NEWS.BUSURNABIRE.ID – Nabire | Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggelar Monitoring dan Evaluasi (Monev) Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Hibah Tahun Anggaran 2024, bertempat di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Bandara Lama Nabire, Rabu (20/8/2025).
Kegiatan strategis ini dihadiri Staf Ahli Gubernur Papua Tengah, para Asisten Sekda, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Ketua MUI, Ketua PGGPT, serta sejumlah tokoh masyarakat dan tamu undangan.
Mewakili Gubernur Papua Tengah, Pj. Sekda Silwanus Sumule menegaskan pentingnya menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana hibah.
“Dana hibah bukan hadiah. Ada tiga pilar yang wajib dijaga oleh setiap penerima hibah, yaitu integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Pertanggungjawaban ini harus benar-benar dilaksanakan,” tegas Sekda.
Silwanus menambahkan, Pemprov Papua Tengah melalui Biro Pemerintahan telah membuka klinik pertanggungjawaban untuk memfasilitasi penyusunan laporan hibah sesuai aturan. Ke depan, sistem pelaporan akan ditingkatkan menuju digitalisasi berbasis aplikasi agar mudah diakses hingga ke wilayah terpencil.
“Di Papua, kita punya filosofi noken. Noken adalah simbol kepercayaan. Mari kita isi noken itu dengan integritas dan kerja keras demi kesejahteraan masyarakat Papua Tengah,” tuturnya.
Kepala Biro Pemerintahan Setda Papua Tengah, Lambertus Wakerkwa, dalam laporannya menyampaikan bahwa hibah tahun anggaran 2024 telah disalurkan kepada lembaga, organisasi masyarakat, kelompok sosial, hingga bidang keagamaan. Hibah ini diarahkan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan, mendukung kegiatan sosial, serta pembangunan sarana keagamaan.
Adapun capaian LPJ hibah 2024 antara lain:
- Penguatan kelembagaan: dari 21 penerima, 15 telah menyampaikan LPJ, tinggal 6 yang belum.
- Sarana prasarana: dari 52 penerima, 30 telah melaporkan, sementara 22 masih belum.
- Hibah perayaan Natal: dari 56 penerima, 37 sudah melaporkan, 19 belum menyerahkan.
Secara keseluruhan, tingkat kepatuhan penyampaian LPJ hibah mencapai di atas 70 persen.
Melalui kegiatan Monev ini, Pemprov Papua Tengah menegaskan komitmen untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
“Monitoring dan evaluasi ini diharapkan menjadi ruang refleksi bagi semua penerima hibah agar tertib administrasi, serta menjadikan hibah sebagai sarana nyata membangun Papua Tengah yang lebih sejahtera,” pungkas Lambertus.
