NEWS.BUSURNABIRE.ID – Nabire | Dewan Pimpinan Daerah Barisan Merah Putih (BMP) Provinsi Papua Tengah menggelar Sarasehan Kebangsaan bertema “Kerja Sama Pemerintah Daerah dan Masyarakat Adat dalam Rangka Membangun Papua Tengah Menuju Indonesia Maju”, yang berlangsung di Auditorium RRI Nabire, Kamis (13/11/2025).
Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Gubernur Papua Tengah melalui Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, Yohanes You, yang hadir mewakili pemerintah provinsi. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi atas inisiatif Barisan Merah Putih yang menghadirkan ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat adat untuk memperkuat pembangunan di provinsi baru tersebut.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Papua Tengah, kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada DPD dan DPC Barisan Merah Putih atas inisiatif sarasehan ini. Kegiatan ini menjadi wadah dialog yang sangat konstruktif antara pemerintah daerah, masyarakat adat, dan sahabat Merah Putih,” ujar Yohanes You saat membacakan sambutan Gubernur Papua Tengah.
Yohanes menegaskan, Papua Tengah yang baru berdiri sebagai provinsi otonom membutuhkan sinergi kuat antara pemerintah, masyarakat adat, dan seluruh elemen sosial agar pembangunan dapat berjalan cepat dan tepat sasaran.
Ia menilai, masyarakat adat memiliki posisi strategis sebagai penjaga nilai-nilai luhur, budaya, dan kearifan lokal yang menjadi dasar pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua.
“Papua Tengah adalah provinsi yang masih sangat muda. Untuk membangunnya, dibutuhkan kerja sama yang kuat. Masyarakat adat adalah pilar utama dan penjaga kearifan lokal di Bumi Cenderawasih. Karena itu, kebersamaan dan kolaborasi menjadi kunci sukses menuju kemajuan,” tegas Yohanes.
Menurutnya, kegiatan sarasehan seperti ini juga sejalan dengan visi pembangunan nasional dan daerah, yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Pemerintah, lanjutnya, berkomitmen untuk membuka ruang partisipasi publik agar aspirasi masyarakat dapat diakomodasi secara nyata.
“Kita ingin memastikan bahwa setiap kebijakan dan program pembangunan berpihak kepada masyarakat. Pemerintah harus menjadi fasilitator dialog yang mendengarkan, memahami, dan menindaklanjuti setiap masukan dari rakyat, karena kesejahteraan tidak mungkin terwujud tanpa keterlibatan masyarakat,” jelasnya.
Lebih lanjut, Yohanes berharap hasil dari sarasehan ini dapat dirumuskan menjadi rekomendasi konkret yang bermanfaat bagi pemerintah daerah maupun masyarakat adat. Ia menekankan pentingnya tindak lanjut agar kegiatan seperti ini tidak berhenti hanya pada tataran diskusi.
“Kami berharap sarasehan ini dapat menghasilkan rumusan nyata yang bisa diterapkan dalam kebijakan pemerintah. Mari kita jaga semangat persatuan dan bekerja bersama demi Papua Tengah yang maju dan sejahtera,” pungkasnya.
