NEWS.BUSURNABIRE.ID – Nabire: Dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) bersama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Tanah Papua menyelenggarakan Forum Sosialisasi Anti Korupsi Pemerintah Daerah Se-Tanah Papua. Kegiatan ini berlangsung pada Jumat, 23 Mei 2025 di Ruang Rapat Gubernur, Kantor Gubernur Papua Tengah, Bandara Lama Nabire, dan turut dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting.
Forum strategis ini dipimpin oleh Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, S.H., yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Daerah Se-Tanah Papua. Hadir sebagai narasumber utama, Ketua KPK RI, Bapak Setyo Budiyanto, yang menyampaikan berbagai paparan penting mengenai upaya pencegahan korupsi dan penguatan integritas di wilayah Papua.
Acara dibuka oleh Inspektur Papua Tengah, Drs. S. Rihi, M.Si, CGCAE, dilanjutkan dengan sambutan oleh Gubernur Papua Tengah dan Ketua KPK RI. Dalam forum tersebut diangkat tema besar: “Integritas di Setiap Rupiah: Jaga Amanah, Bangun Papua”. Tema ini menegaskan bahwa setiap anggaran yang dikelola harus didasarkan pada prinsip integritas, akuntabilitas, dan tanggung jawab demi kesejahteraan masyarakat.
Lebih dari 50 perwakilan dari tujuh provinsi di Tanah Papua — meliputi Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Barat, Papua Barat Daya, dan Papua Nugini — turut hadir, baik secara langsung maupun daring. Peserta terdiri dari Bupati, Inspektorat Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPP), Sekretaris Daerah, hingga perwakilan pemerintah provinsi.
Ketua KPK RI dalam paparannya mengungkapkan beberapa indikator penting yang menjadi sorotan. Indeks Integritas Nasional (IIN) tahun 2024 menunjukkan angka rata-rata 71,53 yang masih tergolong rentan. Sedangkan nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) Pemerintah Daerah Se-Tanah Papua tahun 2024 berada pada angka 38 (kategori Merah/Rendah), di mana Papua Tengah mencatatkan skor 41,96%.
Berbagai tantangan di Papua seperti kondisi geografis yang sulit, keterbatasan infrastruktur, hingga kesenjangan sosial-ekonomi menjadikan integritas sebagai elemen kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ditekankan pula bahwa pembangunan Papua harus berdampak langsung pada masyarakat, seperti pembangunan sekolah, tempat ibadah, dan fasilitas umum lainnya.
Forum ini juga menggarisbawahi pentingnya peran aktif Inspektorat di masing-masing daerah serta perlunya sistem pengawasan yang ketat berbasis aturan, SOP, dan digitalisasi. Selain itu, kepemimpinan yang berintegritas disebut sebagai benteng utama dalam mencegah korupsi.
Dalam rangka menyongsong Indonesia Emas 2045, pemerintah daerah didorong untuk menyiapkan empat pilar utama pembangunan, yakni:
- Pembangunan manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi
- Pembangunan ekonomi berkelanjutan
- Pemerataan pembangunan
- Pemantapan tata kelola yang bersih dan efektif
Gubernur Meki Nawipa mengajak seluruh peserta forum untuk menanamkan integritas dalam setiap proses pengelolaan keuangan daerah, dari perencanaan hingga evaluasi. “Setiap rupiah harus dikelola dengan jujur dan bertanggung jawab,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, akan dilaksanakan pertemuan lanjutan antara para Gubernur se-Tanah Papua, BP3OKP, dan KPK RI untuk menyusun langkah strategis bersama dalam memperkuat tata kelola daerah.
