NEWS.BUSURNABIRE.ID – Nabire ,Papua tengah |Pemerintah Provinsi Papua Tengah resmi memulai pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan dengan pelaksanaan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan Gedung Kantor Gubernur, DPR Papua Tengah, Majelis Rakyat Papua (MRP) serta tiga tower gedung perkantoran, yang berlokasi di Distrik Wanggar Kala Diri II, Kabupaten Nabire, Sabtu (27/12/2025).
Groundbreaking ini menjadi tonggak sejarah penting bagi Papua Tengah sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB), sekaligus penanda dimulainya penguatan tata kelola pemerintahan yang modern, terarah, dan berkelanjutan.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri RI Ribka Haluk, perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum, anggota DPR RI dan DPD RI, Ketua Komite Eksekutif Percepatan Otonomi Khusus Papua Velix Vernando Wanggai, Forkopimda Papua Tengah, para bupati se-Papua Tengah, tokoh adat, tokoh agama, serta unsur masyarakat.
Dalam sambutannya, Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa, SH, menegaskan bahwa pembangunan pusat pemerintahan bukan sekadar pembangunan fisik gedung, melainkan simbol hadirnya pemerintahan yang benar-benar melayani rakyat.
Menurut Gubernur, pembangunan ini merupakan fondasi utama untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih dekat, cepat, dan adil bagi seluruh masyarakat Papua Tengah.
“Pembangunan sarana pemerintahan ini adalah simbol dimulainya tata kelola pemerintahan yang kuat, terarah, dan berkelanjutan, demi pelayanan publik yang semakin baik bagi seluruh masyarakat Papua Tengah,” ujar Meki Nawipa.
Ia menegaskan bahwa visi besar Pemerintah Provinsi Papua Tengah adalah menghadirkan pemerintahan yang berpihak kepada rakyat, bukan hanya ditandai dengan bangunan megah, tetapi juga dengan integritas, komitmen, dan semangat pengabdian aparatur pemerintah.
Gubernur Meki Nawipa menekankan bahwa percepatan pembangunan Papua Tengah sebagai DOB merupakan amanat kebijakan nasional sekaligus harapan besar masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur pemerintahan menjadi kebutuhan mendasar untuk memperkuat koordinasi, efektivitas kerja birokrasi, serta stabilitas pemerintahan daerah.
Dengan dibangunnya gedung-gedung pemerintahan tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Tengah berkomitmen memastikan roda pemerintahan berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel.
“Ini adalah wujud komitmen kami menjadikan Papua Tengah sebagai provinsi yang bermartabat, maju, dan berkelanjutan, sejajar dengan provinsi lain di Indonesia,” tegasnya.
Pembangunan Gedung Kantor Gubernur, DPRP, dan MRP Papua Tengah dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan masuk dalam proyek strategis nasional, sebagaimana disampaikan dalam sambutan Menteri Pekerjaan Umum RI yang dibacakan oleh perwakilannya.
Pemerintah pusat berharap seluruh proses pembangunan dapat diselesaikan tepat waktu, tepat mutu, serta mengedepankan standar teknis, administrasi negara, penggunaan produk dalam negeri, dan prinsip ramah lingkungan. Bangunan yang dihasilkan juga diharapkan mencerminkan identitas serta budaya lokal Papua Tengah.
Pemilihan Kabupaten Nabire sebagai lokasi pusat pemerintahan dinilai strategis karena posisinya sebagai simpul logistik dan pergerakan pembangunan ke seluruh wilayah Papua Tengah, baik pesisir maupun pegunungan.
Ketua Komite Eksekutif Percepatan Otonomi Khusus Papua, Velix Vernando Wanggai, menilai pembangunan pusat pemerintahan ini sebagai fondasi “rumah besar” Papua Tengah, tempat lahirnya kebijakan strategis demi kesejahteraan masyarakat di delapan kabupaten.
Ia juga menekankan pentingnya pembangunan yang merata dan berkeadilan, tidak hanya terpusat di wilayah pesisir, tetapi juga menjangkau daerah pegunungan seperti Puncak, Puncak Jaya, dan Intan Jaya.
Menutup sambutannya, Gubernur Meki Nawipa mengajak seluruh elemen, baik pemerintah pusat, daerah, maupun masyarakat, untuk menjadikan momentum groundbreaking ini sebagai awal kebersamaan membangun Papua Tengah.
“Pembangunan ini bukan untuk pemerintah semata, tetapi untuk seluruh rakyat Papua Tengah. Mari kita bergandengan tangan demi masa depan Papua Tengah yang lebih baik,” pungkasnya.
Groundbreaking pusat pemerintahan ini diharapkan menjadi titik awal lahirnya pusat administrasi dan pelayanan publik yang profesional, efektif, serta mampu mendorong pembangunan yang adil dan berkelanjutan di seluruh wilayah Papua Tengah.
