NEWS.BUSURNABIRE.ID – Nabire| Pemerintah Provinsi Papua Tengah resmi memulai langkah besar dalam membangun sistem pelayanan keagamaan yang lebih tertib melalui sosialisasi pendataan hamba Tuhan dan rumah ibadah se-Papua Tengah.
Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, 15–16 September 2025, di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Bandara Lama Nabire.
Acara pembukaan dipimpin langsung oleh Gubernur Papua Tengah, Meki F. Nawipa, dengan menghadirkan para pimpinan lembaga keagamaan dari delapan kabupaten. Kehadiran para tokoh agama menjadi bukti bahwa kegiatan ini mendapat perhatian serius lintas denominasi di tanah Papua Tengah.
Dalam sambutannya, Gubernur Nawipa menegaskan bahwa pendataan bukan sekadar rutinitas administratif. Menurutnya, kegiatan ini akan menjadi landasan penting dalam merancang kebijakan yang menyentuh langsung kebutuhan hamba Tuhan dan umat yang mereka layani.
“Akurat berarti data yang kita kumpulkan harus benar, lengkap, valid, dan sesuai dengan kondisi lapangan. Kita ingin tahu berapa jumlah hamba Tuhan yang melayani di Papua Tengah, latar belakang pelayanan mereka, serta kebutuhan-kebutuhan yang mungkin belum terakomodir,” ungkap Nawipa.
Ia menambahkan, akuntabilitas menjadi prinsip kedua yang harus dijunjung tinggi. “Pendataan ini harus dilakukan secara terbuka dan transparan. Jangan sampai ada data yang dimanipulasi atau disembunyikan. Semua harus bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Nawipa menjelaskan bahwa data yang terkumpul nantinya akan digunakan sebagai dasar dalam melahirkan berbagai program pembinaan, pemberdayaan, hingga kebijakan yang mendukung kesejahteraan hamba Tuhan.
“Dari data ini akan lahir program pembinaan, pemberdayaan, dan kebijakan nyata yang berdampak pada efektivitas pelayanan rohani. Pemerintah tidak ingin ada hamba Tuhan yang bekerja sendiri tanpa dukungan, atau bahkan terlupakan,” katanya.
Papua Tengah masih menghadapi beragam tantangan dalam pelayanan keagamaan, mulai dari kondisi geografis yang sulit dijangkau, keterbatasan akses, hingga masalah sosial yang kompleks. Melalui pendataan, pemerintah berharap semua hamba Tuhan bisa mendapatkan perhatian yang setara.
“Pendataan ini penting agar tidak ada satupun hamba Tuhan yang terabaikan dari perhatian pemerintah maupun lembaga keagamaan. Semua harus masuk dalam sistem yang tertib administrasi dan akuntabel,” ujar Nawipa.
Menutup sambutannya, Gubernur Nawipa mengajak seluruh pemimpin agama di Papua Tengah untuk mendukung penuh proses pendataan. Ia meyakini, dengan data yang akurat, pemerintah dapat mengambil keputusan yang lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat langsung bagi umat.
“Dengan basis data yang terpercaya, pemerintah bisa merumuskan kebijakan yang berdampak nyata bagi kesejahteraan hamba Tuhan dan pelayanan umat di Papua Tengah,” pungkasnya.
