NEWS.BUSURNABIRE.ID – Nabire | Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Papua Tengah, Frets James Boray, SE., M.Si, mengungkapkan bahwa aktivitas pertambangan ilegal masih marak terjadi di wilayah Papua Tengah karena karakteristik geografisnya yang memudahkan proses eksplorasi dan pengambilan material tambang.
Pernyataan ini disampaikan Frets Boray usai menghadiri pembukaan Musyawarah Provinsi (Musprov) I APINDO Papua Tengah yang secara resmi dibuka oleh Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, SH, di Aula RRI Nabire, Senin (30/6/2025).
“Ya, jadi apa yang disampaikan Bapak Gubernur tadi benar adanya. Daerah yang memiliki potensi pertambangan terbesar memang hanya ada di Papua Tengah. Karena itu, prospek pertambangan ke depan pun hanya berada di wilayah ini,” ujar Frets.
Ia menambahkan bahwa sebagian besar pertambangan yang terjadi di Papua Tengah bersifat aluvial, yaitu jenis tambang yang mudah dieksploitasi karena hanya membutuhkan alat sederhana seperti kuali dan sekop untuk mendapatkan hasil.
“Karena kemudahan ini, aktivitas penambangan ilegal banyak terjadi. Mereka hanya perlu ke pinggiran sungai, ambil material, dan langsung mendapatkan hasil. Inilah yang menyebabkan praktik ilegal terus meningkat,” jelasnya.
Untuk menanggulangi aktivitas tambang ilegal, Dinas ESDM mendorong agar pemerintah pusat segera menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Menurut Frets, penetapan WPR adalah wewenang Kementerian ESDM, dan setelah itu barulah pemerintah daerah dapat mengeluarkan izin resmi kepada penambang rakyat.
“Setelah WPR ditetapkan oleh Menteri ESDM, baru kita bisa terbitkan izin. Ini penting agar kita bisa mengatur, mengawasi, dan memastikan kontribusi ekonomi bagi daerah dan negara,” terangnya.
Frets juga menyinggung pentingnya koperasi tambang lokal, sebagai bentuk usaha rakyat yang diatur dalam regulasi. Koperasi dapat mengelola lahan tambang hingga 10 hektare, asalkan mendapat dukungan dan pendampingan dari pemerintah.
Ia juga menyoroti pentingnya peran masyarakat adat dalam pengelolaan pertambangan. Pemerintah berharap masyarakat tidak mengambil keputusan sendiri terkait wilayah adat yang memiliki potensi tambang, tanpa koordinasi.
“Kami minta agar masyarakat adat dalam membuat kebijakan pertambangan tetap berkoordinasi dengan pemerintah. Jangan asal mengambil keputusan karena dampaknya bukan hanya ilegal, tapi juga bisa menyebabkan kerusakan lingkungan dan banjir,” ujarnya.
Frets mengungkapkan beberapa wilayah yang rentan terhadap aktivitas pertambangan ilegal berada di kawasan Degewo, perbatasan antara Nabire dan Paniai, termasuk area yang aksesnya hanya bisa ditempuh dengan helikopter, seperti wilayah Waropen-Paniai.
“Data resmi memang sulit didapat karena aktivitas ilegal cenderung tertutup. Tapi kami akan melakukan pemetaan lebih lanjut,” kata Frets.
Menutup pernyataannya, Frets James Boray menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, adat, dan agama dalam menjaga tata kelola pertambangan yang adil dan berkelanjutan di Papua Tengah.
“Jangan sampai praktik ilegal terus terjadi. Tidak ada kontribusi bagi daerah, negara, atau masyarakat. Jika diatur dengan baik, tambang rakyat bisa menjadi kekuatan ekonomi bersama,” tegasnya.
