NEWS.BUSURNABIRE.ID – Nabire | Polemik mengenai pembangunan infrastruktur di Nabire kembali mencuat setelah Ketua Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah (MRP-PPT), Agustinus Anggaibak, SM, menyampaikan kritik keras terkait proyek pelebaran jalan menuju Bandara Nabire. Menurutnya, pembangunan jalan tersebut belum mencerminkan status Nabire sebagai ibu kota provinsi.
Namun, kritik tersebut langsung mendapat tanggapan resmi dari Plt. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1.2 Papua Tengah, Daud M. Merauje, yang menegaskan bahwa proyek pelebaran jalan Nabire–Wanggar sudah dilaksanakan sesuai aturan dan kondisi nyata di lapangan.
Dalam keterangannya kepada media lokal, Ketua MRP Papua Tengah, Agustinus Anggaibak, menilai pelebaran jalan di Nabire, khususnya dari arah kota menuju Bandara, masih jauh dari layak.
“Ini sudah bukan kabupaten, ini sudah ibu kota provinsi! Pembangunan jalan harus serius, jangan asal-asalan,” tegas Anggaibak, Kamis (25/09/2025).
Ia bahkan meminta agar pemerintah menambah pelebaran 5 meter ke kiri dan 5 meter ke kanan, sehingga total lebar jalan mencapai standar yang menurutnya pantas untuk sebuah ibu kota provinsi.
“Kalau ada rumah masyarakat yang harus dibongkar, tidak apa-apa. Bayar ganti rugi sesuai aturan. Pemerintah harus menganggarkan dana untuk itu,” tambahnya.
Lebih jauh, ia menyoroti komitmen pemerintah dalam penyediaan anggaran. “Apakah takut uang habis atau takut tanah habis,” sindir Anggaibak.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur adalah investasi jangka panjang. Oleh karena itu, pemerintah tidak boleh setengah hati dalam membangun wajah ibu kota provinsi.
Menanggapi pernyataan tersebut, Plt. PPK 1.2 Papua Tengah, Daud M. Merauje, mengajak untuk terlebih dahulu melihat kondisi lapangan dan memahami berbagai kendala teknis serta non-teknis yang dihadapi dalam proyek pelebaran jalan.
“Pelebaran jalan ini tidak bisa hanya dibicarakan dalam teori atau idealisme. Kami di lapangan menghadapi fakta nyata. Rencana pelebaran jalan sudah mengacu pada standar nasional, namun tetap menyesuaikan dengan ketersediaan lahan,” ujar Daud kepada awak media, Jumat (3/10/2025).
Daud memaparkan bahwa proyek pelebaran Jalan Nabire–Wanggar sudah masuk dalam Tahun Anggaran 2025 dengan target 11 km dari total 18,55 km ruas jalan nasional. Pekerjaan dibagi menjadi dua segmen:
- Segmen 1 sepanjang 7 km, dari perempatan Hotel Adaman hingga Pasar SP.1.
- Segmen 2 sepanjang 4 km, dari arah pertigaan Jalan Kaladiri Dua.
Lebar rencana aspal 7,8 meter dengan total lebar hingga saluran mencapai 12,5–12,8 meter. Saat ini, kondisi eksisting jalan hanya 6 meter dengan total lebar 11 meter termasuk saluran.
“Masyarakat memang banyak meminta pelebaran penuh menjadi dua jalur dengan median tengah dan trotoar. Itu bagus, tapi harus realistis. Pelebaran penuh membutuhkan lahan selebar 24–25 meter, sedangkan kondisi lapangan saat ini tidak memungkinkan,” jelas Daud.
Menurut Daud, permasalahan utama yang menghambat pelebaran penuh bukan pada niat pemerintah, melainkan keterbatasan lahan dan keberadaan fasilitas umum.
“Kami sudah berkoordinasi sejak awal tahun 2025 dengan Pemda terkait pembebasan lahan. Tapi sampai hari ini belum ada tindak lanjut nyata. Tanpa pembebasan lahan, mustahil pelebaran penuh bisa dilakukan,” terangnya.
