar tetap berjalan sesuai tujuan awal, yakni menghadirkan kesejahteraan, keadilan, dan perlindungan hak-hak masyarakat asli Papua.
“Roh Otonomi Khusus itu ada di MRP. Kalau MRP tidak hadir dan tidak mengawal, maka kita berdosa karena sudah diberi tanggung jawab tetapi tidak dijalankan. Ini juga mencederai kepercayaan publik dan menghambat arah pembangunan daerah,” tegas Gubernur Meki.
Ia secara terbuka meminta pimpinan MRP Papua Tengah, baik ketua maupun para wakil ketua, untuk segera mengambil peran aktif dalam seluruh proses perencanaan pembangunan, terutama yang berkaitan langsung dengan dana Otsus dan kepentingan masyarakat.
Menurutnya, forum seperti Musrenbang Otsus tidak boleh dipandang sebagai agenda seremonial semata, melainkan momentum penting untuk memastikan pembangunan benar-benar berpihak kepada rakyat.
“Kesempatan seperti ini MRP wajib hadir. Kita harus kawal bersama. Ini bukan hal kecil karena menyangkut masa depan daerah, kredibilitas lembaga, dan kepercayaan masyarakat luas,” ujarnya.
Tak hanya itu, Gubernur Papua Tengah juga menyinggung pihak-pihak yang dinilai lebih sibuk membangun citra di media sosial dibanding menjalankan tugas kelembagaan secara nyata.
Sindiran tersebut disampaikan dengan nada tegas, terutama kepada pejabat yang dinilai aktif membuat konten namun abai terhadap tanggung jawab publik.
“Jangan hanya ramai di TikTok. Menulis, bikin konten, tampil di media sosial, tapi tugas utama ditinggalkan. Itu bikin malu orang Papua dan merusak citra lembaga di mata masyarakat,” sindirnya.
Meki Nawipa menekankan bahwa MRP memiliki mandat strategis untuk memastikan seluruh program Otsus berjalan tepat sasaran, transparan, dan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat di kampung-kampung maupun wilayah pedalaman.
Ia mengingatkan agar pengawasan terhadap penggunaan dana Otsus dilakukan secara ketat agar tidak terjadi penyimpangan anggaran, pemborosan, maupun program yang gagal menyentuh kebutuhan rakyat.
“MRP harus memastikan setiap program sampai ke sasaran. Tidak boleh ada yang lepas dari pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan, pemborosan anggaran, dan kegagalan pelaksanaan program,” katanya.
Dalam arahannya, Gubernur juga menegaskan bahwa Papua bukan sekadar wilayah pelengkap dalam struktur pembangunan nasional, melainkan daerah yang memberi kontribusi besar terhadap ekonomi Indonesia.
Ia menyebut kekayaan sumber daya alam Papua, mulai dari emas, tembaga, hasil laut, hingga potensi ruang udara yang strategis, menjadi bukti bahwa Papua memiliki posisi penting dalam pembangunan nasional.
“Kita bukan pelengkap di negara ini. Papua memberi kontribusi besar bagi bangsa ini. Karena itu, kita harus menjadi pelaku utama pembangunan, bukan hanya penonton,” tegasnya.
Meki Nawipa juga mengingatkan bahwa pemerintah pusat telah memberikan perhatian besar melalui berbagai kebijakan afirmatif dan alokasi dana Otsus yang nilainya sangat besar.
Karena itu, seluruh pemangku kepentingan daerah, termasuk MRP, harus menunjukkan tanggung jawab yang setara melalui kerja nyata, pengawasan maksimal, dan keberpihakan terhadap masyarakat.
Menutup arahannya, ia menegaskan bahwa MRP tidak boleh kehilangan fungsi utamanya sebagai pengawas pelaksanaan Otsus. Ia meminta seluruh unsur lembaga tersebut bekerja secara konsisten, jujur, dan bertanggung jawab demi menjaga keberhasilan pembangunan Papua Tengah.
“Kita tidak boleh makan gaji tanpa kerja. Dalam Otsus, MRP harus hadir dan mengawal. Ini tanggung jawab moral dan tanggung jawab publik yang harus dijalankan dengan komitmen penuh,” pungkasnya.
