NEWS.BUSURNABIRE.ID – NABIRE, Papua Tengah | Aksi penyampaian aspirasi yang dilakukan massa dari Wadio dan Karang Tumaritis menuju Kantor DPR Papua Tengah, Senin (27/4/2026), berlangsung aman, tertib, dan terkendali dengan pengawalan langsung dari Kapolres Nabire AKBP Samuel D. Tatiratu, S.I.K., CPHR., bersama Dandim 1705/Nabire Letkol Arh Dwi Palwanto dan Danlanal Nabire Letkol Laut (P) Mario Marco Wainarisi, S.T., M.Tr.Opsla.
Ketiga pimpinan TNI-Polri tersebut bahkan turun langsung berjalan kaki bersama massa dalam long march yang berlangsung dari kawasan Wadio dan Karang Tumaritis menuju Kantor DPR Papua Tengah sebagai bentuk pengamanan sekaligus memastikan penyampaian aspirasi berjalan damai tanpa gangguan.
Sejak pagi, suasana Kota Nabire tampak berbeda. Aktivitas masyarakat tetap berjalan, namun perhatian tertuju pada aksi massa bertajuk Rakyat Papua Menggugat yang perlahan bergerak dari berbagai titik dan berkumpul menjadi satu kekuatan besar untuk menyampaikan tuntutan mereka secara terbuka.
Di sepanjang ruas jalan utama, massa membawa spanduk, poster, dan menyuarakan aspirasi melalui orasi. Langkah kaki mereka menjadi simbol tuntutan yang ingin didengar, sementara aparat keamanan hadir bukan untuk membatasi, melainkan mengawal agar demokrasi berjalan dengan tertib.
Sebanyak 827 personel gabungan TNI-Polri diterjunkan untuk mengamankan jalannya aksi. Personel tersebut disebar di berbagai titik strategis guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung kondusif.
Kehadiran aparat tidak dilakukan dengan pendekatan represif, melainkan persuasif dan humanis. Pengamanan dibangun dengan menjaga ruang dialog tetap terbuka, serta memastikan tidak terjadi gesekan antara massa aksi dan masyarakat umum.
Kapolres Nabire AKBP Samuel D. Tatiratu menegaskan bahwa tugas utama aparat adalah memberikan rasa aman agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasi secara damai.
“Kami memberikan pengamanan agar penyampaian aspirasi dapat berjalan aman dan tertib,” ujar Kapolres.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa pengamanan bukan untuk membungkam suara rakyat, melainkan memastikan hak demokrasi tetap berjalan dalam koridor hukum dan ketertiban umum.
Di lapangan, kepemimpinan terlihat nyata. Kapolres Nabire, Dandim 1705/Nabire, dan Danlanal Nabire tidak hanya memberikan instruksi dari pusat komando, tetapi hadir langsung di tengah massa, memantau situasi secara real time dan memastikan setiap potensi gangguan dapat diantisipasi lebih awal.
Langkah mereka yang berjalan kaki bersama massa menjadi simbol pendekatan humanis dan kepercayaan antara aparat keamanan dan masyarakat. Tidak ada jarak yang mencolok, yang terlihat justru sinergi dan pengawasan yang tenang namun efektif.
Koordinasi antara Polri, TNI AD, dan TNI AL berjalan solid. Komunikasi berlangsung cepat, keputusan diambil tepat, dan setiap unsur saling mendukung demi menjaga stabilitas keamanan di Nabire.
Sinergitas ini menjadi bukti bahwa pengamanan bukan sekadar rutinitas prosedural, tetapi hasil dari kerja sama lintas institusi yang dibangun secara konsisten.
Menjelang sore, massa mulai membubarkan diri secara tertib setelah aspirasi disampaikan di Kantor DPR Papua Tengah. Jalanan kembali normal, aktivitas masyarakat kembali berjalan seperti biasa, dan tidak ada insiden besar yang mengganggu situasi kamtibmas.
Tidak terdengar sirene panjang, tidak ada bentrokan, dan tidak ada catatan gangguan serius. Yang tersisa justru ketenangan—sebuah tanda bahwa pengamanan telah berjalan sebagaimana mestinya.
Momentum ini menunjukkan bahwa menjaga keamanan tidak selalu harus dengan pembatasan. Negara dapat hadir tanpa mendominasi, dan aparat dapat mengawal tanpa menekan.
Nabire hari itu memberikan pelajaran penting bahwa antara aspirasi dan ketertiban, selalu ada ruang yang bisa dijaga bersama selama ada komitmen untuk saling menghormati.
Long march massa dari Wadio dan Karang Tumaritis menuju DPR Papua Tengah pun menjadi bukti bahwa demokrasi dapat berjalan damai ketika semua pihak memilih untuk menjaga, bukan memicu ketegangan.
