NEWS.BUSURNABIRE.ID – Nabire | Peristiwa penganiayaan mengejutkan terjadi di lingkungan pemerintahan Provinsi Papua Tengah. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan, Frence Papara, SIP, MAP, menjadi korban pengeroyokan puluhan orang yang mengaku sebagai tim sukses pemenang. Insiden ini tidak hanya menimbulkan luka fisik, tetapi juga meninggalkan trauma mendalam bagi para pegawai yang berada di lokasi.
Menurut keterangan resmi, Kurang Lebih sekitar 40 orang masuk secara paksa ke dalam kantor Dinas Pertanian pada Rabu (17/9/2025) siang. Mereka melakukan intimidasi, penganiayaan, hingga perusakan fasilitas negara. Bahkan Frence sendiri sempat menjadi sasaran pemukulan bertubi-tubi hingga mengalami luka di wajah, leher, dan telinga.
“Saya dipukul berkali-kali di bagian muka, telinga, dan leher. Karena banyak yang menyerang, saya hanya bisa menahan dengan bahu. Sekitar 10–20 orang menyerbu ke ruang kerja saya yang sempit, melakukan intimidasi dan kekerasan. Ada juga dua pegawai saya yang ikut jadi korban pemukulan,” ungkap Frence dalam keterangannya kepada wartawan.
Berdasarkan penuturan korban, kejadian bermula saat kelompok tersebut datang dengan tuntutan agar seluruh kegiatan proyek dinas diberikan kepada mereka. Padahal, sebagian proyek sudah resmi masuk dalam kontrak pengadaan.
“Mereka meminta semua kegiatan yang sudah dikontrakkan dicoret dan dialihkan ke mereka. Itu permintaan yang tidak masuk akal, karena aturan pengadaan jelas. Ketika kami menolak, mereka langsung bertindak anarkis,” jelasnya.
Saat kejadian, para pelaku langsung mematikan aliran listrik, merampas telepon genggam pegawai, dan menutup pagar kantor agar tidak ada yang bisa keluar maupun melapor.
“HP kami disita supaya tidak ada rekaman dan tidak bisa memberi kabar keluar. Mereka juga mematikan lampu sehingga CCTV tidak merekam jelas. Itu artinya aksi ini sudah terencana,” tambah Frence.
Meski begitu, ia bersyukur karena tidak ada pelaku yang membawa senjata tajam. “Saya masih beruntung karena meski banyak pukulan, tidak ada yang menggunakan benda tajam,” ujarnya.
Selain Frence, ada dua orang pegawai dinas yang juga menjadi korban penganiayaan. Seorang ibu pegawai dan seorang staf laki-laki ikut dipukul saat berusaha melindungi atasannya.
Salah satu pegawai yang berada di lokasi menyebut suasana kantor mencekam. “Kami semua ketakutan, ada yang berteriak-teriak, ada yang merusak meja dan kursi. Mereka benar-benar bertindak brutal,” kata seorang saksi mata.
Dalam keterangannya, Frence menyebut bahwa para pelaku mengaku sebagai tim sukses dari pihak pemenang politik. Mereka menuntut agar seluruh proyek dinas diarahkan kepada kelompok mereka.
“Mereka mengaku tim sukses, tim pemenang. Tapi cara mereka salah, karena ini menyangkut aturan dan keuangan negara. Tidak bisa semua proyek tiba-tiba dialihkan hanya karena tekanan politik,” tegasnya.
Insiden penganiayaan ini tidak hanya berdampak pada korban secara fisik, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis bagi para pegawai dinas.
Banyak staf yang mengaku takut kembali bekerja karena khawatir serangan serupa terjadi lagi. Selain itu, beberapa fasilitas kantor rusak akibat amukan massa.
“Kerugian negara pasti ada karena barang-barang kantor dirusak. Tapi yang lebih berbahaya adalah rasa takut pegawai. Mereka khawatir jika melaksanakan tugas, akan diserang lagi,” ungkap Frence.
Atas insiden ini, Frence Papara bersama sejumlah staf langsung melaporkan kasus penganiayaan ke pihak kepolisian. Ia menegaskan bahwa kasus ini tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut keselamatan pejabat publik dan aset negara.
“Kami sudah melapor ke polisi. Harapan kami, pelaku segera ditangkap dan diproses hukum. Kalau dibiarkan, ini bisa menjadi preseden buruk dan membahayakan ASN lain,” ucapnya.
Ia menambahkan, laporan itu mencakup dugaan penganiayaan, intimidasi, ancaman pembunuhan, serta perusakan barang milik pemerintah.
Kasus penganiayaan pejabat publik ini menjadi perhatian serius. Sejumlah pihak menilai polisi harus segera bertindak tegas agar tidak menimbulkan ketakutan berlebihan di kalangan ASN.
“Kalau dibiarkan, pejabat akan sulit bekerja. Ini juga bisa menurunkan wibawa pemerintah daerah,” ujar seorang tokoh masyarakat Nabire.
Polisi sendiri hingga kini masih mengumpulkan bukti dan memeriksa saksi-saksi. Beberapa pelaku disebut sudah dikenali identitasnya.
Dari kronologi yang terungkap, tampak jelas bahwa aksi penganiayaan ini sudah dipersiapkan secara matang. Para pelaku menonaktifkan listrik, menyita HP, menutup pagar, hingga melakukan intimidasi terkoordinasi.
“Bagi saya, itu sudah bukan spontanitas. Mereka sudah merencanakan,” tegas Frence.
Hal ini diperkuat dengan adanya instruksi teriak “tutup pagar” saat kejadian berlangsung, menunjukkan adanya komando dari pihak tertentu.
Frence menyatakan dirinya tidak hanya mengalami penganiayaan, tetapi juga menerima ancaman serius terhadap keselamatannya.
“Ada teriakan untuk melarang kami melapor. Itu bentuk ancaman. Kalau dibiarkan, nyawa kami bisa terancam kapan saja,” katanya.
Situasi ini membuat dirinya mendesak kepolisian untuk memberikan perlindungan, bukan hanya kepada dirinya tetapi juga kepada seluruh ASN di lingkungan dinas.
Dalam penutup keterangannya, Frence menyampaikan harapan agar kasus ini menjadi yang terakhir.
“Saya berharap kejadian penganiayaan seperti ini tidak terjadi lagi di dinas lain. Jangan sampai ASN yang bekerja untuk negara justru jadi korban kekerasan. Cukuplah kami yang merasakannya,” ujarnya.
Ia juga meminta agar para pelaku diproses hukum seadil-adilnya sehingga ada efek jera.