Selain itu, terdapat banyak fasilitas umum yang harus dipindahkan dari jalur pelebaran, di antaranya:
- Tiang listrik PLN
- Tiang telepon Telkom
- Kabel telepon bawah tanah
- Lampu penerangan jalan umum (PJU)
- Pipa PDAM
- Lampu traffic light
- Papan reklame
“Semua fasilitas ini masuk ke ruang milik jalan (Damija dan Rumija) yang diatur dalam Permen PU No. 20/PRT/M/2010. Kami sudah menyampaikan surat resmi dan melakukan sosialisasi kepada instansi terkait agar bersama-sama memindahkan fasilitas tersebut,” jelas Daud.
Bahkan, Satker PJN 1 Nabire telah memasang baliho pemberitahuan di sejumlah titik titik yg masih ada berdiri tiang listrik yang menghambat pekerjaan dengan pesan:
“Tolong kerjasamanya untuk memindahkan tiang listrik, tiang telkom, tiang lampu, rambu-rambu serta fasilitas lainnya.”
Menanggapi kritik Ketua MRP Papua Tengah, Daud menilai bahwa seharusnya lembaga kultur tersebut ikut aktif dalam membantu sosialisasi, terutama kepada masyarakat adat yang tanah atau halamannya terdampak pelebaran jalan.
“Sebagai referensi adat, Ketua MRP seharusnya turun ke lapangan bersama kami. Bantu menjelaskan ke masyarakat bahwa pelebaran jalan ini untuk kepentingan umum. Kalau masyarakat adat diberi pemahaman, mereka pasti akan lebih mudah menerima,” tegasnya.
Menurut Daud, banyak rumah dan halaman masyarakat yang terdampak proyek pelebaran. Kehadiran MRP sangat penting untuk memberikan legitimasi sosial agar pembangunan berjalan lancar.
“Kalau hanya memberi kritik tanpa turun melihat kondisi riil, itu tidak adil bagi kami yang bekerja di lapangan. Kita harus bersatu, bukan saling menyalahkan,” tambahnya.
Daud menekankan bahwa pelebaran Jalan Nabire–Wanggar bukan proyek biasa, melainkan proyek strategis nasional yang akan menentukan wajah ibu kota provinsi baru Papua Tengah.
“Jalan ini adalah akses utama menuju pusat pemerintahan Papua Tengah. Kalau kita serius membangun, maka transportasi akan lancar, perekonomian masyarakat tumbuh, dan konektivitas antarwilayah semakin kuat,” jelasnya.
Ia mencontohkan, aktivitas ekonomi di Pasar SP.1 dan pertokoan sekitar perempatan sangat bergantung pada kelancaran akses jalan. Karena itu, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Distrik Nabire Barat dan Pemda Nabire agar tidak terjadi hambatan dalam pengerjaan.
Daud menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan infrastruktur tidak hanya ditentukan oleh pemerintah pusat atau kontraktor pelaksana, melainkan juga dukungan dari pemerintah daerah, DPR, MRP, dan masyarakat.
“Saya sangat berharap dukungan dari Bapak Gubernur Papua Tengah, Bapak Bupati Nabire, DPR, MRP, dan seluruh masyarakat. Mari kita wujudkan pembangunan infrastruktur jalan ini demi kemajuan daerah kita bersama,” pungkasnya.
Jawaban teknis dari Satker PJN 1 Nabire mencerminkan bahwa pembangunan infrastruktur di Papua Tengah masih menghadapi tantangan besar. Di satu sisi, ada tuntutan agar wajah ibu kota provinsi tampil megah dengan jalan lebar dan dua jalur. Namun di sisi lain, ada realita keterbatasan lahan, anggaran, dan hambatan teknis yang tidak bisa diabaikan.
Pelebaran Jalan Nabire–Wanggar menjadi bukti bahwa pembangunan membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Kritik memang penting sebagai pengingat, tetapi dukungan nyata di lapangan jauh lebih berarti. Dengan sinergi semua pihak, Papua Tengah dapat benar-benar menjadikan Nabire sebagai ibu kota provinsi yang membanggakan.
