NEWS.BUSURNABIRE.ID – TIMIKA – Papua Tengah | Pemerintah Pusat bersama enam pemerintah provinsi di Tanah Papua memperkuat komitmen tata kelola Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua 2026 melalui Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua yang digelar di Hotel Horison Diana, Timika, Senin (11/5/2026).
Forum strategis ini mempertemukan enam gubernur dan perwakilannya, 42 kepala daerah kabupaten/kota se-Tanah Papua, jajaran Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, BP3OKP, Komite Eksekutif, serta mitra pembangunan guna menyatukan langkah dalam memastikan Dana Otsus Papua benar-benar berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.
Pertemuan tersebut menjadi momentum penting seiring peningkatan signifikan alokasi Dana Otsus Papua tahun anggaran 2026 yang mencapai Rp12,69 triliun, dengan tambahan pagu sebesar Rp2,69 triliun yang masih menunggu penetapan pemerintah pusat.
Kenaikan anggaran ini disebut sebagai bentuk nyata keberpihakan pemerintah dalam mempercepat pembangunan Papua, terutama pada sektor pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Kegiatan dibuka oleh Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan Desa dan Pembangunan Perbatasan, Hoiruddin Hasibuan, mewakili Menteri Dalam Negeri.
Dalam sambutan Mendagri yang dibacakannya, forum ini disebut sebagai langkah strategis memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam implementasi kebijakan Otsus Papua.
“Dalam forum ini kami memiliki cita-cita besar agar terwujudnya Papua yang mandiri, adil, dan sejahtera melalui misi Papua sehat, Papua cerdas, dan Papua produktif sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua sebagai bagian dari visi Indonesia Emas 2045,” ujar Hoiruddin.
Forum koordinasi ini juga menghadirkan Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun sebagai narasumber utama guna memberikan perspektif pengawasan legislatif terhadap implementasi kebijakan Otsus di seluruh wilayah Papua.
Ketua Asosiasi Kepala Daerah se-Tanah Papua yang juga Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, menegaskan bahwa seluruh daerah di Tanah Papua harus bersatu dalam membangun masa depan yang lebih baik.
Menurutnya, pemekaran wilayah tidak boleh memecah semangat persatuan dalam membangun Papua.
“Boleh enam provinsi, tapi tetap satu Papua. Kita harus satukan hati, satukan langkah, satukan pikiran, dan satukan tujuan supaya hari esok Papua harus lebih baik dari hari ini,” tegas Meki Nawipa.
Pernyataan itu mendapat apresiasi peserta forum karena menegaskan pentingnya solidaritas antardaerah dalam mengawal agenda percepatan pembangunan.
Ketua Panitia yang juga Penjabat Sekda Papua Tengah, Silwanus Sumule, mengatakan forum ini menjadi ruang konsolidasi penting untuk memastikan implementasi Otsus berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah memperkuat perangkat regulasi pasca lahirnya UU Nomor 2 Tahun 2021, mulai dari PP 107 Tahun 2021 hingga PMK Nomor 33 Tahun 2024.
Salah satu terobosan utama adalah integrasi sistem perencanaan dan penganggaran Dana Otsus melalui konektivitas antara SIPPP, SIPD, dan SIKD Otsus.
Integrasi tersebut terbukti mempercepat proses penyaluran dana hingga dua bulan lebih awal dibandingkan mekanisme sebelumnya, sehingga pelaksanaan program pembangunan dapat berlangsung lebih terukur dan berkualitas.
Sementara itu, Team Leader SKALA, Petra Karetji, menekankan bahwa percepatan pembangunan Papua hanya dapat tercapai melalui tata kelola yang transparan dan berbasis data.
Menurutnya, penguatan interoperabilitas sistem informasi akan membuka ruang pengawasan publik yang lebih luas terhadap pengelolaan Dana Otsus.
“Transparansi menjadi fondasi penting untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pembangunan di Papua,” katanya.
Petra juga menyoroti pentingnya penggunaan data sosial ekonomi terpilah khusus Orang Asli Papua (OAP) agar kebijakan pembangunan tidak lagi berbasis asumsi, tetapi berdasarkan kondisi riil masyarakat di lapangan.
Dengan begitu, intervensi pembangunan dapat lebih tepat sasaran, inklusif, dan berkeadilan.
Puncak forum hari pertama ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama oleh para gubernur se-Tanah Papua, disaksikan perwakilan pemerintah pusat, Komite Eksekutif P2OKP, dan BP3OKP.
Kesepakatan ini menegaskan komitmen seluruh pihak untuk memastikan implementasi Dana Otsus Papua berjalan transparan, akuntabel, dan prudent.
Forum juga memberikan ruang khusus bagi DPR Papua dan Majelis Rakyat Papua (MRP) untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan Otsus.
Hari pertama difokuskan pada konsolidasi pimpinan dan penyepakatan kebijakan strategis, sementara hari kedua akan diisi workshop teknis bagi perangkat daerah untuk memperdalam sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan Papua ke depan.
Dengan sinergi yang semakin kuat antara pemerintah pusat dan daerah, masyarakat Papua diharapkan dapat merasakan manfaat nyata dari kebijakan Otsus melalui peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan pembangunan yang berkelanjutan di seluruh Tanah Papua.
